Politik

KPU Minta Parpol Tak Beriklan Kampanye Sebelum Waktunya

Friday, 07 Februari 2014 | View : 947
Tags : Bawaslu, Kpi, Kpu, Parpol

JAKARTA-SBN.

Satuan Tugas Pengawasan Iklan Kampanye di Media yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar pertemuan di Kantor KPU untuk membahas maraknya iklan kampanye pemilu sebelum pada waktunya. "Kami imbau sebelum 21 hari, diupayakan pada parpol untuk menaati aturan dan cooling down terhadap aktivitas yang ditengarai berpotensi pelanggaran pemilu," pinta anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

KPU, Bawaslu, dan KPI sepakat bahwa iklan kampanye peserta pemilu legislatif tidak boleh disiarkan kecuali dalam masa 21 hari yang diperkenankan oleh UU dan peraturan perundang undangan.

KPU, Bawaslu, dan KPI sepakat untuk secara aktif terus berkoordinasi secara bersama agar peraturan tersebut wajib dicermati peserta pemilu. "Kami sepakat tegaskan larangan iklan kampanye sebelum waktunya. Kampanye melalui media massa cetak dan elektronik, hanya 16 Maret-5 April," tegasnya.

Adapun ketentuan setiap peserta pemilu maksimal diperbolehkan memasang iklan sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk setiap peserta pemilu. “Kerja kita sangat jelas dan tidak ada tumpang tindih," tukasnya.

Dalam tupoksinya diperkuat dengan Pasal 11 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2012. Fungsi KPU bertugas membuat peraturan, Bawaslu melakukan proses pengawasan, dan KPI melakukan pengawasan terhadap penyiaran media.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy, mendorong KPU, Bawaslu, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera menyelesaikan nota kesepahaman mengenai pengawasan terharap tayangan iklan dan berita televisi. Sebab walaupun UU jelas menyebut kampanye di televisi baru akan dimulai pada 21 hari sebelum pemungutan suara, banyak televisi yang terafiliasi dengan partai tertentu membuat pemberitaan yang tidak proporsional dan cenderung kampanye terselubung. "Menuju Pemilu 2014, terjadi ketidakfairan penggunaan milik publik itu untuk kepentingan partisan dari para pemilik stasiun televisi. Hal ini tampak dari terus diudarakannya berita terkait aktivitas pemilik televisi yang juga figur penting di parpolnya, secara tidak proporsional berupa alokasi waktu yang tidak wajar untuk ukuran berita," tambah Romi.

Menurut M. Romahurmuziy, persoalan itu tidak bisa dianggap enteng karena masyarakat sangat "tersihir" dengan pemberitaan melalui televisi. Survei salah satu lembaga pada Juni 2013 menyebut 83 persen masyarakat mengikuti politik dari televisi. Hal itu menjadi berbahaya karena di Indonesia terjadi kepemilikan silang antara televise dan partai politik.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan KPI membahas siaran politik di media penyiaran, terutama televisi. Salah satu kesimpulan rapat tersebut adalah Komisi I mendukung KPI menerapkan secara tegas sanksi kepada televisi sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk siaran politik. "Kami juga merekomendasikan agar gugas tugas KPI, KPU, dan Bawaslu merespons iklan politik capres walaupun tahapan capres belum dimulai. Iklan itu menimbulkan kerancuan dan terselip iklan partai politik sehingga kita minta mereka bersama-sama menyikapi itu, dan kalau terbukti terjadi pelanggaran, ditindak tegas sesuai aturan," pungkas dia.

Seperti dikabarkan sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif 2014 yang mulai diberlakukan September silam. Aturan yang di dalamnya membatasi alat peraga kampanye bagi calon anggota legislatif hanya dalam bentuk spanduk itu tidak efektif di lapangan. "Diskusi di internal KPU untuk merevisi sudah ada. Peraturan tersebut dinilai tidak efektif di lapangan," kata anggota KPU, Sigit Pamungkas, ketika dihubungi wartawan, Minggu (1/12/2013).

PKPU 15/2013 telah memberikan pengaturan yang ketat dalam kampanye, baik partai politik, caleg DPR dan DPRD, maupun DPD. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya boleh digunakan partai politik sebanyak satu unit di satu desa. Bendera dan umbul-umbul juga hanya untuk partai dan calon anggota DPD pada setiap zona kampanye. Sementara satu-satunya alat peraga yang diperbolehkan bagi caleg DPR/DPRD adalah spanduk dengan ukuran maksimal 1,5x7 meter, sebanyak satu unit pada satu zona kampanye.

