Hukum

Kasus Suap Mantan Ketua MK, Pemilukada Kota Palembang

Thursday, 20 Februari 2014 | View : 1215

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhamad Akil Mochtar didakwa menerima lebih Rp 63,7 miliar untuk 'pemulusan' 15 sengketa pilkada yang ditanganinya sewaktu menjabat hakim konstitusi di MK.

Untuk penanganan perkara sengketa Pemilukada Kota Palembang, Akil Mochtar didakwa menerima Rp 19.866.092.000 dan US$ 500 ribu dari Wali Kota Palembang terpilih Romi Herton. Adalah Muchtar Effendy yang menjadi perantara aliran dana dari Romi Herton ke Akil Mochtar.

Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Wawan Yunarwanto, membacakan surat dakwaan Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Jaksa Wawan memaparkan, Pemilukada Kota Palembang digelar pada 7 April 2013 dan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Mularis Djahri/Husni Thamrin, Romi Herton/Harni Joyo, dan Sarimuda/Nelly Rasdania.

Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara KPUD Kota Palembang, diketahui pasangan Muralis Djahri/Husni Thamrin memperoleh 97.810 suara, Romi Herton/Harni Joyo memperoleh 316.915 suara, dan Sarimuda/Nelly Rasdania memperoleh 316.923 suara.

Romi Herton tidak terima atas hasil pilkada itu. Ia pun menghubungi orang yang dikabarkan sepupu Ketua MK Akil Mochtar, Muchtar Effendy. Romi Herton menyampaikan kepada Muchtar Effendy bahwa dirinya akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil pemilukada itu.

Benar saja, Romi Herton mendaftarkan gugatan hasil Pemilukada Kota Palembang ke MK pada 16 April 2013 dan Akil Mochtar pun terpilih sebagai Ketua panel hakim perkara gugatan itu.

"M. Akil Mochtar sebagai ketua merangkap anggota, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman masing-masing sebagai anggota," beber Jaksa Wawan Yunarwanto.

Pada sekitar Mei 2013, Akil Mochtar menelepon Muchtar Effendy dan memintanya agar menyampaikan pesan ke Romi Herton untuk menyiapkan dana agar gugatan keberatan yang diajukannya di MK dikabulkan.

Dan Muchtar Effendy pun melaksanakan permintaan Akil Mochtar itu kepada Romi Herton.

Atas permintaan Akil Mochtar itu, Romi Herton menyatakan sanggup menyiapkan uang Rp 20 miliar. "Dan disanggupi oleh Romi Herton dengan menyiapkan uang sebesar Rp 20.000.000.000," kata Jaksa Wawan Yunarwanto.

Eksekusi penyerahan uang dilakukan. Eksekusi diawali dengan penyerahan uang yang dilakukan Romi Herton melalui istrinya, Masitoh. Sang istri Wali Kota Palembang tersebut menyerahkan uang Rp 12 miliar dan Rp 3 miliar dalam bentuk mata uang Dolar AS kepada Akil Mochtar melalui Muchtar Effendy di kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta, Jalan Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat pada 16 Mei 2013.

"Sedangkan sisanya sebesar Rp 5 miliar dijanjikan oleh Romi Herton akan diberikan kepada Terdakwa melalui Muchtar Effendy setelah permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Kota Palembang tersebut diputus oleh MK RI," jelas Jaksa Wawan Yunarwanto.

Uang muka atau Down Payment (DP) Romi Herton itu untuk pemenangan gugatannya itu pun terbilang berhasil. Pada 20 Mei 2013, MK memutus perkara gugatan Romi Herton yang isinya mengabulkan gugatannya.

Dalam surat putusan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013, MK memutuskan, membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah pasangan Muralis Djahri/Husni Thamrin memperoleh 97,809 suara, Romi Herton/Harni Joyo memperoleh 316.919 suara, dan Sarimuda/Nelly Rasdania memperoleh 316.896 suara.

Setelah putusan MK dibacakan, Romi Herton memenuhi janjinya kepada Akil Mochtar dengan menyerahkan uang Rp 5 miliar untuk Akil Mochtar melalui Muchtar Effendy.

Pada 20 Mei 2013, Romi Herton memberikan uang Rp 3.866.092.800 untuk Akil Mochtar melalui transfer ke rekening giro atas nama CV. Ratu Samagat, yakni perusahaan milik istri Akil Mochtar, Ratu Rita Akil.

Selanjutnya Romi Herton menyerahkan uang secara tunai kepada Akil Mochtar sebesar Rp 7,5 miliar. "Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp 8,5 miliar atas seijin Terdakwa (Akil Mochtar) dikelola oleh Muchtar Effendy untuk modal usaha," papar Jaksa pada KPK Wawan Yunarwanto.

Atas penerimaan itu, JPU KPK mendakwa Akil Mochtar telah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana, juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana. (tri/ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.382.962 Since: 05.03.13 | 0.2258 sec