Hukum

KPK: Tuntutan Terhadap Akil Mochtar Akan Lebih Berat

Thursday, 13 Februari 2014 | View : 932

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bisa melakukan tuntutan maksimal kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, tersangka kasus dugaan penerimaan suap penanganan sengketa pemilukada di MK. Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dituntut pidana seumur hidup oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi jika tidak kooperatif. "Bisa maksimal seumur hidup, sesuai pasal di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). "Itu harus mengacu ke Undang-undang (UU). Pasal yang dikenakan Pasal 12, KPK tak bisa menuntut yang tidak ada di Undang-undang. Tapi kalau tuntutan maksimal, KPK bisa tuntut sesuai Undang-undang," tutur Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP. mengatakan tuntutan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar akan lebih berat dikarenakan jabatannya sebagai penegak hukum. "Karena dia (Akil) penegak hukum, maka tuntutannya ditambah sepertiga dari tuntutan orang yang bukan penegak hukum," beber Johan Budi SP. di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Juru Bicara KPK ini berpendapat, secara pribadi, Akil Mochtar melakukan tindak pidana yang berat. Terlebih, Akil Mochtar merupakan penegak hukum yang seharusnya memegang teguh hukum. Dijelaskan Johan Budi SP., Akil Mochtar sebagai penegak hukum bisa dituntut lebih berat. "Tetapi memang penegak hukum ancaman hukumannya lebih berat, biasanya ditambah 1/3 dari orang biasa yang dihukum," tandasnya.

Namun Johan Budi SP. tak mau berkomentar ihwal derajat kerja sama Akil Mochtar dengan penyidik. "Saya tidak tahu karena saya enggak ikut memeriksa," ucapnya.

Kendati demikian, Johan Budi SP. tidak mau mendahului proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. "Saya tak bisa mendahului apa yang belum diputuskan," tukasnya.

Johan Budi SP. mengatakan ada dua hal utama yang jadi pertimbangan KPK dalam penuntutan. Yakni, berat tidaknya pidana si tersangka, dan sejauh mana ia mau bekerja sama dengan penyidik KPK.

Namun, menurut dia, KPK kini masih dalam tahap penyidikan dan belum memutuskan tuntutan yang bakal dilakukan terhadap Akil Mochtar. Pelimpahan ke proses penuntutan diperkirakannya akan terjadi dalam 2-3 pekan mendatang.

Dikabarkan sebelumnya, penegak hukum yang dihukum maksimal adalah mantan Jaksa Urip Tri Gunawan yang juga tertangkap tangan oleh KPK. Majelis Kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Hamrad Hamid, dan Leopold Hutagalung, pada 11 Maret 2013 menolak kasasi Urip Tri Gunawan dan tetap menghukum 20 tahun penjara karena menerima suap dari Artalyta Suryani agar penyelidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik taipan Sjamsul Nursalim.

Akil Mochtar rencananya akan menjalani sidang perdana pada Kamis (20/2/2014). Ia menjadi tersangka dalam dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten serta dugaan penerimaan gratifikasi terkait sengketa delapan pemilihan pemimpin daerah, dan dugaan pencucian uang. "Akil punya kewajiban menjelaskan asal usul perolehan uangnya, tapi KPK harus menunggu persidangan bagaimana putusan hakim apakah dakwaan terbukti atau tidak. Dari hasil tersebut KPK punya kewajiban mengembangkannya dan kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup maka akan diusut," tandas Johan Budi SP.

Akil Mochtar menjadi tersangka dalam perkara pengurusan sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas bersama anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan pengusaha yang adalah juga Komisaris PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB), bernama Cornelis Nalau Antun dengan dugaan suap Rp 3 miliar.

Akil Mochtar juga menjadi tersangka kasus pengaturan vonis sengketa Pemilukada Lebak, bersama dengan advokat Susi Tur Handayani, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dengan dugaan suap Rp 1 miliar.

Dalam kedua perkara tersebut Akil Mochtar disangkakan berdasarkan Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Akil Mochtar masih terjerat dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan sengketa pemilukada Provinsi Banten, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Morotai, Maluku Utara, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara serta dugaan penerimaan janji terkait dengan pemilukada Jawa Timur berdasarkan Pasal 12 huruf B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Akil Mochtar pun disangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. (ant/jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.787.732 Since: 05.03.13 | 0.1694 sec