Hukum

Dakwaan Akil Mochtar, Pemilukada Lebak

Thursday, 20 Februari 2014 | View : 800

JAKARTA-SBN.

Bukan tanpa alasan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua MK Akil Mochtar, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan adiknya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, sebagai tersangka suap Rp 1 miliar terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten.

Dalam sidang dakwaan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terungkap peran sejumlah orang-orang yang terlibat terkait 'pemulusan' gugatan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten tak terkecuali peran Gubernur provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2/2014) terungkap, mereka berkomplot untuk memenangkan calon bupati/wakil bupati incumbent Amir Hamzah/Kasmin terkait pengajuan gugatan hasil Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten di MK.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Pulung Rinandoro menyatakan, Pemilukada Kabupaten Lebak diikuti tiga pasangan calon pada 31 Agustus 2013, yakni Pepep Faisaludin/Aang Rasidi, Amir Hamzah/Kasmin, dan Iti Octavia Jayabaya/Ade Sumardi.

Hasil perhitungan suara, pasangan Iti Octavia Jayabaya/Ade Sumardi dinyatakan sebagai bupati/wakil bupati terpilih. Namun, hasil KPUD Lebak itu digugat oleh pasangan Amir Hamzah/Kasmin ke MK pada 8 September 2013. Dan Akil Mochtar lah yang menjadi ketua panel hakim perkara sengketa pemilukada itu.

Dalam rangka pemenangan gugatan ke MK itu, pengacara Susi Tur Andayani yang memang mengenal Akil Mochtar langsung bermanuver ke Tim sukses Amir Hamzah/Kasmin. Advokat Susi Tur Andayani melakukan komunikasi dan pertemuan dengan Tim Suskses Amir Hamzah/Kasmin di Hotel Allson Jakarta pada 16 September 2013. Mereka membahas perlunya disiapkan uang untuk hakim MK agar perkara dimenangkan.

Peran Wawan yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany terungkap saat dia melakukan komunikasi dengan Akil Mochtar via SMS. Melalui pesan singkat itu, Akil Mochtar menyampaikan kepada Wawan bahwa perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak akan segera diputuskan.

Dan akhirnya Wawan menemui Akil Mochtar di rumah dinas Jalan Widya Chandra III, Jakarta, pada 25 September 2013. Dalam pertemuan itu, Akil Mochtar membahas lebih dalam tentang rencana eksekusi putusan perkara sengketa Pemilukada Lebak.

Dalam dakwaan pertama, Akil didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Rp 3 miliar yang dimintanya terkait perkara tersebut.

Peran Ratu Atut Chosiyah terungkap saat dia melakukan pertemuan bersama pengacara Susi Tur Andayani dan Amir Hamzah di kantor Gubernur Banten pada 26 September 2013. Dalam pertemuan itu, Amir Hamzah melaporkan kepada Ratu Atut Chosiyah tentang peluang menang gugatan perkara sengketa Pemilukada Lebak di MK.

Pada 28 September 2013 pukul 20.21 WIB, Susi Tur Andayani melapor ke Akil Mochtar via telepon tentang hasil pertemuannya dengan Ratu Atut Chosiyah. Dan dalam obrolan via telepon itu, Akil Mochtar minta agar Ratu Atut Chosiyah menyiapkan Rp 3 miliar agar perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak diputuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam pembicaraan itu, advokat Susi Tur Andayani pun menyampaikan masalah uang ini akan diurus oleh adik Ratu Atut Chosiyah, Wawan.

Dua hari berikutnya, pada 30 September 2013 pukul 22.00 WIB, adik Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dan pengacara Susi Tur Andayani selaku 'broker' perkara bertemu di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan. Mereka membahas pengurusan perkara sengketa pemilukada Kabupaten Lebak di MK.

Di sela pertemuan, advokat Susi Tur Andayani menerima SMS dari Akil Mochtar, dan Akil Mochtar menyampaikan minta kejelasan atas dana Rp 3 miliar yang dimintanya. Bahkan Akil Mochtar juga menelepon Wawan dan menagih kejelasan dana tersebut. Namun, saat itu Akil Mochtar belum mendapat kejelasan uang yang dimintanya.

Tak lama kemudian, Ratu Atut Chosiyah pun menelepon Wawan. Dan sang kakak meminta adiknya itu untuk menyediakan dana yang diminta oleh Akil Mochtar tersebut.

"Enya sok atuh, ntar diini-in," kata Ratu Atut Chosiyah kepada Wawan dalam pembicaraan telepon itu.

Permintaan uang Rp 3 miliar dari Akil Mochtar itu tak sepenuhnya mampu dipenuhi oleh Wawan. Sang pengusaha proyek jalan raya itu menyatakan kepada Susi Tur Andayani, dirinya hanya bisa menyiapkan dana Rp 1 miliar.

Pada 1 Oktober 2013, Akil Mochtar pun geram saat mendapatkan SMS yang berisi bahwa Wawan hanya bisa menyediakan dana Rp 1 miliar. "Ah males aku ga bener janjinya," kata Akil Mochtar di SMS kepada Susi Tur Andayani itu.

Pada siang harinya, Susi Tur Andayani menerima uang Rp 1 miliar dalam tas travel bag warna biru milik Wawan melalui stafnya, Ahmad Farid Asyari di Hotel Allson Jakarta.

Benar saja, saat sidang MK yang dipimpin oleh Akil Mochtar digelar pada sore harinya, majelis memutuskan untuk dilakukannya PSU di Kabupaten Lebak.

Setelah menghadiri sidang pleno MK itu, Susi Tur Andayani mengirimkan SMS kepada Akil Mochtar dan menanyakan hendak diberikan di mana uang Rp 1 miliar tersebut. Dan Akil Mochtar menjawab, nanti akan menghubungi Susi Tur Andayani karena saat itu tengah memimpin sidang perkara sengketa Pemilukada Jawa Timur.

Selanjutnya, advokat Susi Tur Andayani membawa dan menyimpan uang itu di rumah ibundanya, Tebet, Jakarta Selatan.

Pada 2 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB, Susi Tur Andayani mengirimkan SMS kepada Wawan, dan menyampaikan saling berterima kasih atas kemenangannya di sidang perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak itu.

Rupanya, aksi suap berjemaah itu terendus pihak penyidik KPK.

Pada 2 Oktober 2013 pukul 22.30 WIB, tim petugas KPK menangkap pengacara Susi Tur Andayani di rumah pribadi Amir Hamzah, Jalan Kampung Kapugeran, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Sementara Wawan ditangkap di rumah pribadinya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan petugas pun mengamankan uang Rp 1 miliar dari rumah ibunda advokat Susi Tur Andayani di Tebet.

Atas perbuatannya itu, Jaksa KPK mendakwa Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi bahwa uang Rp 1 miliar yang diterimanya melalui advokat Susi Tur Andayani yang diberikan oleh Amir Hamzah dan Tubagus Chaery Wardana alias Wawan adalah dalam rangka memenangkan perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak yang diajukan oleh Amir Hamzah/Kasmin.

Atas penerimaan itu, Jaksa KPK menjerat Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi telah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana, juncto Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana dengan ancaman pidana selama seumur hidup. Dalam Pasal 12 berbunyi: “Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”. (tri/jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.783.954 Since: 05.03.13 | 0.2792 sec