Hukum

Surat KPK Ke Presiden Dan DPR Perihal RUU KUHP Dan RUU KUHAP

Wednesday, 19 Februari 2014 | View : 912

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) surati DPR RI minta pembahasan RUU KUHP disetop. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menarik kembali Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI.

KPK meminta DPR RI menunda pembahasan kedua Rancangan Undang-undang tersebut. KPK meminta pembahasannya dilanjutkan DPR RI periode 2014-2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ke DPR terkait revisi KUHP dan KUHAP.

Surat yang ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad itu berisikan permintaan penghentian pembahasan revisi KUHP dan KUHAP tersebut.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan surat itu sudah ada.

Seperti diberitakan, sejumlah kalangan mendesak pembahasan RUU KUHAP dihentikan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengutarakan tiga alasan DPR harus menghentikan pembahasan RUU tersebut. Pertama, waktu pembahasan tergolong sempit jika dibandingkan dengan masalah dalam revisi KUHAP yang substansial dan kompleks. Masa kerja anggota DPR periode 2009-2014, dianggapnya tak cukup untuk membahas sekitar 1.169 dan pasal dalam RUU KUHAP.

Alasan kedua, naskah tandingan RUU KUHAP yang di tangan KPK lebih memadai dibandingkan naskah yang diserahkan Kementerian hukum dan HAM kepada DPR beberapa waktu lalu. Alasan ketiga, pembahasan RUU KUHAP di DPR RI ini tidak melibatkan KPK.

Dalam surat yang ditandangani oleh Ketua KPK Abraham Samad, bernomor B-346/01-55/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 disebutkan bahwa alasan KPK meminta RUU itu dicabut kembali, karena masa kerja DPR saat ini tinggal dua bulan lagi. Sehingga, tidak bisa dilakukan pembahasan dengan serius. Padahal kedua RUU itu mencapai 1.000 pasal. "Untuk itu pemerintah perlu menarik kembali RUU KUHAP dan RUU KUHP dari DPR dan menyerahkan pembahasannya kepada DPR baru periode 2014-2019," lanjut Abraham Samad salinan surat yang diperoleh wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Selain itu, sambung Abraham Samad, pembahasan RUU KUHAP sebagai hukum pidana formil sebaiknya dilakukan setelah DPR yang baru periode 2014-2019 membahas, menyelesaikan dan mengesahkan RUU KUHP yang baru.

DPR RI telah menerima surat dari KPK tentang sikap KPK atas pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Surat tertanggal 17 Februari 2014 itu telah diterima pimpinan DPR RI dan pimpinan Ketua Komisi III serta Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dan RUU KUHAP.

Surat itu diteken oleh ketua KPK Abraham Samad ditujukan kepada Presiden, Ketua DPR, pimpinan komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM, panja RUU KUHP dan panja RUU KUHAP.

Berdasarkan berikut surat KPK yang copy soft-nya diperoleh dan diterima wartawan hari ini, Rabu (19/2/2014), surat berlogo resmi KPK dengan nomor B-346/01-55/02/2014 itu memaparkan pandangan KPK atas pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP.

"Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan atas RUU KUHP dan RUU KUHAP oleh DPR c.q Panja RUU KUHP dan RUU KUHAP bersama pemerintah saat ini, bersama ini kami sampaikan pandangan dan sikap KPK sesuai kajian yang telah kami lakukan," ucap Abraham Samad dalam isi surat.

Berikut 5 sikap dan pandangan KPK tersebut:

Nomor : B-346/01-55/02/2014.

Sifat. : Segera.

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar.

Perihal: Pandangan KPK Atas Pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP.

Yth: Presiden, Ketua DPR, Pimpinan Komisi III DPR, MenkumHAM, Panja RUU KUHP dan KUHAP.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahsan atas RUU KUHP dan RUU KUHAP oleh DPR c.q Panja RUU KUHP dan RUU KUHAP bersama pemerintah saat ini, bersama ini kami sampaikan pandangan dan sikap KPK sesuai kajian yang telah kami lakukan (terlampir) sebagai berikut:

1. Revisi RUU adalah sebuah keniscayaan, maka harus ditujukan untuk kepentingan perbaikan atas materi perundang-undangan yang bisa menjawab tuntutan kebutuhan publik atas kepastian hukum dan jaminan keadilan serta mendukung peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP yang saat ini tengah dilakukan memerlukan pemikiran yang mendalam, utuh dan menjangkau kebutuhan akan perubahan. Pada kenyataannya masa kerja anggota DPR saat ini tersisa kurang lebih 100 hari kerja efektif, sehingga tidak mungkin dilakukan pembahasan secara serius dalam waktu yang begitu singkat, mengingat kedua RUU tersebut memiliki lebih dari 1000 pasal. Untuk itu pemerintah perlu menarik kembali RUU KUHAP dan KUHP dari DPR dan menyerahkan pembahasannya kepada DPR baru periode 2014-2019.

3. Pembahasan RUU KUHAP sebagai hukum pidana formil sebaiknya dilakukan setelah DPR yang baru periode 2014-2019 membahas, menyelesaikan dan mengesahkan RUU KUHP yang baru.

4. Meminta pemerintah untuk memperbaiki RUU KUHP dengan mengeluarkan seluruh tindak pidana luar biasa dari buku II RUU KUHP termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang bersifat koruptif yang merupakan delik korupsi berdasarkan UU Tipikor saat ini. Beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP juga perlu diperbaiki lebih dahulu, antara lain adanya ketentuan khusus untuk mendukung proses penegakan hukum atas kejahatan korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya.

5. Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tersebut oleh DPR periode 2014-2019 haruslah melibatkan seluruh lembaga penegak hukum, akademisi dan unsur masyarakt terkait.

