Hukum

KPK Undang Anggota DPR Terkait Penyelidikan Dana Haji

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi dana penyelenggaran haji tahun 2012-2013. KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan dengan memanggil sejumlah pihak sebagai saksi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan sejauh ini KPK sedang melakukan penyelidikan dana haji dalam beberapa hari terakhir dengan menghadirkan sejumlah orang dalam proses tersebut.

Terkait penyelidikan kasus ini, menurut Johan Budi SP., ini dilakukan setelah KPK menerima laporan dan informasi. Menurut Johan Budi SP., KPK melakukan penyelidikan atas pengelolaan dana haji berdasarkan laporan dari masyarakat. "Diduga ada penyimpangan di situ," tutur Johan Budi SP.

Terkait itu, sejumlah anggota parlemen Komisi VIII DPR RI sudah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Di antaranya, Hasrul Azwar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS).

KPK juga sudah meminta keterangan sejumlah anggota DPR RI dari  Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar dan mantan anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini yang kini di Komisi Pemerintahan.

Sejumlah pihak yang sudah diperiksa, tambah Johan Budi SP., antara lain anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar dan mantan anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini yang kini di Komisi Pemerintahan. “Sejumlah pihak dimintai keterangan seperti anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar dan mantan Wakil Ketua Komisi VIII, Jazuli Juwaini. Pemanggilan mereka terkait proses penyelidikan," ungkap Johan Budi SP.

Pada Senin (3/2/2014), anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar, diperiksa KPK dalam kaitan dengan penyelidikan itu.

Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar telah diperiksa oleh KPK dalam penyelidikan kasus penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) ini.

KPK telah meminta keterangan dari anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar untuk penyelidikan dugaan tersebut. PPTAK pernah mencurigai penyimpangan pengelolaan dana haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar mengakui dirinya diperiksa KPK dalam kasus tersebut. "Saya diundang KPK, status saya engga jelas sebagai apa. Engga disebut saksi atau apa. Memberikan keterangan," kata Hasrul Azwar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Hasrul Azwar mengaku ditanya penyidik mengenai mekanisme Komisi VIII DPR RI dalam menetapkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

Ketua Fraksi PPP itu mengatakan BPIH dalam undang-undang dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti oleh presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hasrul Azwar juga ditanya mengenai perumahan haji di Mekkah. Ia menjelaskan keterlibatan DPR RI hanya ingin mengetahui harga perumahan yang masuk dalam ongkos haji.

"Kita engga ikut campur soal tender. Apakah (anggota) DPR dapat rumah saya engga tahu," bebernya.

Wakil Ketua Umum PPP itu juga menilai tidak ada kejanggalan pembahasan dalam proses pembiayaan haji. "Setiap tahun semakin baik dan sukses," tandasnya.

Menurut Johan Budi SP., Hasrul Azwar dimintai keterangan oleh para penyelidik. "Sampai sekarang KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari pemanggilan sejumlah pihak," terang Johan Budi SP.

Bahkan seperti diberitakan sebelumnya Juru Bicara KPK, Johan Budi, menegaskan pihaknya berencana memeriksa Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH. Jazuli Juwaini Lc., M.A. Jazuli Juwaini diperiksa dalam penyelidikan kasus dana haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013.

Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan anggota Komisi VIII DPR RI ini dimintai pendapat mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia. Dia mengaku bakal dimintai keterangan perihal penyelenggaraan ibadah haji. "Saya tak diperiksa sebagai saksi, hanya dimintai masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji," kata Jazuli Juwaini sebelum memasuki gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2014).

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, kedatangannya ke KPK bukan sebagai saksi ataupun tersangka. "Saya diundang ke KPK ini bukan saksi apalagi tersangka. Saya dimintai pendapat dan masukan keterangan seputar pelayanan penanganan haji atas nama institusi Komisi VIII. Disangkanya saya masih komisi VIII padahal saya sudah di komisi II," tambah Jazuli Juwaini saat tiba di Gedung KPK, Kamis (6/2/2014).

Menurut Jazuli Juwaini, sebelumnya sudah ada beberapa anggota DPR RI lain yang dimintai keterangan oleh KPK dalam kasus tersebut. “Sebelumnya ada bu Ida Fauzia ketua Komisi VIII, Pak Gondo (Radityo Gambiro), seluruh pimpinan dan seluruh Komisi VIII, ada pak Nurul Iman (Mustofa) selaku ketua poksi Demokrat. Ditanya seputar pelayanan ibadah haji, itu saja untuk direkomendasikan kepada kementerian agama," jelas Jazuli Juwaini.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemanggilan ini dilakukan karena sebelumnya dia merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi Agama.

Menurut Jazuli Juwaini, dia hanya melengkapi keterangan beberapa orang lain. "Sebelumnya kan diwakili ketua komisi, saya sekarang melengkapi saja," ujarnya sambil melangkah ke gedung KPK.

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini tampak geram ditanya soal proses penganggaran dana haji di DPR RI.

