Politik

Gubernur Jatim Protes Wasekjen PDIP

Friday, 14 Februari 2014 | View : 715

SURABAYA-SBN.

Gubernur Jatim Soekarwo memprotes pernyataan Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto, Kamis (13/2/2013).

Protes disampaikan Pakde Karwo, menyikapi tuduhan dari Hasto Kristyanto bahwa dirinya menekan Wali Kota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, M.T. terkait rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya yang sudah masuk dalam RTRW nasional.

"Saya tidak pernah menekan Wali Kota (Surabaya), apalagi menyinggung soal proyek tol tengah kota. Jadi, tuduhan itu sama sekali tidak benar," tegasnya, Kamis (13/2/2014) malam.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mengaku, sangat terkejut dengan tuduhan itu.  

Pasalnya, selama ini dirinya tidak pernah bersentuhan langsung dengan proyek jalan tol tengah kota yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah masuk dalam RTRW  nasional.  

Sehingga seluruhnya berhubungan langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Jadi, kalau memang mau dibicarakan, ya dengan pemerintah pusat. Karena proyeknya memang sudah masuk dalam RTRW Nasional," tandasnya.

Pemprov Jatim, kata Pakde tidak memiliki kepentingan, melainkan pemerintah pusat. Sehingga kalau ada masalah, maka hubungannya antara Pemkot dengan Pemerintah Pusat.

Sehingga dia mempertanyakan tuduhan Wasekjen PDIP yang dialamatkan kepadanya, bahwa dirinya telah menekan Wali Kota Risma terkait proyek tol tengah kota.

“Dari sisi mana saya menekan Wali Kota (Surabaya). Saya tidak memiliki kemampuan itu, karena ini masalah Pusat dengan Kota Surabaya," tukasnya.

Gubernur Jatim yang baru dua hari dilantik untuk jabatan periode kedua ini berharap, semua pihak tidak mudah menuduh tanpa ada bukti.

Saat ini, yang dibutuhkan adalah solusi dari permasalahan antara Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Pusat.

“Dan bukannya dengan asal menuduh, tanpa didasari bukti,” cetusnya, mengingatkan.

Sebelumnya, ketika menyikapi rumor Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berniat mundur dari jabatannya, Wasekjen PDIP Hasto Kristyanto mengakui, bahwa Risma tengah menghadapi tekanan dan tekanan itu bukan berasal dari internal partai.

Menurut Hasto Kristyanto, apa yang dihadapi Risma saat ini tak terkait dengan tak harmonisnya hubungan dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Tekanan itu, lanjut Hasto Kristyanto, berasal dari Gubernur Jatim Soekarwo terkait rencana pembangunan jalan tol.

"Risma menghendaki pembangunan angkutan publik. Kami dukung itu. Jadi, namanya Wali Kota dan Gubernur, tekanan sudah pasti ada. Di situlah, seseorang ditempa jadi pimpinan," ungkapnya.

Sebagian pejabat di DPRD pernah berusaha untuk mendepak Risma dari jabatan Wali Kota Surabaya. Pada tanggal 31 Januari 2011, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana menggunakan hak angketnya untuk menurunkan Risma dari posisinya sebagai wali kota. Ia beralasan bahwa Risma telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Ia dianggap melanggar karena ia tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membahas maupun menyusun Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 56 Tahun 2010 yang mengatur tentang perhitungan nilai sewa reklame dan Perwali Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%.

Enam dari dari tujuh fraksi politik yang ada di dewan, termasuk PDIP yang mengusungnya, mendukung keputusan ini. Hanya fraksi PKS yang menolak dengan alasan belum cukup bukti dan data.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai alasan pemakzulan Risma terlalu mengada-ada. Ia pun menegaskan bahwa Risma tetap menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Beredar kabar bahwa keputusan memberhentikan Risma dikarenakan banyaknya kalangan DPRD Kotamadya Surabaya yang tidak senang akan keputusan Risma menolak keras pembangunan tol tengah Kota Surabaya dan lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road) yang akan menghubungkan area industri Rungkut hingga ke Jembatan Suramadu via area timur Surabaya. (tri/ant)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.191 Since: 05.03.13 | 0.1773 sec