Demikian kami sampaikan pandangan dan sikap KPK atas RUU KUHAP dan KUHP dimaksud. Kami sangat berharap agar penyusunan dan pembahasan suatu RUU lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk mengatasi persoalan-persolan besar yang tengah dihadapi bangsa saat ini.

Pimpinan,

Abraham Samad (ditandatangani).

Tembusan:

1. Mensesneg.

2. Menkopolhukam.

3. Dirjen Perancangan Perundangan Kemenkumham.

Lampiran I: Executive summary (7 halaman).

Lampiran II: Kumpulan pemberitaan media seputar pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP (15 halaman).

Surat yang dilayangkan KPK ini tak hanya ditujukan kepada DPR RI, tetapi kepada pemerintah. Tapi usulan KPK ini ditolak oleh anggota DPR RI yang tengah rapat untuk membahas RUU ini hari ini.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, surat ini dilayangkan karena ada isu bahwa RUU KUHP ini akan menggembosi kewenangan KPK. "Dalam pembahasan ini DPR sangat tidak diuntungkan atas opini yang dibentuk. Kita diminta, sikap tegas suara mana yang kita dengar. Kita tidak ingin babak belur apalagi menjelang 2014, opini-opini ini berkembang. Tetapi tidak ada kejelasan dari pemerintah sendiri," kata Nasir Djamil.

Anggota Komisi III DPR RI lainnya dari fraksi Golkar, Nudirman Munir, mengatakan bahwa pembahasan ini harus dilanjutkan. Jangan sampai, pembahasan RUU ini berhenti hanya karena terprovokasi atas opini penggembosan KPK. Padahal, imbuh dia, sudah disepakati bahwa UU KPK bersifat khusus atau lex specialis. "Tidak ada keinginan pelemahan KPK," kata dia.

Selain itu, tambah Nudirman Munir, KUHP ini harus segera direvisi sebab, UU lama sangat kolonial di mana ada diskriminasi penegakan hukum. "Penegak hukum bisa melanggar aturan tanpa ada sanksi, bahkan di daerah, perkara sudah putus tidak ada BAP bentuknya seperti apa. Dan ini tidak ada sanksi," ujar Nudirman Munir.

Oleh karena itu, jika pembahasan ini dihentikan, maka rakyat yang akan dirugikan. "Selama ini rakyat dizalimi oleh polisi, jaksa, hakim tanpa mereka bisa melawan. Apa yang bisa kita lakukan kalau mereka terzolimi, kita tidak bisa apa-apa," tegasnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengatakan, sulit menghentikan pembahasan revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan DPR RI dengan pemerintah. Pasalnya, revisi KUHAP itu telah masuk di program legislasi nasional (prolegnas) yang ditargetkan selesai sebelum periode berakhirnya periode DPR di September 2014.

"Kalau sudah di prolegnas berat ditarik," kata Eva Kusuma Sundari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Eva Kusuma Sundari menuturkan, ada sejumlah kekeliruan publik dalam menanggapi revisi KUHAP yang dilakukan DPR RI. Semua tudingan miring ditujukan ke DPR RI, padahal revisi KUHAP dilakukan berdasarkan inisiasi pemerintah.

Eva Kusuma Sundari menjelaskan, dalam revisi KUHAP tak ada upaya untuk melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya. Tapi sebaliknya, KUHAP diharapkan mampu mengatur lebih baik tentang wewenang lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam menjalan tugas-tugasnya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Al Muzzamil Yusuf mengatakan, revisi KUHAP tidak hanya dilakukan pada hal-hal yang menyangkut KPK. Menurutnya, revisi tersebut juga menyentuh seluruh sendi penegak hukum, termasuk jaminan pada hak masyarakat sesuai dengan konvensi HAM internasional.

"Jangan diasumsikan KUHAP itu hanya KPK, itu bukan cara berpikir negarawan. Kita berharap akhir periode ini selesai, kalau tak setuju, ajukan ke pemerintah," katanya.

Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan naskah RUU KUHAP dan RUU Hukum Pidana (KUHP) kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013. Kedua draf regulasi tersebut masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Setelah menerima kedua naskah itu, DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipimpin Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, dengan 26 orang anggota dari berbagai fraksi.

Panja telah memanggil sejumlah pihak terkait, kecuali KPK, untuk membahas RUU KUHAP. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum sebelumnya mengindentifikasi 12 poin RUU KUHAP yang berpotensi melemahkan KPK.

Atas perdebatan ini, pemerintah sendiri juga ingin pembahasan RUU KUHAP dan KUHP ini tetap dilanjutkan. "Kami juga mendapat copy surat ini. RUU yang sedang dibahas hanya dapat diganti berdasarkan persetujuan DPR dan presiden. Catatan KPK boleh saja kita pakai sebagai masukan, RUU KUHP sudah dimulai dirancang. Sudah diganti beberapa profesor sebagai ketua. Bahkan Ketua KPK lama Ruki (Taufiqurahman Ruki) terlibat dalam (pembahasan) RUU KUHP," kata Dirjen HAM Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo.

Kemudian, rapat pembahasan RUU KUHAP dan KUHP ini dilanjutkan di komisi III DPR RI dengan membahas pasal per pasal.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menargetkan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai tahun ini.

“Ditargetkan tahun ini selesai,” kata Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, yang ditemui setelah sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Mualimin Abdi mengaku bahwa pembahasan RUU KUHAP merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan.

“Sementara untuk revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum bisa diselesaikan pada tahun ini,” tambah Mualimin Abdi.

“Untuk KUHP selesai buku I saja sudah bagus. Anda tahu sendiri pasalnya saja lebih dari 700 (766 pasal),” katanya. (ant/jos)

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.446.140 Since: 05.03.13 | 0.6971 sec