Hukum

Akil Mochtar Terancam Hukuman Seumur Hidup

Thursday, 20 Februari 2014 | View : 671

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terancam pidana seumur hidup atas dugaan penerimaan suap, pemerasan, dan pencucian uang terkait pengurusan 15 sengketa pemilihan kepala daerah atau pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2/2014), Jaksa Pulung Rinandoro memaparkan enam dakwaan terhadap mantan Ketua MK tersebut.

Dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut, Akil Mochtar diduga menerima janji dan hadiah sebesar Rp 63 miliar dari pengurusan sengketa pemilukada selama dirinya menjabat Ketua MK.

Dalam dakwaan pertama, Akil Mochtar bersama-sama dengan politikus Partai Golkar, Chairun Nisa, advokat Susi Tur Andayani, dan Muchtar Effendy melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan menerima hadiah atau janji terkait lima sengketa Pemilukada.

Kelima sengketa pemilukada tersebut yakni sengketa pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebesar Rp 3 miliar, Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten sebesar Rp1 miliar, Pemilukada Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 10 miliar dan US$ 500.000, pemilukada Kota Palembang sebesar Rp 19,8 miliar, dan Pemilukada Lampung Selatan sebesar Rp 500 juta. “Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata Jaksa Pulung Rinandoro.

Dalam kasus ini sendiri, berkas pemeriksaan Akil Mochtar sudah dilimpahkan pada Rabu (29/1/2014). Dalam berkas setebal hampir setengah meter tersebut, Akil Mochtar dijerat dengan beragam tuduhan.

Suami Ratu Rita Akil ini, disangkakan tidak hanya dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan pemilukada Kabupaten Lebak Banten di MK.

Mantan anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini juga disangka menerima hadiah terkait penanganan sejumlah sengketa Pemilukada lain di MK yakni Pemilukada Provinsi Banten, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, pemilukada Jawa Timur dugaan penerimaan janji. Akil Mochtar juga diduga menerima janji berupa pemberian uang Rp 10 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur, namun uang itu belum diserahkan.

Akil Mochtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Tak hanya itu, Akil Mochtar juga dijerat dengan pasal TPPU karena diduga mencuci uang dari hasil kejahatan. (ant/jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.787.770 Since: 05.03.13 | 0.1664 sec