Hukum

Kasus Suap Mantan Ketua MK, Pemilukada Buton

Thursday, 20 Februari 2014 | View : 1818

JAKARTA-SBN.

Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2/2014), Jaksa Pulung Rihandoro memaparkan enam dakwaan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhamad Akil Mochtar didakwa empat perkara korupsi dan dua perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Untuk dakwaan kedua, Akil Mochtar diduga menerima uang dari pengurusan empat sengketa pemilukada, yakni hadiah Rp 1 miliar untuk kepengurusan perkara sengketa pemilukada Kabupaten Buton, Rp 2,98 miliar untuk penanganan perkara sengketa pemilukada Kabupaten Morotai, dan Rp 1,8 miliar untuk kepengurusan pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tarif yang dikenakan Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi kepada calon kepala daerah yang ingin dimenangkan gugatan sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bervariasi. Untuk sengketa pemilukada Kabupaten Buton dan Kabupaten Morotai, Akil Mochtar memasang tarif masing-masing Rp 6 miliar. Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan surat dakwaan Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Jaksa Olivia Boru Sembiring menerangkan modus korupsi Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi yang menangani kedua perkara sengketa pemilukada tersebut.

Pemilukada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, digelar pada Agustus 2011 dan diikuti oleh sembilan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.

Dari penghitungan hasil perolehan suara, KPUD setempat menempatkan pasangan Agus Feisal Hidayat/Ya Udu Salam Ajo sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Dua pasangan calon yang kalah, yakni La Uki/Dani dan Samsu Umar/La Bakry mengajukan gugatan hasil pemilukada tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Akil Mochtar yang terpilih menjadi ketua panel hakim yang menangani ketiga perkara itu. Sementara, hakim Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva menjadi anggota panel hakim.

Sidang MK pada 21 September 2011 memutuskan, mengabulkan permohonan kedua pasangan calon tersebut. MK membatalkan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih dari KPUD, memerintahkan KPUD untuk verifikasi faktual dan administrasi dua pasangan calon lain, dan meminta dilakukannya pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU).

Hasil PSU yang diikuti oleh tujuh pasangan calon, menempatkan pasangan Samsu Umar/La Bakry sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih.

Pada 22 Juli 2012, orang suruhan Akil Mochtar, Arbab Paproeka mengontak Samsu Umar dan menyampaikan permintaan Akil Mochtar agar disediakan dana Rp 6 miliar terkait hasil PSU tersebut.

Akil Mochtar melalui Arbab Paproeka juga minta Samsu Umar agar mengirimkan dana tersebut dengan cara pemindahan buku dari rekening Bank Mandiri ke rekening perusahaan istri Akil Mochtar, CV. Ratu Samagat. Namun, Samsu Umar hanya memindahbukukan dana Rp 1 miliar ke rekening CV. Ratu Samagat tersebut.

Setelah MK putusan penetapan hasil PSU dibacakan pada 24 Juli 2012, Akil Mochtar mengirimkan SMS ke Samsu Umar dengan berisi menagih kekurangan dana Rp 3 miliar kepada Samsu Umar. Akan tetapi Samsu Umar tak juga memenuhi permintaan tersebut.

Modus yang lebih kurang sama dilakukan oleh Akil Mochtar saat meminta dana dari calon Bupati di Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai.

Mulanya, Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai diikuti oleh tujuh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.

Hasil penghitungan perolehan suara KPUD, menempatkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Hasil pemilukada tersebut digugat oleh pasangan yang kalah, Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu ke MK pada 11 Mei 2011. Lagi, Akil Mochtar menjadi ketua panel hakim,  Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva menjadi anggota panel hakim dari perkara gugatan pemilukada itu.

Pada saat perkara tersebut diperiksa panel hakim, penasihat hukum Rusli Sibua/Weni R. Paraisu, Sahrin Hamid mengirimkan SMS kepada Akil Mochtar dan beberapa hari kemudian Akil Mochtar menelepon Sahrin Hamid dan minta disiapkan dana Rp 6 miliar sebelum putusan dibacakan.

Setelah konsultasi Sahrin Hamid dan Rusli Sibua di Hotel Borobudur Jakarta, Rusli Sibua hanya menyanggupi menyiapkan dana Rp 3 miliar agar perkaranya di MK dimenangkan.

Atas penawaran sang calon bupati itu, Akil Mochtar tak berpikir panjang atau pun geram. Dia langsung meminta Sahrin Hamid untuk mengirimkan dana Rp 3 miliar itu ke kantornya di MK. Namun, Sahrin Hamid menolak permintaan Akil Mochtar karena takut. Akhirnya, mereka sepakati untuk mentrasfer dana itu ke rekening perusahaan istri Akil Mochtar, CV. Ratu Samagat dengan peruntukan pada slip setoran sebagai biaya 'angkutan kelapa sawit'.

Atas 'pelicin' Rp 3 miliar, akhirnya sidang MK pada 20 Juni 2011 mengabulkan permohonan pasangan Rusli Sibua/Weni R. Paraisu.

MK memutuskan membatalkan keputusan KPUD tentang hasil rekapitulasi perolehan suara dan penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih sebelumnya.

Sidang MK tersebut juga memutuskan, bahwa perolehan suara yang sah adalah pasangan Rusli Sibua/Weni R. Paraisu memperoleh suara terbanyak, yakni 11.384 suara dan lima pasangan calon lainnya memperolehan suara di bawahnya.

Atas perbuatannya ini, Akil Mochtar dalam dakwaan kedua didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana. (tri/ant/jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.783.846 Since: 05.03.13 | 0.1568 sec