Hukum

KPK Cekal Politikus Demokrat Sutan Bhatoegana Dan Tri Yulianto

Thursday, 13 Februari 2014 | View : 839

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua politikus anggota dari Fraksi Partai Demokrat yakni Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto ke luar negeri yang sama-sama duduk di Komisi VII DPR RI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Imigrasi mencegah Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan anggota DPR RI Komisi VII, Tri Yulianto. Permintaan cekal sudah dilayangkan ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. “KPK telah mengirim surat permintaan cegah pada Imigrasi untuk beberapa orang. Ada permintaan kepada imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap Sutan Bhatoeghana dan Tri Yulianto, Gerhard Marten Rumesser, dan Sri Utami sejak hari ini. Total ada empat orang yang kita minta supaya dicegah," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2014) malam.

Sebagai bagian proses penyidikan kasus korupsi dengan tersangka  mantan Sekretaris Jenderal ESDM, Waryono Karno, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan surat permintaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memasukkan nama Ketua Komisi VIII DPR RI, Sutan Bhatoegana ke dalam daftar cegah. “Penyidik KPK telah menyampaikan surat permintaan cegah ke Imigrasi atas nama Sutan Bhatoegana," beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2014) malam. "Pencekalan terkait kasus tindak pidana korupsi ESDM dengan tersangka WK," tuntas Johan Budi SP.

Sutan Bhatoegana dicegah ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No.KEP-125/01/02/201 tertanggal 13 Februari 2014.

Johan Budi SP. menambahkan, KPK juga meminta Imigrasi memasukkan nama Tri Yulianto ke dalam daftar cegah. Tri Yulianto merupakan kolega Sutan Bhatoegana di DPR RI.

Selain kedua politisi itu, ada dua nama lain yang masih dalam daftar cegah Imigrasi atas permintaan KPK. Keduanya adalah mantan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis di SKK Migas, Gerhard Marten Rumesser dan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), Sri Utami.

Johan Budi SP. menjelaskan, surat pencegahan itu dikirimkan hari ini. Jangka waktu pencegahan berlaku mulai hari ini hingga enam bulan ke depan. Johan Budi SP. menegaskan, pencegahan terhitung sejak mulai hari ini hingga enam bulan ke depan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka WK (Waryono Karno) eks Sekjen Kementerian ESDM. Pencegahan ini, menurut Johan Budi SP., agar para saksi tidak sedang bepergian ke luar negeri ketika keterangannya dibutuhkan. "Tujuan pencegahan agar sewaktu-sewaktu diperiksa mereka tidak sedang berada di luar negeri," terang Juru Bicara KPK Johan Budi SP. " Alasannya, karena sewaktu-waktu dipanggil, jika ada pemeriksaan bisa lebih mudah yang bersangkutan tidak sedang berpergian ke luar negeri," imbuh Johan Budi SP.

Apakah keterangan keempat orang itu penting? "Saya kira keterangan setiap saksi punya nilai tersendiri terkait suatu perkara. Sepenting apa penyidik yang tahu," tambah Johan Budi SP.

Pencegahan atau pencekalan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjerat tersangka mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM Waryono Karno. Johan Budi SP. menambahkan, Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka baru kasus itu, Waryono Karno. Namun, ia mengaku tak tahu mengenai kaitan keduanya dengan Waryono Karno. "Mengenai keterangan apa, saya belum dapat info. Semua keterangan, baik dari saksi atau tersangka tentu akan didalami," sambungnya.

Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto pernah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. KPK juga telah menggeledah ruangan kerja keduanya di DPR RI.

Nama Sutan Bhatoegana terseret dalam pusaran kasus SKK Migas setelah beredar dokumen yang diduga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). Dalam BAP tersebut, Rudi Rubiandini mengatakan bahwa Sutan Bhatoegana sempat meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepadanya sekitar awal bulan puasa 2013 untuk anggota Komisi VII DPR RI. Perlu diketahui, dari dakwaan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R)., disebutkan Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR RI menerima US$ 200 ribu.

Rudi Rubiandini pun mengaku memberikan THR kepada Komisi VII DPR RI melalui Tri Yulianto. Ihwal THR ke anggota DPR RI ini juga diakui Rudi Rubiandini saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana mengaku tidak tidak tahu jika dirinya dicekal keluar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Cekal kepada Sutan Bhatoegana terkait kasus suap di lingkungan Kementerian ESDM. "Waduh saya enggak tahu menahu tentang itu," tukas Sutan Bhatoegana kepada wartawan, Kamis (13/2/2014).

Sutan Bhatoegana tak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut perihal pencekalan itu. "Saya ikuti aturan saja lah," tegas anggota Fraksi Partai Demokrat itu. (oke/tri)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.496.015 Since: 05.03.13 | 0.2728 sec