Hukum

KPK Tetapkan Mantan Ajudan Gubernur Rusli Zainal Tersangka

Monday, 17 Februari 2014 | View : 864

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Said Faisal alias Hendra sebagai tersangka baru dalam kasus perkara dugaan suap pembahasan anggaran venue menembak Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau. SF adalah mantan ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal. Status itu ditetapkan karena Said Faisal alias Hendra diduga memberikan keterangan palsu saat sidang dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII Riau. Said Faisal alias Hendra diduga telah menyampaikan keterangan palsu serta membantu pemufakatan jahat terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan Perda PON XVIII Riau. “Perlu diinformasikan, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pembahasan anggaran PON Riau, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian menyimpulkan, dugaan keterlibatan pihak lain, yakni SF alias H.," beber Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2014). “Yang bersangkutan (Said Faisal) adalah ajudan dari Gubernur Riau yang dulu ditetapkan sebagai tersangka karena memang ada bukti yang cukup,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP. kepada wartawan di Pekanbaru lewat sambungan telepon, Senin (17/2/2014) sore.

Johan Budi SP. mengatakan, sejumlah bukti yang menguatkan mantan ajudan Gubernur Riau tersebut salah satunya adalah rekaman suara terkait transaksi suap pengesahan Peraturan Daerah tentang PON Riau tahun 2012. “Dengan sejumlah alasan dan bukti-bukti itu, maka kemudian penyidik menetapkan dia sebagai tersangka," tukas Johan Budi SP.

Menurut dia, hal itu juga merupakan hasil pengembangan dari sejumlah tersangka atau terdakwa sebelumnya termasuk mantan majikan yang bersangkutan, Rusli Zainal.

Sidang lanjutan kasus PON Riau dengan terdakwa Rusli Zainal berlangsung panas. Hal tersebut karena saksi yang dihadirkan yakni mantan ajudan Gubernur Riau, Said Faisal alias Hendra berbohong di pengadilan.

Said Faisal dalam kesaksian di persidangan untuk terdakwa Rusli Zainal beberapa waktu lalu berulang kali membantah terlibat atau menjadi perantara pemberian suap.

Rekaman percakapan yang diindikasi adalah suaranya, dibantah tegas di hadapan hakim meski sejumlah saksi lainnya membenarkan tudingan Jaksa KPK itu.

Ketika itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk segera memeriksa, menahan Said Faisal dan menetapkannya sebagai tersangka. Tiga hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan kasus inipun sepakat untuk memproses Said Faisal alias Hendra dengan Pasal 22 Undang-undang (UU) Tipikor. Pasalnya, Said Faisal dianggap berbohong dan memberikan keterangan palsu saat bersaksi untuk terdakwa Rusli Zainal terkait kasus dugaan suap PON Riau dalam sidang yang digelar di Pengadilan pada Rabu (5/2/2014) lalu. “Kita minta Jaksa untuk memproses Said Faisal karena dia bersaksi bohong. Padahal dia telah disumpah sebelum memberikan saksi di pangadilan. Ini sekaligus memberikan pelajaran bagi saksi lain. Ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun," kata Hakim Ketua Bachtiar Sitompul di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Rabu (5/2/2014).

Dengan perintah hakim ini, pihak Jaksa KPK yang dipimpin Riyono menyatakan kesiapannya untuk memproses saksi Said Faisal alias Hendra.

Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (5/2/2014) itu, Jaksa Penuntut KPK menghadirkan lima saksi terkait dengan permintaan uang Rp 500 juta oleh Rusli Zainal kepada mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas. Uang itu diperoleh Lukman Abbas dari PT. Adhi Karya melalui petinggi PT. Adhi Karya Diki Aldianto.

Kelima saksi adalah sopir PT. Adhi Karya, Nasafwir, bendahara PT. Adhi Karya, Nur Saadah, ajudan Rusli Zainal, Said Faisal, Kepala Cabang PT. Waskita Karya, Tri Hartanto, dan Lukman Abbas.

Majelis hakim kemudian mengkonfrontasi Said Faisal ihwal kebenaran permintaan dan alokasi dana Rp 500 juta dari PT. Adhi Karya tersebut.

Keterangan palsu yang terungkap di pengadilan setelah Jaksa KPK memperlihatkan bukti rekaman percakapan antara Said Faisal dan Lukman Abbas mantan Kadispora Riau terkait uang suap untuk Rusli Zainal mantan Gubernur Riau sebesar Rp 500 juta.

Dalam percakapan itu terungkap bahwa Said Faisal meminta kepada Lukman Abbas untuk segera menyerahkan uang Rp 500 juta untuk Rusli Zainal.

