Hukum

KPK Cekal Ketua Umum Partai Bulan Bintang

JAKARTA-SBN.

Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Dr. H. Malam Sambat (MS) Kaban, S.E., M.Si. dicegah berpergian ke luar negeri oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai langkah antisipasi dan mempermudah penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pencekalan terhadap  mantan Menteri Kehutanan yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Dr. H. Malam Sambat (MS) Kaban, S.E., M.Si. untuk tidak bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. KPK akhirnya memutuskan mencekal MS Kaban keluar negeri karena diduga terlibat kasus pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melayangkan dan mengirimkan surat permohonan cekal bepergian ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM atas nama mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang membelit tersangka Anggoro Widjojo. Menurut Johan Budi SP., surat cegah dikirim ke pihak imigrasi sejak 11 Februari 2014 dan berlaku untuk enam bulan ke depan. Pencegahan tersebut dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dengan menjerat tersangka pemilik PT. Masaro Radiokom Anggoro Widjodo. "Hari ini penyidik KPK telah mengirimkan surat permintaan cegah ke Dirjen Imigrasi atas nama MS Kaban, yang bersangkutan adalah mantan Menteri Kehutanan (Menhut), sejak 11 Februari 2014," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi Sapto Prabowo kepada wartawan di Kantornya, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2014).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (Waketum PBB), Sahar L. Hassan mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin gencar  mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang menjerat Anggoro Widjojo.

Kepada wartawan seusai diskusi mingguan Kelompok Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sahar L. Hassan mengatakan, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengaitkan Anggoro Widjojo dengan Ketua Umum DPP PBB, MS. Kaban.

“Kenapa baru sekarang kasus itu diungkap? Kenapa enggak dulu-dulu. Artinya kasus ini dipolitisir," cetusnya dengan geram di kantor KPU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Lebih jauh, Caleg nomor urut pertama di daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut menjelaskan, ada pihak tertentu yang  dengan sengaja mengatur skenario sekaligus mengaitkan MS Kaban dengan Anggoro Widjojo.

Dugaan yang disampaikan olehnya bukan tanpa alasan, terlebih semakin dekatnya pelaksanaan pemilu. "Siapa dia? Saya tidak mau sebut nama. Yang jelas adalah pihak penguasa," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut Sahar L. Hassan menegaskan jika MS Kaban sama sekali tidak menerima 'jatah upeti' dari Anggoro Widjojo. Bahkan dengan nada geram, dirinya merasa dipermainkan oleh pihak penguasa terkait penegakan hukum yang diskriminatif. “Saya tegaskan gak ada Kaban terima dana itu. Kenapa kasus ini yang diributkan? Sedangkan kasus Century yang rugikan triliunan uang negara tak juga diungkap tuntas," tanya Sahar L. Hassan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam kasus SKRT ini, KPK pernah memeriksa MS Kaban sebagai saksi pada 2012 lalu. Pasalnya, saat kasus dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2007, yang saat itu MS Kaban menjabat sebagai Menteri Kehutanan.. Mantan Menteri Kehutanan ini diduga dan disebut-sebut pernah menandatangani surat penunjukan langsung untuk PT. Masaro Radiokom sebagai rekanan proyek SKRT. Namun, seusai diperiksa KPK pada 2012, MS Kaban mengatakan penunjukan langsung PT. Masaro Radiokom sudah sesuai prosedur.

Johan Budi SP. menjelaskan selain mencekal MS Kaban, sebelumnya penyidik KPK juga melayangkan hal yang sama dan mencekal mantan sopir pribadinya MS Kaban yang bernama Muhammad Yusuf. Surat permohonan pencekalan tersebut diajukan KPK hari ini dan berlaku selama enam bulan mendatang. Keduanya dicekal terkait penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi SKRT, Anggoro Widjojo. "Terkait dengan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dengan tersangka AW (Anggoro Widjojo), kasus SKRT. (Dicekal) Sejak hari ini 11 Februari 2014 dan berlaku selama untuk enam bulan kedepan," terangnya.

