Hukum

KPK Harus Bergerak Cepat Ungkap Penyelewengan Dana Haji

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Meski menjabat sejak Juni 2012, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengaku tak tahu-menahu ihwal penyelewengan dana itu.

"Saya belum diinformasikan mengenai adanya penyelewengan," tukas Anggito Abimanyu melalui pesan singkat, Kamis (6/2/2014).

Meskipun begitu, ia menyambut baik penyelidikan KPK terkait pengelolaan dana haji. Sepengetahuan Anggito Abimanyu, pengusutan KPK itu malah sudah dimulai sejak dua tahun lalu. "Kami menunggu hasilnya," kata Anggito Abimanyu.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengaku siap kapan saja dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan perihal penyelidikan dana haji yang tengah ditangani KPK.

"Siap (diperiksa KPK) dan tahun lalu (juga sudah diperiksa)," kata Anggito Abimanyu ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (8/2/2014).

Ekonom asal UGM ini mengatakan pihaknya menyambut baik penyelidikan KPK terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan siap bekerjasama dengan KPK dalam menyelediki dana haji.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan saat ini masih banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum terjawab terkait berbagai indikasi penyelewengan yang terjadi dalam urusan haji.

“Yang namanya kementerian agama itu harusnya bebas dari korupsi. Tapi isu korupsi penyelewengan dana haji terus bergulir tanpa ada penyelesaian. Masyarakat terus bertanya-tanya manfaat apa yang mereka dapatkan dari keharusan menyetorkan lebih awal biaya perjalanan haji mereka,” katanya.

Menurut Asep Warlan Yusuf, Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu dan juga Irjen Kemenag, M. Yasin harus berani membongkar berbagai penyelewengan yang terjadi di kementerian agama terutama terkait isu penyelewengan dana haji.

“Anggito, ekonom yang dikenal bersih dan juga M. Yasin mantan wakil ketua KPK ditempatkan di Kemenag itu dengan tujuan untuk membersihkan urusan haji dari praktek-praktek korupsi. Harusnya mereka berani mengungkapkan berbagai penyelewengan dalam urusan haji yang selama ini selalu menjadi isu yang tidak pernah terselesaikan,” ujar Asep Warlan Yusuf ketika dihubungi wartawan, Senin (10/2/2014).

Menurutnya, nilai tambah dari pengelolaan setoran haji itu dilihat orang awam masih terlalu kecil dan sangat tidak normal sehingga wajar saja jika hal itu menimbulkan dugaan adanya penyelewengan pengelolaan dana haji. Hasil bunga atau manfaat pengelolaan dana haji yang hanya Rp 2,2 triliun setiap tahunnya dari jumlah dana haji sebesar Rp 80 triliun dinilainya masih sangat kecil.

“Saya tidak tahu bagaimana mereka menempatkan dana haji itu. Tapi ilustrasinya kalau perbankan saja bisa memberikan bunga sebesar 3 persen untuk tabungan biasa, maka hasil yang didapatkan itu harusnya sebesar Rp 2,4 triliun.Tapi masak dana sebesar itu hanya diletakkan di tabungan? Kan bisa diletakkan di deposito yang nilai manfaatnya tentu jauh lebih besar yaitu diatas 5 persen,” ujarnya.

Meski belum tentu ada korupsi, karena indikasi penyelewengan bukan pada uang negara tapi dana setoran haji masyarakat, Asep Warlan Yusuf tetap melihat KPK seharusnya bisa bergerak cepat. KPK juga harus menyelidiki apakah Kementerian Agama sebagai pemegang rekening mendapatkan manfaat yang seharusnya tidak dia dapatkan dari penunjukan perbankan yang mengelola dana haji tersebut.

”Meski ini mungkin penggelapan bunga dana para calon jemaah haji sehingga tidak masuk delik korupsi, saya ihat KPK tetap harus bergerak cepat. Karena kemungkinan adanya penggunaan double anggaran tetap ada, dimasukkan ke APBN dan jemaah tetap dibebankan untuk membayar kegiatan penyelenggaraan haji,” katanya.

Ketua DPP PPP Arwani Thomafi menegaskan perkembangan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama saat ini sangat baik sebab baru kali Dirjen Haji dipimpin seorang ekonom yang mahir dan memahami mengelola dana begitu besar. “Baru kali ini direktorat jenderal haji dipimpin oleh ekonom yang memahami bagaimana mengelola dana yang begitu besar,” tukas dia. Sosok dimaksud Arwani Thomafi adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom UGM. "Dan peningkatan pelayanan itu terus dilakukan. Dalam hal ini saya melihat kinerja Suryadharma Ali (SDA) sebagai menteri agama didalam soal haji sudah sangat baik," pungkasnya. (tri/tem)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.405.931 Since: 05.03.13 | 0.238 sec