Hukum

Rudi Rubiandini Diminta Lunasi Janji US 1 Juta Kepada DPR RI

Tuesday, 04 Februari 2014 | View : 904

JAKARTA-SBN.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). diminta untuk melunasi janji sebesar US$ 1 juta kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Saat itu Pak Rudi habis bertemu orang DPR. Dalam percakapan telepon, Pak Rudi mengatakan bahwa anggota DPR minta kepada Pak Rudi bahwa Pak Priyono pernah utang janji US$ 1 juta, itu yang saya ingat,” kata mantan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Marten Rumesser dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Gerhard Marten Rumesser menjadi saksi dalam sidang terdakwa Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). yang diduga menerima suap untuk mengatur kebijakan tender di SKK Migas.

Priyono yang dimaksud adalah mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), lembaga yang tugasnya digantikan oleh SKK Migas.

Namun, Gerhard Marten Rumesser tidak bisa memastikan siapa anggota DPR RI yang dimaksudkan oleh Rudi Rubiandini. “Pak Rudi mau bertemu DPR, tapi saya tidak tahu anggota DPR yang dimaksud,” jelas Gerhard Marten Rumesser.

Permintaan tersebut terungkap dari sadapan telepon antara Rudi Rubiandini dan Gerhard Marten Rumesser. “Ini percakapan telepon antara Pak Rudi dan saya, dan saya merasa beliau minta saya untuk mencarikan, bagaimana caranya supaya (uangnya) dapat,” beber Gerhard Marten Rumesser.

Kutipan percakapan tersebut sebagai berikut:

Rudi Rubiandini (R): Halo Pak Gerhard. Kemarin itu kan Senin kita pagi-pagi semua, saya di kantor. Ini saya mau ke Puncak masalah Banggar masalah ‘cost recovery’ saya minta sepukul lagi persis kaya kemarin.

Gerhard Marten Rumesser (G): Sepukul atau dua?

Rudi Rubiandini (R): Dua, kan dari kemarin selalu dua, tapi saya jam sebelas berangkat.

Gerhard (G): Iya.

Rudi Rubiandini (R): Cuma mungkin yang setengahnya.

Gerhard (G): Nanti coba saya … Ini deh yang setengah pukulnya ada.

Rudi Rubiandini (R): Tidak apa-apa, nanti kita serahkan saja.

“Dari pembicaraan ini, Anda terlihat sangat komunikatif, sepukul maksudnya apa?” tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono.

Gerhard Marten Rumesser menjawab, “Itu yang maksudnya sebungkus. Itu yang dugaan saya uang, saya menduga karena saya tidak buka bungkusannya”.

Gerhard Marten Rumesser pun mengaku tidak hanya sekali menerima bungkusan untuk Rudi Rubiandini, dari kurir-kurir yang tidak dia kenal. Bungkusan itu kemudian diberikan kepada Rudi Rubiandini. “Apa ada kata-kata Pak Rudi terkait DPR,” tanya Jaksa KPK.

“Saya duga karena ada kata ‘banggar’ dan ‘Senayan’ maka logikanya DPR, bukan DPR secara keseluruhan tapi DPR yang berinteraksi dengan SKK Migas, setahu saya Komisi VII,” jawab Gerhard Marten Rumesser.

Namun, Gerhard Marten Rumesser juga tidak mengetahui apakah yang dimaksud Rudi Rubiandini adalah seluruh anggota Komisi VII atau salah seorang atau beberapa orang dari anggota Komisi VII DPR RI.

“Yang dikatakan Pak Rudi ya seperti tadi, banggar. Apakah banggar itu orang atau satu atau dua orang saya tidak tahu,” tambah Gerhard Marten Rumesser.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Gerhard Marten Rumesser yang dibacakan oleh anggota Majelis Hakim Anwar, Gerhard Marten Rumesser mengaku bahwa DPR RI dapat mengganggu pekerjaan SKK Migas. “Dalam BAP saudara mengatakan DPR tidak akan mengganggu pekerjaan SKK Migas kalau cost recovery US$ 13-14 miliar, memangnya DPR menjual minyak?” tanya Hakim Anwar.

Menanggapi pertanyaan itu, Gerhard Marten Rumesser menjawab, “Saya menduga seperti tadi Yang Mulia, ini terkait uang”.

Cost recovery memang dibahas dalam penyusunan anggaran di DPR RI terkait dengan target penerimaan negara dalam satu tahun anggaran berjalan yang berasal dari biaya-biaya yang dapat atau tidak dapat dikembalikan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas.

Dalam surat dakwaan Rudi Rubiandini, nama Gerhard Marten Rumesser disebutkan memberikan uang kepada Rudi Rubiandini sebesar US$ 350 ribu. Uang US$ 150 ribu dari Gerhard Marten Rumesser lalu diberikan kepada mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno.

Dalam perkara ini, Rudi Rubiandini dikenakan Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b subsider Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 1 miliar. (tem/tri/ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.177.592 Since: 05.03.13 | 0.2248 sec