Menurut Johan Budi SP., pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan pihaknya juga berlaku terhadap  sopir MS Kaban bernama Muhammad Yusuf yang disinyalir terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Tahun Anggaran (TA) 2006-2007 dengan tersangka Anggoro Widjojo. Pencegahan bepergian ke luar negeri ini berlaku enam bulan ke depan. Pencegahan tersebut dimaksudkan agar pada saat tim penyidik membutuhkan keterangannya untuk diperiksa keduanya tidak sedang berada di luar negeri. “Pencegahan ini diberlakukan dimaksudkan agar jika dalam sewaktu-waktu yang bersangkutan dipanggil penyidik untuk pemeriksaan dan diperlukan keterangannya sebagai saksi, yang bersangkutan tidak sedang bepergian ke luar negeri atau berada di luar negeri. Karena  keterangan sangat  dibutuhkan terkait perkara tersangka Anggoro Widjojo," terang Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

KPK meminta pencekalan tersebut, untuk kepentingan penyidikan. Johan Budi SP. menjelaskan, MS Kaban dan mantan sopirnya dicegah untuk kepentingan penyidikan. Penyidik KPK masih membutuhkan keterangan keduanya, terkait kasus SKRT. Muhammad Jusuf sendiri telah dijadwalkan diperiksa penyidik KPK pada Jumat (7/2/2014). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggoro Widjojo.

Lebih lanjut, Johan Budi SP. mengakui, KPK memang tengah mengembangkan kasus dugaan suap terkait SKRT yang menjerat Anggoro Widjojo. Pengembangan penyidikan mengarah kepada pihak lain yang diduga menerima uang suap dari Anggoro Widjojo, maupun pihak lain yang diduga terlibat dalam pemberian uang.

Oleh karena itu, tambah Johan Budi SP., sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup, tidak tertutup kemungkinan KPK menetapkan tersangka baru.

“Saya tidak bisa memastikan apakah berhenti di AW (Anggoro Widjojo) atau tidak, tapi sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup, tentu bisa dijadikan tersangka,” imbuh Johan Budi SP.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain menilai pemeriksaan Muhammad Yusuf tak bisa langsung mengaitkan keterlibatan MS Kaban dalam kasus dugaan suap dengan tersangka Anggoro Widjojo. Beberapa waktu silam, penyidik KPK memeriksa sopir mantan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban itu terkait kasus suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kemenhut.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai Muhammad Yusuf menganggap mengetahui sepak terjang MS Kaban karena ia memiliki hubungan cukup dekat dengan mantan Menhut itu. "Biasanya juga demikian, tentu dia juga mengetahui. Kalau dia mengetahui, maka dia dimintai keterangan, kan orang dekat itu. Kemungkinan kan tahu," ujar Zulkarnain di Jakarta, Senin (10/1/2014).

Pada Jumat (7/2/2014) pekan silam, penyidik KPK memeriksa Muhammad Yusuf sebagai saksi untuk kasus suap proyek SKRT. Kasus itu melibatkan bos PT. Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo.

Anggoro Widjojo sebelumnya menjadi buron KPK sejak 2009. Anggoro Widjojo kembali menjalani pemeriksaan KPK setelah berhasil ditangkap pasca buron setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi SKRT di Departemen Kehutanan. Anggoro Widjojo akhirnya kembali ke Indonesia setelah pihak Imigrasi Indonesia dan KPK bekerja sama dengan pihak kepolisian Shenzhen, China membekuknya. KPK telah menangkap Anggoro Widjojo pada Rabu (29/1/2014) lalu. Pelariannya sebagai buronan KPK memakan waktu sekitar empat tahun lebih. Anggoro Widjojo tersangkut kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan.

KPK menetapkan Anggoro Widjojo selaku Direktur PT. Masaro Radiokom yakni rekanan proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu sebagai tersangka sejak 19 Juni 2009 berdasarkan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia lalu buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 17 Juli 2009. Pada Rabu (29/1/2014), Anggoro Widjojo akhirnya tertangkap di China.