Uang itupun disanggupi Lukman Abbas dengan meminta uang yang diminta Said Faisal kepada pihak kontraktor PON Riau yakni PT. Adhi Karya.

Namun, Said Faisal selalu membantah dan menjawab tidak tahu. Padahal tiga saksi, yakni Nasafwir, Nur Saadah, dan Lukman Abbas dalam persidangan itu mengaku telah menyerahkan uang Rp 500 juta untuk Rusli Zainal melalui ajudannya, Said Faisal.

Mengenai rekaman percakapan yang telah disadap, Said Faisal mengaku tidak ingat. "Saya lupa. Nomor itu memang nomor ajudan Rusli Zainal. Tapi itu bukan suara saya," ungkapnya dengan nada gugup.

Hakim pun telah mengingatkan agar Said Faisal berkata jujur. Jika tidak, Said Faisal bisa diancam Pasal 22 Undang-undang Tipikor tentang Memberikan Keterangan Palsu dengan ancaman hukuman penjara. Namun, Said Faisal tetap mengaku tidak tahu.

Karena pernyataannya dibilang tidak ingat dan lupa, KPK sampai memutarkan 6 putaran percakapan melalui telepon yang berulang kali saksi Lukman Abbas mulai dari sebelum penyerahan uang sampai penyerahan uang.  Jaksa KPK kemudian memutarkan lima rekaman percakapan terkait dengan uang Rp 500 juta untuk Rusli Zainal antara Said Faisal dan Lukman Abbas. Begitu juga percakapan perjanjian pertemuan penyerahan uang antara Nasafwir dan Said Faisal. Namun, Said Faisal tetap mengaku tidak mengenal dan tidak tahu suara rekaman tersebut. “Saya tidak ingat, itu bukan suara saya," ulang Said Faisal yang membuat Jaksa berang. "Jadi apa yang kamu ingat," bentak Jaksa.

Namun penyataan itu langsung dibantah Lukman Abbas saksi lain yang dikonfrontasi ke Said Faisal. "Itu jelas suara Faisal. Pembicaraan ya terkait penyerahan uang itu. Saya kenal betul suara dia. Ajudan Pak Rusli Zainal yang namanya Said Faisal ya cuma dia. Kalau dia bukan Faisal mana mungkin waktu saya sebut Faisal dia tidak membantahnya," tutur Lukman Abbas.

Begitu juga dengan penyataan tiga hakim yang langsung dijawab dengan tidak tahu dan lupa. Hakim pun berang.

Jaksa KPK mengakui mempunyai bukti kuat bahwa suara yang diputar adalah suara Said Faisal. "Kami mempunyai bukti kuat dari analisis suara dari saksi ahli. Dari saksi ahli itu menyatakan 99 persen itu adalah suara Faisal. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli dan buktinya," kata Jaksa Riyono yang diamini oleh ketiga hakim.

Said Faisal (SF) alias Hendra (H) dijerat dan disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 31/1999 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 jo Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang tipikor jo Pasal 56 KUHP.

Menurut Johan Budi SP., Said Faisal dijerat dengan Pasal 22 junto Pasal 35 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur soal penyampaian keterangan palsu karena menjadi perantara dalam penerimaan uang suap. Sesuai dengan pasal yang dijeratkan, SF menjadi tersangka lantaran memberi keterangan palsu di persidangan kasus Rusli Zainal.

Johan Budi SP. mengaku, sampai hari ini penetapan Pasal 22 tersebut baru menjerat SF. Namun, tak menutup kemungkinan ada tersangka lain. "Kalau ada yang lain, nanti berdasar bukti-bukti yang firm, itu bisa," tegasnya.

Pasal tersebut memuat ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Kemudian selain itu, sambung Johan Budi SP., terhadap yang bersangkutan (Said Faisal) juga dikenakan dengan Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 56 KUHPidana karena telah memberikan keterangan palsu di Pengadilan dan mengaburkan fakta penyidikan untuk tersangka atau terdakwa Rusli Zainal. “Yang bersangkutan juga diduga melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 56 KUHPidana," sebutnya.

Pasal tersebut mengatur soal percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Yang bersangkutan diduga memberikan keterangan palsu ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Riau,” imbuh Johan Budi SP.

Diketahui, penetapan tersebut merupakan kali pertama KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka karena menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan.

Meski demikian, lanjut Johan Budi SP., tidak tertutup kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka untuk saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara lainnya. (ant)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.787.722 Since: 05.03.13 | 0.1273 sec