Hukum

KPK Sita Mobil Anggota DPRD Banten

JAKARTA-SBN.

Pada Senin (10/2/2014), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali telah melakukan penyitaan satu unit mobil merk Honda CR-V warna hitam dengan nomor polisi B 710 MED darianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten bernama Media Warman. Penyitaan tersebut terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP., mobil tersebut disita dari anggota DPRD Banten, Media Warman. Mobil tersebut diduga diberikan oleh tersangka tiga kasus dugaan korupsi dan pencucian uang, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menyatakan, penyitaan tersebut dilakukan pada hari Minggu (9/2/2014) kemarin. Perlu diinfokan bahwa kemarin (9/2/2014) penyidik KPK telah lakukan sitaan mobil mobil CR-V warna hitam. Mobil ini berasal dari anggota DPRD Provinsi Banten Media Warman terkait dengan pemeriksaan perkara dugaan TPPU tersangka TCW," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2014).

Johan Budi SP. menjelaskan, mulanya politisi Demokrat, Media Warman telah bersedia mengembalikan mobil itu ke KPK. Kemudian, setelah dikembalikan, KPK melakukan penyitaan. "Penyidik sampaikan bahwa mobilnya dia kembalikan, kemudian disita," sambung Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Johan Budi SP. menuturkan, Ketua Komisi V DPRD Banten, Media Warman ini mengembalikan mobil tersebut, makanya dilakukan penyitaan oleh KPK. Kendati demikian, ia menegaskan walau Media Warman mengembalikan mobil tersebut bukan berarti yang bersangkutan bisa terlepas sebagai pihak yang diduga terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan oleh suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu.

Terlebih menyangkut penerapan Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Pengembalian itu tidak menghapus sangkaan, tapi saat ini kan belum ada sangkaan maka masih terus didalami," tandasnya. Apalagi, untuk menjerat seseorang, sambung Johan Budi SP., itu harus dipenuhi bukti-bukti. Tidak serta merta langsung menjeratnya.

Dari empat anggota DPRD Banten yang diperiksa KPK, hanya Media Warman yang kembalikan mobil dan sudah disita. Lembaga antikorupsi ini menegaskan bakal mengusut anggota DPRD lainnya. "Tidak cuma Media. Yang lainnya masih berproses," tandasnya.

Untuk itu, Johan Budi SP. menambahkan, bagi anggota DPRD lainnya diharapkan memberikan informasi kepada KPK terkait penerimaan mobil tersebut. "Kalau memang dia menerima dari Wawan sebaiknya disampaikan informasinya ke KPK," tegasnya.

Namun, Johan Budi SP. belum bisa memastikan alasan Media Warman mengembalikan mobil tersebut terkait posisinya di DPRD Banten sebagai Pimpinan Banggar. Sebab, pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut. "Kalau dia anggota Banggar bisa jadi, bisa jadi dikaitkan dengan permasalahan itu. Tapi kan belum tentu dia anggota banggar itu. Maka itu didalami konteksnya," jelasnya.

Menurut Johan Budi SP., para anggota DPRD yang menerima mobil dapat dikategorikan sebagai gratifikasi jika berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara negara. Untuk itu, KPK akan mendalami motif pemberian tersebut guna menentukan apakah mobil itu termasuk gratifikasi atau tidak.

KPK saat ini masih mendalami motif pemberian mobil tersebut. Apakah pemberian mobil itu untuk meloloskan tender atau proyek, KPK masih mendalami. Ini sedang didalami karena KPK terima info ada pemberian mobil ke beberapa anggota DPRD Banten, paparnya.

Jika terbukti mobil tersebut termasuk dalam gratifikasi, lanjut Johan Budi SP., KPK bisa menjerat dengan menggunakan Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yaitu pelaku pasif. Sepanjang orang dengan sengaja mengetahui atau patut diduga menerima sesuatu yang berasal dari tindak pidana pencucian uang atau korupsi maka termasuk dalam gratifikasi. Kita mengacu kepada Pasal 5 UU TPPU, sebagai pelaku pasif. Sepanjang dia dengan sengaja mengetahui atau patut menduga itu dari TPPU atau tindak pidana atau korupsi. Sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup tentu bisa diterapkan," tegas Johan Budi SP. Sepanjang memenuhi unsur-unsur pidana dan ada dua alat bukti yang cukup, mereka bisa dijadikan tersangka, tambah Johan Budi SP. lagi.

Media Warman yang merupakan politisi Partai Demokrat itu diperiksa oleh KPK, hari ini Senin (10/2/2014). Media Warman menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang oleh Wawan.

Seperti diketahui, lembaga antikorupsi itu tengah menelusuri dugaan pemberian mobil mewah dari Wawan kepada sejumlah anggota DPRD Banten. Sejumlah anggota DPRD Banten diduga menerima mobil dari Wawan. Di antaranya tercatat anggota DPRD Banten Fraksi Demokrat Media Warman, dan Sonny Indra Djaya, Fraksi PKB Thoni Fathoni Mukson, Eddy Yus Amirsyah. Penelusuran pemberian mobil mewah tersebut ditandai dengan diperiksanya tiga anggota DPRD Banten pada Senin (10/2/2014).

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa beberapa anggota DPRD Banten. Penyidik lembaga anti korupsi itu Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana yang biasa dipanggil Wawan. Selain Media Warman, hari ini KPK diketahui juga memanggil dan telah memeriksa tiga anggota DPRD Banten lainnya, yakni anggota DPRD Banten dari Fraksi Demokrat Sonny Indra Djaya dan seorang legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Thoni Fathoni Mukson serta anggota DPRD Banten Eddy Yus Amirsyah. Mereka diperiksa karena diduga menerima pemberian sejumlah mobil dari Wawan.

Sonny, Media, dan Thoni sudah hadir dari pukul 09.00 WIB. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk TPPU dengan tersangka TCW, kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP. di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2014).

Johan Budi SP. mengatakan, ketiganya telah hadir memenuhi panggilan KPK. "Ketiganya (Mereka) sudah hadir dan memberikan keterangan. Tapi belum tahu apakah pemeriksaan sudah selesai," tukasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kamis (6/2/2014), KPK juga telah memeriksa anggota DPRD Banten Eddy Yus Amirsyah. Mereka diperiksa karena diduga menerima pemberian sejumlah mobil dari Wawan.

Dalam hal ini, KPK juga telah menyita puluhan mobil milik Wawan. Dalam menyidik kasus ini, KPK sudah menyita sebanyak 22 mobil dan satu buah motor Harley Davidson. Dalam kasus yang sama, KPK juga menyita sebuah mobil Honda CR-V berwarna hitam dari Media Warman. Untuk mobil-mobil lainnya yang diduga diberikan Wawan kepada anggota DPRD Banten tengah ditelusuri oleh KPK.

KPK menahan Wawan sejak 4 Oktober 2013. Wawan menjadi tersangka dalam empat kasus di KPK, yakni dugaan suap terkait pengurusan dan penanganan perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi (MK), juga dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan alat kesehatan (alkes) di provinsi Banten, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(kom/tem/id)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.405.953 Since: 05.03.13 | 0.2339 sec