Proyek SKRT itu adalah program di Kementerian Kehutanan. Diketahui, selaku pemilik PT. Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo diduga memberikan hadiah atau janji kepada sejumlah pejabat atau penyelenggara negara untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT Departemen Kehutanan pada 2007. Pasalnya, proyek SKRT sebenarnya sudah dihentikan pada 2004 ketika Mohamad Prakosa menjadi Menteri Kehutanan. Program tersebut sempat terhenti saat Menteri Kehutanan RI ke-8 dijabat oleh Mohamad Prakosa. Namun, diduga atas upaya Anggoro Widjojo selaku pemilik PT. Masaro Radiokom, program kembali dilanjutkan dan proyek tersebut dihidupkan kembali pada 2007 pada masa jabatan Menteri Malam Sambat Kaban. Akhirnya, Dewan mengeluarkan surat rekomendasi untuk meneruskan proyek itu pada 12 Februari 2007.

Anggoro Widjojo diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR RI dan Kementerian Kehutanan untuk melanjutkan proyek tersebut. Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal kemudian mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Pada surat tersebut, disebutkan pengadaan alat itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT. Masaro Radiokom, belakangan proyek bernilai Rp 180 milyar ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp 13 milyar.

Berdasarkan fakta dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diketahui Bos PT. Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo diduga melakukan penyuapan dengan memberikan uang kepada empat anggota Komisi IV DPR RI yang menangani sektor kehutanan, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa. Upaya penyuapan tersebut dilakukan dengan dimaksudkan untuk harapan keempat anggota DPR itu bersedia meloloskan pengajuan anggaran SKRT Departemen Kehutanan 2007 dan mendorong pemerintah menghidupkan kembali proyek SKRT.

Komisi IV DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT itu.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa Komisi IV DPR RI meminta Dephut meneruskan proyek SKRT, dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan PT. Masaro Radiokom untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut.

PT. Masaro Radiokom merupakan rekanan Kementerian Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp 180 miliar. Selanjutnya Kemenhut mengajukan usulan persetujuan rancangan pagu anggaran, yang di dalamnya terdapat revitalisasi SKRT yang nilainya Rp 180 miliar yang diajukan kepada Komisi IV DPR RI.

Dalam amar putusan hakim pada proyek alih fungsi hutan, tiga anggota DPR RI saat itu yaitu Azwar Chesputra, Hilman Indra dari Partai Bulan Bintang, dan Fahri Andi Leluasa dari Partai Golkar divonis menerima suap pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka terbukti menerima suap dari Direktur PT. Masaro Radiocom, Anggoro Widjojo untuk memuluskan persetujuan anggaran proyek SKRT di Kementerian Kehutanan. Uang dalam bentuk dolar Singapura itu berasal dari adik Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo.

Baik Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, Fachri Andi Leluasa, maupun Yusuf Erwin Faisal telah dihukum melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kasus ini juga menjerat adik Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo.

Fakta persidangan kasus ini juga menyebutkan adanya aliran dana ke sejumlah pejabat di Dephut, termasuk mantan Sekjen Dephut, Boen Purnama. Dalam kasus yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan, Widjojo Siswanto pun dipidana bersalah selama tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan pada April 2011.

Aliran dana ke pejabat Kemenhut itu diduga diketahui oleh MS Kaban. MS Kaban diduga mengetahui aliran dana ke pejabat Kementerian Kehutanan. Selain itu, MS Kaban juga diduga menandatangani surat penunjukkan langsung terhadap PT. Masaro Radiokom.

Pengusaha asal Surabaya tersebut  merupakan tersangka kasus dugaan suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. PT. Masaro Radiokom merupakan rekanan Kementerian Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 bernilai proyek sekitar Rp 180 miliar. (oke/ini/gat)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.787.823 Since: 05.03.13 | 0.1518 sec