Hukum

KPK Buka Peluang Panggil Menteri Agama

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.

KPK mengaku tengah mendalami laporan kejanggalan pengelolaan dana haji, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menelusuri kejanggalan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2004-2012 itu, dengan mengakses laporan yang telah diterima dari PPATK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama. Kejanggalan duit haji itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan dugaan penyelewangan dana pengelolaan haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Menteri Agama Suryadharma Ali pun bisa dimintai keterangan demi mengungkap detail pengelolaan dana haji. “Menteri Agama Suryadharma Ali bisa saja dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan dalam pengelolaan dana haji di Kementerian Agama Tahun Anggaran (TA) 2012-2013,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam perkembangannya nanti, bukan tak mungkin penyidik KPK akan mengagendakan pemanggilan terhadap pihak-pihak lain untuk diminta keterangannya. Tak terkecuali pemanggilan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum DPP PPP. "Sepanjang diperlukan dalam penyelidikan ini siapa pun bisa dimintai keterangan," tutur Johan Budi SP. di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2014).

Penyelidikan tersebut menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Memang benar KPK sejak beberapa waktu lalu lakukan penyelidikan berkaitan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013 di Kemenag," beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2014). "Terkait pengelolaan dana haji, diduga ada penyimpangan di situ. Sedangkan terkait pemanggilan Menteri Agama, selama informasinya dibutuhkan tentu bisa saja dipanggil," tambah Johan Budi SP. di kantornya, plaza Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2014).

Lebih jauh Johan Budi SP. menerangkan, penyelidikan ini dilakukan mengingat laporan yang diterima dari PPATK ditemukan ada dugaan penyimpangan.

"Karena itu, penyelidikan ini untuk menemukan penyimpangan itu ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya.

Dari LHA, PPATK menemukan transaksi mencurigakan hingga sebesar Rp 230 miliar dalam pengelolaan dana haji selama 2004-2012. Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas untuk apa peruntukan dan penggunaannya. Selama dalam periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Selama kurun beberapa periode terakhir, total dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun. Per tahunnya, bunga dari pengelolaan dana haji sekitar Rp 2,3 triliun. "Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso via pesan pendek, Kamis (6/2/2014).

Menurut dia, ada penggunaan yang tak sesuai dengan tujuan awal pengelolaan dana haji. Meski tak mau memerinci transaksi mencurigakan apa yang ditemukan lembaganya, Agus Santoso mengatakan PPATK telah menyerahkan beberapa laporan hasil analisis tentang dana haji kepada KPK. Temuan-temuan itu disampaikan kepada KPK tahun lalu.

Tahun lalu, Kementerian Agama menelisik sejumlah pegawai negeri di lingkungannya yang terindikasi menggelapkan dana haji. Musababnya, PPATK menemukan aliran dana Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) ke rekening pribadi pegawai Kementerian Agama. “Modusnya dana dari BPIH berpindah ke rekening pribadi pegawai Kemenag. Ada juga setelah dipindahkan ke rekening pribadi, dipindahkan lagi ke rekening temannya sesama pegawai Kemenag," kata Agus Santoso di kantor PPATK, Senin (7/1/2012). Dia menyatakan, dana yang dipindahkan bervariasi, misalnya ada dana berpindah Rp 2,5 miliar. Ada pula uang BPIH yang digunakan untuk membeli mobil operasional pada 2011 dan 2012.

PPATK juga telah memeriksa 27 bank penerima setoran dan menghitung dana setoran awal tekait dengan BPIH untuk periode 2004-2011 senilai Rp 80 triliun. Nilai itu merupakan hitungan kasar tanpa menambahkan nilai manfaat dan mengurangi pengeluaran penyelenggaran haji.

Menteri Agama Suryadharma Ali, berharap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa segera mengungkapkan dugaan korupsi pengelolaan dana haji Tahun Anggaran (TA) 2012-2013.

Dalam kesempatan tersebut Suryadharma Ali juga mengaku dirinya siap jika ia harus menjalani pemeriksaan oleh KPK. Suryadharma Ali juga menyatakan tidak akan keberatan bila KPK kemudian memanggilnya untuk bersaksi dalam kasus tersebut. "Kalau KPK yang memanggil siapa yang berani tolak," tegas dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPK mengaku tengah mendalami laporan kejanggalan pengelolaan dana haji dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hasil audit itu, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar.

Kepada wartawan usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Preanger, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/2/2014), Suryadharma Ali yang juga merupakan Ketua Umum PPP itu berharap dengan pengungkapan yang dilakukan PPATK dan KPK, dapat terlihat apakah betul pengelolaan dana haji itu telah disalahgunakan.

Suryadharma Ali pun heran ketika PPATK kemudian menyampaikan adanya transaksi mencurigakan dari kebijakan tersebut. Begitupula dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa diduga ada penyelewengan dana dibaliknya. Oleh karena itu, ia meminta PPATK segera membuka temuannya itu.

“Adapun statement PPATK ada transaksi mencurigakan dari tahun 2004-2013 sebesar Rp 230 miliar, saya kira dibuka saja, supaya tidak menimbulkan teka-teki, supaya tidak terdegradasi kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Agama. Saya mohon penegak hukum untuk segera mengungkap semua ini," cetusnya. “Supaya tidak menimbulkan teka-teki dan mendegradasi kepercayaan publik kepada kami," tambah dia.

Menteri Agama Suryadharma Ali mempertanyakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji di instansinya. Ia mengklaim pengelolaan dana haji jauh lebih baik setelah dirinya memimpin kementerian tersebut. "Terus terang saya tidak tahu apa yang dimaksud penyimpangan itu, kami telah melakukan pembenahan selama ini," ujar dia, seusai memberi sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan yang berlangsung di Grand Preanger Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/2/2014).

Suryadharma Ali juga meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas bila benar menemukan adanya penyimpangan dana dalam kebijakan tersebut. "Ini jelas tidak mudah bagi kami karena bisa mengganggu kinerja aparatur," tukasnya.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan ia sudah berkali-kali dijerat isu korupsi pengelolaan dana haji, dan sudah berkali-kali pula ia menjelaskan mengenai hal tersebut. Menurutnya penjelasan-penjelasan yang ia berikan tidak membuat isu tersebut berakhir. “Kita sering dengar statement transaksi mencurigakan. Termasuk PPATK menyebutkan uang haji jumlahnya berapa, Kemudian saya koreksi, terus PPATK bersikeras. Saya bilang kalau hitungan PPATK benar, saya bilang saya mundur saja dari Menteri Agama. Saya sebagai Menteri Agama terus terang belum tahu apa yang dimaksud penyimpangan (pengelolaan dana haji). Yang kami lakukan adalah melakukan pembenahan pengelolaan keuangan haji," jelas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Ketua Umum PPP itu mengatakan selama dirinya menjabat Menteri Agama, efisiensi pengelolaan dana haji terus dilakukan. Jamaah tidak lagi harus membayar bermacam fasilitas haji yang dulunya cukup mahal, misalnya, paspor, asuransi, biaya makan, dan asrama.

Bahkan setoran pengelolaan dana haji di Kementerian Keuangan yang awalnya hanya Rp 3 triliun kini ditargetkan membengkak menjadi Rp 50 triliun.

Sumber daya manusia juga diperbaiki dengan memasukkan orang-orang yang dianggap mampu mengelola dana haji seperti Anggito Abimanyu, sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. "Dengan demikian saya melihat pengelolaan dana haji semakin membaik," ujar dia. (ant/tem)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.284.606 Since: 05.03.13 | 0.1735 sec