Bahkan, dia membanting pintu saat dikonfirmasi soal kejanggalan pengelolaan dana haji dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Jazuli Juwaini awalnya mengaku dimintai pendapat soal pelaksanaan ibadah haji. "Ya itu, seputar pelaksanaan haji," ketus Jazuli Juwaini dengan nada tinggi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2014).

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengakui ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan haji.

"Ada banyak kekurangan, pelaksanaan haji itu harusnya kita berkaca kepada Malaysia karena ada tabung haji, bagaimana tabung haji ini bisa bekerja maksimal, makanya komisi VIII ini mengusulkan ada Undang-undang pembentukan badan haji supaya lebih fokus," terang Jazuli Juwaini seusai dimintai keterangan selama sekitar tiga jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Wartawan yang belum puas kemudian kembali memburu pertanyaan ke Jazuli Juwaini soal bagaimana proses pengganggaran. Jazuli Juwaini mengaku telah memberikan keterangan kepada penyelidik. "Ya itu ada prosesnya. Itu semua diberikan kepada penyelidik," imbuhnya.

Jazuli Juwaini kemudian malah membanting pintu mobilnya saat ditanya soal temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar. Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas penggunaan untuk apa. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Manajemen haji masih jelek dan ambradul sehingga sangat merugikan jamahaan Haji. Dan manajemen yang ambradul dan jelek ini harus melayani sebanyak 2.066.872 jamaahan reguler, dan sebanyak 69.962 orang.

"Anggaran biaya setoran awal harus dikelola sebesar Rp 49.5 Triliun untuk jamahaan reguler, dan sebesar Rp.2.7 Triliun untuk Haji khusus," cetus Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilisnya hari ini, Jumat (7/2/2014).

Uchok Sky Khadafi menjelaskan dengan data berikut:

1). Daftar tunggu jemahaan-Biasa, dari tahun 2004-2012 total setoran biaya penyelenggara Ibadah Haji sebesar Rp 49.503.160.000.000.

Dimana sebanyak 433.728 orang, dengan setoran sebesar Rp 20.000.000 juta perorang, maka total setoran awalnya sebesar Rp 8.674.560.000.000. Dan sebanyak 1.633.144 orang dengan setoran awal sebesar Rp 25.000.000 juta perorang, maka total dana setoran awalnya sebesar Rp 40.828.600.000.000.

2). Sedangkan daftar tunggu jemahaan-Khusus dari tahun 2008-2012 total setoran biaya penyelenggaraan ibadah Haji sebesar Rp 2.702.146.120.000.

Dimana sebanyak 412 orang, membayar US$ 3,000 dengan kurs IDR 9670 dengan total sebesar Rp 11.952.120.000. Dan sebanyak 69.550 orang, membayar dengan kurs US$ 4,000 dengan IDR sebesar Rp 9670.

Jadi, total dana setoran awal dari tahun 2004 sampai 2012 sebesar Rp 52.2 triliun, ternyata banyak penyimpangaan seperti dijelaskan sebagai berikut:

a). Ada sebanyak 190 jemaahan melakukan Setoran awal haji sebesar Rp 25 juta melalui BNI. Tetapi hasil penelusuran atas rekening setoran awal dan pelimpahan setoran lunas ke rekening Menteri Agama di BI, diketahui bahwa BNI hanya melakukan pendebetan rekening setoran awal sebesar Rp 20 juta per jemaahan. Jadi disini, ada kehilangan uang jemaahan sebesar Rp 950 juta dari Rp 5 juta x 190 jemahaan.

b). Dugaan Manipulasi data dalam siskohat juga bisa terjadi. Misalnya, pada siskohat Maret 2013 jumlah haji khusus sebanyak 69.195 jemaahan. Dan data yang diambil dari siskohat pada bulan April sebanyak 69.189 jemaahan. Dengan demikian, selisih jumlah jamahaan pada siskohat sebanyak 55 jemahaan, atau dana sebesar US$ 220,000 atau sebesar Rp 2.127.400.000 tidak dapat telusuri dana tersebut.

c). Kemudian, data siskohat pada BPD kalsel memiliki satu jemaahan khusus dengan Nomor porsi 3000111143, namun dari penelusuran dokumen diketahui bahwa BPD Kalsel tidak memiliki rekening setoran awal jemaahan khusus dengan mata uang Dollar.

Dari adanya dugaan penyimpangan anggaran seperti diatas, kami dari seknas FITRA kepada KPK bukan hanya memberikan beberapa rekomendasi ke Kementerian Agama. Tapi segera melakukan penindakan atas dana haji tersebut.

KPK itu bukan lembaga kajian atau penelitian seperti LIPI yang hanya bisa memberikan rekomendasi. Tapi KPK mempunyai kekuasaan yang besar untuk menindak ada dugaan penyimpangaan dalam pengelolaan dana setoran awal haji ini. (tem)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.994.423 Since: 05.03.13 | 0.1751 sec