Politik

Khofifah Parawansa Berencana Lapor Komisi Etik MK

Monday, 03 Februari 2014 | View : 858

SURABAYA-SBN.

Mantan Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, berencana melaporkan Komisi Etik Mahkamah Konstitusi (MK) ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengenai keputusan MK sebenarnya yang memutuskan kemenangan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilukada Jatim 2013. "Ada yang usul begitu," kata politisi yang mantan Menteri itu ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/2/2014) terkait rencana Tim Kuasa Hukum Khofifah Parawansa melapor ke MK dan Dewan Etik MK setelah melapor ke Kemendagri untuk menunda pelantikan Gubernur-Wagub Jatim pada 12 Februari 2014 mendatang hingga ada Keputusan Dewan Etik.

Hal langkah hukum yang akan ditempuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dibenarkan penasihat Hukum Khofifah Parawansa, Romulo HSA Silaen. "Ya, Senin (3/2/2014) pagi, kami melapor ke Kemendagri, tapi sampai Senin (3/2/2014) sore belum ada respons. Kalau hasil wawancara wartawan, staf Mendagri menyebut keputusan MK itu sudah final, karena itu rencana pelantikan tidak akan berubah," katanya.

Menurut dia, laporan ke Dewan Etik MK itu untuk mempertanyakan adanya perbedaan hasil sidang panel dan sidang pleno MK sebagaimana dinyatakan mantan Ketua MK Akil Mochtar. "Kalau pelantikan Gubernur-Wagub Jatim tetap jalan, maka kami akan melapor ke PTTUN karena dasar pelantikan itu tidak sah," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua MK Akil Mochtar menyatakan pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman Sumawireja seharusnya menjadi pemenang sengketa Pemilukada Jatim.

Akil Mochtar yang merupakan ketua sekaligus anggota panel sengketa Pemilukada Jatim menyebutkan Khofifah Indar Parawansa unggul 2-1 atas Soekarwo dalam rapat panel hakim.

Selain Akil Mochtar, hakim lain yang menjadi panel adalah Hakim konstitusi, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dan Anwar Usman, namun ketika putusan dibacakan dalam rapat pleno justru Soekarwo menang. Akil Mochtar sendiri tidak ikut dalam sidang pleno pada 3 Oktober 2013 karena sudah ditahan KPK dalam kasus suap sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, provinsi Banten.

Mantan saksi untuk Tim Khofifah Indar Parawansa/Herman di MK, Sayfrudin Budiman, mengaku dirinya siap memberi kesaksian dalam sidang Dewan Etik MK maupun PTTUN, karena dirinya menilai keputusan MK tentang Pemilukada Jatim 2013 tidak mempertimbangkan kesaksian dari Tim Khofifah Indar Paranwansa/Herman sama sekali. "Sebagai saksi ketiga, saya siap memberikan kesaksian lagi, karena pernyataan Akil Mochtar menunjukkan sidang MK tentang Pemilukada Jatim 2013 hanya akal-akalan, padahal kami diambil sumpah di bawah Al Quran dalam sidang di MK itu," kata mantan Ketua PMB Jatim itu.

Sebelumnya (31/1/2014), Wagub Jatim H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadir Tahlil Tujuh Hari Wafat Rais Aam PBNU KHM A Sahal Mahfudh di Gedung PWNU Jatim menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan rumor yang akan menggagalkan pelantikan Gubernur-Wagub Jatim terpilih pada 12 Februari mendatang. "Itu biasa dalam politik, karena itu jangan dipercaya. Yakinlah pelantikan Gubernur dan Wagub Jatim terpilih akan tetap dilaksanakan pada 12 Februari 2014, karena memang tidak ada masalah yang secara yuridis dapat mengubah keputusan MK. MK itu sudah final," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul berjanji akan melanjutkan tiga program khas Pemprov Jatim yakni program membantu pengembangan Madrasah Diniah (Madin) dengan anggaran Rp 200 miliar per tahun, program penutupan lokasi kemaksiatan seperti lokalisasi, dan pemberlakuan Perda Gubernur Jatim tentang Aliran Sesat.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara manual Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim yang akan diumumkan 7 September 2013. Sesuai aturan, rekapitulasi manual merupakan bagian dari tahapan pemilukada yang rekapitulasinya dimulai 6 September 2013. "Saat ini, penghitungan masih pada tingkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa. Masyarakat dan semua tim sukses pasangan agar bersabar menunggu hasil rekapitulasi manual resmi yang dilakukan KPU," kata Komisioner KPU Jatim, Nadjib Hamid, di Surabaya, Jumat (30/8/2013). Hal itu diungkapkan Nadjib Hamid menanggapi pertanyaan wartawan terkait hasil hitung cepat tim sukses pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman S. Sumawiredja, yang berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

KPU Jatim tidak bisa melarang kegiatan hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei dan tim sukses.