Aturan tersebut juga melarang penempatan alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

Tanpa menjelaskan secara spesifik, Sigit Pamungkas mengatakan pada beberapa daerah aturan tersebut efektif berjalan atau minim pelanggaran. Ketika terjadi pelanggaran, aparat di wilayah bersangkutan langsung melakukan penertiban. Akan tetapi, pada daerah lain tidak efektif.

Kendati terdapat pelanggaran, misalnya caleg yang melebihi batas satu spanduk satu zona, maupun caleg yang menggunakan baliho, aparat tidak bertindak. Berdasarkan pantauan di sekitar Jakarta saja, banyak aturan di atas yang dilanggar, namun urung ditertibkan. Contoh pelanggaran yang marak adalah caleg melebihi kuota spanduk, masih menggunakan baliho, menggunakan bendera, serta penempatan di pohon, jalan protokol, bahkan jalan bebas hambatan.

Sigit Pamungkas menuturkan salah satu poin dalam PKPU 15/2013 yang dipertimbangkan untuk direvisi adalah ketentuan mengenai siapa yang berwenang menertibkan jika partai atau caleg melanggar. Dijelaskan, aturan yang sekarang berlaku adalah pemda setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga berdasarkan rekomendasi Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu).

Sigit Pamungkas menduga salah satu penyebab tidak berjalannya pembatasan alat peraga kampanye adalah faktor politis. "Bisa jadi karena yang melakukan penertiban adalah pemda yang terafiliasi dengan parpol yang kebetulan baliho-baliho itu adalah caleg dari partainya," sambung dia.

Meski demikian, dimungkinkan pula ketidakefektifan itu disebabkan oleh ketiadaan anggaran oleh aparat pemda. Banyak masukan agar desain pihak yang mengeksekusi pelanggaran itu diubah.

Secara pribadi, Sigit Pamungkas berpandangan, jika mau efektif, Bawaslu nantinya bisa menindak. "Bawaslu bisa mengawasi sekaligus menindak terkait yang melanggar," tandas dia.

Seperti dikabarkan sebelumnya, peran media dinilai sangat penting dalam menentukan kualitas pemimpin terpilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang. "Peran media sangat penting untuk menentukan kualitas pemimpin yang terpilih (nantinya). Media juga punya peranan penting terhadap terhadap bangsa ke depan," kata pakar komunikasi politik, Prof. Tjipta Lesmana, di sela-sela diskusi yang bertajuk “Peran Media Menuju Tahun 2014” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, menuturkan ada tiga poin penting peran media dalam menghadapi tahun politik pada 2014 mendatang. Poin-poin itu, sambung Imam Wahyudi, yang pertama media diharapkan memberikan akses langsung kepada parpol atau kandidat untuk berkomunikasi langsung kepada khalayak atau konstituen. "(Akses itu) bisa melalui iklan karena kalau iklan itu tidak ada editing-nya, itu memberikan akses langsung," imbuh Imam Wahyudi.

Yang kedua, jelas Imam Wahyudi, media diminta membuat program khusus untuk bisa memperkenalkan kandidat-kandidat kepada pemilih. "Ini (program khusus) yang berperan editorial masing-masing," lanjutnya.

Selanjutnya, media harus berperan melakukan pendidikan kepada pemilih. Peran tersebut misalnya media membikin layanan atau iklan mengenai cara memilih."Seperti di Papua ada cara seperti noken, ini kan perlu diperkenalkan," terang Imam Wahyudi.

Dia menambahkan peran media dalam memberikan pendidikan ini juga dilakukan agar pemilih nantinya menjadi berkualitas serta partisipasi politiknya lebih meningkat lagi. "Selain itu, juga bisa menghasilkan pemimpin yang bagus karena pemilih itu tidak memilih kucing dalam karung karena melalui proses pemilihan dengan benar," tambahnya lagi.

Wakil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Idi Muzayyad, menjelaskan untuk bisa mengawasi peran media menjelang Pemilu 2014 dalam kampanye kandidat dan partai politik, pihaknya sudah membuat gugus tugas yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Dewan Pers. "Gugus tugas itu regulasi mengenai pemberitaan, penyiaran mengenai pelaksanaan kampanye," papar Wakil KPI Idi Muzayyad.

Wakil KPK Idi Muzayyad menuturkan dibentuknya gugus tugas tersebut karena antara satu sama lain memiliki kewenangan masing-masing. “KPI itu kan tidak menyentuh Parpol, KPU tidak menyentuh media, itulah irisan kewenangannya," bilangnya. Terkait penyiaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengatur soal pelaksanaan kampanye dalam peraturan KPU Nomor 1 dan 15 Tahun 2013. (tem/tri)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.669.954 Since: 05.03.13 | 0.1742 sec