Hukum

Kasus Suap Akil Mochtar, Tindak Pidana Pencucian Uang

Thursday, 20 Februari 2014 | View : 1537

JAKARTA-SBN.

Seperti dikabarkan sebelumnya, tersangka kasus dugaan penerimaan suap penanganan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengaku siap menghadapi sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2/2014). Rencananya, sidang pembacaan dakwaan Akil Mochtar akan digelar pukul 15.00 WIB.

Demikian disampaikan Penasihat Hukum Akil Mochtar, Tamsil Sjoekoer saat ditanyai wartawan. Dirinya juga membenarkan bila pihaknya sudah siap baik secara teknis maupun mental dalam menghadapi dakwaan yang dibacakan oleh tim Jaksa KPK.

"Pak Akil secara mental juga sudah siap," tandas Tamsil Sjoekoer.

Ketika disinggung, apakah pihaknya akan mengajukan surat keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Jaksa, Tamsil Sjoekoer belum bisa memastikan, karena masih menunggu hingga dakwaan dibacakan. "Berdasarkan wacana yang kita pernah bicarakan dengan Pak Akil, kita sepertinya akan ajukan eksepsi. Tapi, yang jelas besok (hari ini) baru kita nyatakan sikap," pungkasnya.

Berkas pemeriksaan Akil Mochtar sudah dilimpahkan pada Rabu (29/1/2014). Dalam berkas setebal hampir setengah meter tersebut, Akil Mochtar dijerat dengan beragam tuduhan.

Suami Ratu Rita Akil ini, disangkakan tidak hanya dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan pemilukada Kabupaten Lebak Banten di MK.

Mantan anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini juga disangka menerima hadiah terkait penanganan sejumlah sengketa Pemilukada lain di MK yakni Pemilukada Provinsi Banten, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Pemilukada Jawa Timur dugaan penerimaan janji.

Selain dugaan penerimaan hadiah atau janji dan pemerasan, tak hanya itu, Akil Mochtar juga dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena diduga melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan.

Dalam dakwaan kelima, Akil Mochtar diduga bersama Muchtar Effendy dalam rentang waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 telah melakukan pencucian uang. “Dengan total Rp 161.080.685.150,00,- yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi,” jelas Jaksa Ronald.

Atas perbuatannya, Akil Mochtar dijerat Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut Jaksa, harta kekayaan Akil Mochtar tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatannya selaku anggota DPR RI periode 1999-2009 serta Hakim Konstitusi hingga 2010.

Pasalnya penghasilan Akil Mochtar yang dilaporkan dalam LHKPN hanya Rp 454 juta tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimilikinya. “Sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh terdakwa,” tukas Jaksa Ronald.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengurusan dan penanganan perkara sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyita total 73 mobil jumlah keseluruhan sampai saat ini yang diduga milik suami dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dan juga adik dari Gubernur provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Untuk kasus Wawan, hingga Senin (17/2/2014), KPK menyita 40 unit mobil termasuk beberapa mobil super mewah berharga miliaran rupiah dan sebuah motor gede (moge) merek Harley Davidson. Sedangkan, untuk kasus Akil Mochtar, KPK menyita 33 unit mobil dan 33 sepeda motor. Dari kedua tersangka korupsi itu, KPK sudah menyita total penyitaan 73 mobil yang diduga terkait pencucian uang.

Terkait kasus pencucian uang Akil Mochtar, KPK memindahkan 31 sepeda motor yang disita dari Akil Mochtar ke tempat penyimpanan di Manggarai, Jakarta Selatan.

Puluhan motor yang rata-rata sudah usang itu dikeluarkan karena volume tempat parkir dari Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tidak muat. “Sejumlah barang sitaan berupa motor terkait penanganan perkara Akil dipindahkan ke sebuah tempat penyimpanan di Manggarai,” ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

Namun, Johan Budi SP. enggan menjelaskan lokasi penyimpanan motor Akil Mochtar dengan alasan keamanan. Seperti diketahui, KPK sudah menyita 31 motor terkait tindak pidana pencucian Akil Mochtar. Motor-motor ini disita dari sebuah tempat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, pada akhir Desember 2013 silam. (jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.784.004 Since: 05.03.13 | 1.2151 sec