"Kami harapkan agar prosesnya dilakukan secara teliti dan cermat sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari agar hasilnya tidak sampai berbeda jauh dengan penghitungan KPU sehingga masyarakat tidak resah," ucap dia.

Cawagub Saifullah Yusuf menyatakan akan menunggu hasil penghitungan resmi KPU Jatim. "Kami mendukung KPU agar konsisten menghitung sesuai aturan untuk dijadikan acuan. Saksi kami akan mengawal terus penghitungan mulai desa sampai provinsi hingga mendapatkan formulir C1 sebagai bukti penghitungan sudah berjalan benar," kata dia.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman S. Sumawiredja, Jazilul Fawaid, mengungkapkan hasil perhitungan pihaknya terhadap Pemilukada Jatim menunjukkan pasangan mereka meraih 44 persen, pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf 38,47 persen, pasangan Bambang Dwi Hartono/Said 11,86 persen, dan pasangan Eggi/Sihad meraih 2,02 persen.

"Selisih dengan hasil lembaga survei karena perbedaan metode. Kami berdasarkan formulir C1 para saksi, bukan sampling. Saat ini memang belum semua hasil pantauan saksi kami yang masuk, baru separo dari seluruh kabupaten-kota yang ada," papar dia.

Jazilul Fawaid akan menunggu hasil resmi penghitungan KPU Jatim. "Mulai malam ini, para saksi kami akan menginap di balai desa untuk mengawal proses penghitungan. Sementara belum ada rencana gugatan, kami masih merekap hasil pantauan para saksi," tukas dia.

Hal senada disampaikan Aliansi Parpol Non Parlemen (APNP) yang selama ini mendukung pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf. APNP menurunkan anggotanya untuk mengawal proses rekapitulasi suara di desa-desa. "Kader yang diturunkan di desa-desa mencapai 7.862 orang. Langkah ini untuk mengantisipasi sedini mungkin agar tidak ada proses kecurangan," kata koordinator APNP, Jailani.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Hariyadi, menilai hasil perhitungan KPU Jatim tidak akan berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. "Saya yakin nanti hasilnya tidak akan jauh berbeda, apalagi margin error hanya 1 persen. Kalaupun ada pergeseran, tidak akan lebih dari 2 persen," ungkap dia.

Dia menambahkan lembaga-lembaga yang telah menggelar hitung cepat Pemilukada Jatim pada Kamis (29/8/2013) tersebut umumnya telah berpengalaman dan memiliki reputasi. "Taruh kata margin error digeser sampai 3 persen, tetap masih ada jarak antara pasangan nomor urut satu Soekarwo/Saifullah Yusuf dan pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman. Artinya, kemungkinan petahana akan terkejar Khofifah Indar Parawansa/Herman kecil sekali," jelas dia.

Seperti diketahui, Pasangan petahana, Soekarwo-Syifullah Yusuf (Karsa) untuk sementara unggul dalam hitung cepat tiga lembaga survei pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pemilukada Jatim) yang berlangsung Kamis (29/8/2013).

Ketiga lembaga survei itu masing-masing Saiful Mujani Researceh and Consulting (SMRC), Proximity dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

SMRC mencatat pasangan Karsa meraih dukungan suara 46,97 persen, diikuti pasangan Khofifah/Herman (Berkah) di urutan kedua dengan 37,77 persen, kemudian Bambang/Said dengan 12,91 persen di posisi ketiga, dan terakhir Eggi/Sihat hanya mendapatkan dukungan suara 2,35 persen. "Berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, kemenangan Karsa merupakan imbas dari kinerja pasangan ini selama empat tahun terakhir memimpin Jawa Timur," kata peneliti Senior SMRC, Deni Irfan.

Hasil tidak jauh beda juga didapat melalui penghitungan cepat yang dilakukan lembaga survei Proximity, di mana pasangan Karsa memperoleh dukungan suara 48,34 persen, mengungguli pasangan Berkah dengan 37,05 persen, Bambang/Said 12,89 persen dan pasangan Beres 2,03 persen.

"Tingkat kesalahan hanya 1 persen. Dari 400 TPS di 38 kabupaten/kota yang suaranya masuk, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jatim sekitar 63,38 persen," ungkap Direktur Proximity, Whima Edy Nugroho.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018 telah dilaksanakan serentak di 38 kabupaten/kota dan berjalan dengan lancar. Sebanyak empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bertarung memperebutkan sebanyak 30.034.249 suara. Mereka masing-masing pasangan petahana Soekarwo/Saifullah Yusuf (Karsa) yang diusung koalisi 31 partai politik (10 parpol parlemen dan 21 parpol nonparlemen). Selanjutnya pasangan independen Eggi Sudjana/M. Sihat (Beres/Bersama Rakyat Eggi/Sihat), pasangan Bambang Dwi Hartono/M. Said Abdullah (Bambang/Said) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan terakhir Khofifah Indar Parawansa/Herman S. Sumawiredja (Berkah/Bersama Khofifah/Herman) yang dijagokan Partai Kebangkitan Bangsa.

Namun, dari empat pasangan tersebut, beberapa di antaranya tidak terdaftar sebagai pemilih karena bukan penduduk Jawa Timur. Bahkan, Saifullah Yusuf yang sudah lima tahun menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2006-2012 masih terdaftar sebagai penduduk Jakarta.

Padahal, mengacu UU 23 Tahun 2006 tentang kependudukan disebutkan, penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Selain itu, pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Calon Gubernur (Cagub) Soekarwo mengungkapkan keunggulan pasangannya dalam proses hitung cepat merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Jatim untuk menuntaskan berbagai program kerja yang dianggap positif. "Informasi ini merupakan manifestasi awal bahwa masyarakat meminta kita melanjutkan program-program yang telah on the track," kata dia.

Soekarwo menilai, hasil hitung cepat yang menunjukkan selisih dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman S. Sumawiredja semakin kecil dibanding berbagai survei sebelumnya, menunjukkan bahwa pihaknya harus bekerja lebih keras lagi pada masa-masa berikutnya.

"Keputusan masyarakat ini harus kita terima, bukan masalah puas tidak puas, bahwa selisih satu suara pun sudah memberikan mandat. Selisih 10 persen ini adalah bagian agar kekurangan pada lima tahun ini bisa kita sempurnakan lagi," ujar dia.

Menurut dia, pihaknya tidak menutup diri akan masukan dan program para calon pasangan lainnya yang dianggap baik. "Seiring komunikasi yang akan kita jalin dengan semua pasangan, programnya yang baik akan kita komprehensifkan dengan milik kita. Belum bisa bicara detil program, namun yang oasti orientasi kami memperluas infrastruktur adalah hal yang penting," tegas dia.

Cawagub Syaifullah Yusuf, menambahkan, selisih hasil hitung cepat umumnya tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan dari KPU. "Kami ingin penghitungan manual nanti bisa diikuti secara transparan oleh siapapun. Jangan sampai ada pihak yang coba-coba melakukan cara-cara di luar ketentuan yang ada," katanya.

Dia berharap, seusai Pemilukada situasi keamanan Jatim tetap kondusif agar pembangunan tetap bisa berjalan. "Mari kita tiru Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, agar Jatim tetap tenang dan damai sambil menunggu pengumuman resmi dari KPU. Kalau nanti sudah ditetapkan, kami akan merangkul semua pasangan untuk membangun Jatim bersama," tukas dia.

Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen. Pol. Drs. Unggung Cahyono, mengatakan, penyelenggaraan Pemilukada Jawa Timur 2013 berjalan aman dan kondusif. "Kami imbau agar masyarakat tetap menjaga Kamtibmas, dan semua pasangan agar tetap menjaga kesepakatan deklarasi damai yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka harus siap dipilih dan siap tidak dipilih," pungkas mantan Kapolwil Bogor, Kasat Brimob Polda Jabar, dan Karo Ops Polda Metro Jaya. (ant)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.600.959 Since: 05.03.13 | 0.1345 sec