Internasional

Paca Pemilu, Thailand Rentan Kudeta Militer

Monday, 03 Februari 2014 | View : 770

BANGKOK-SBN.

Protes pemilihan umum (pemilu ) yang terus melanda Thailand telah mengantarkan negara itu ke dalam babak baru ketidakpastian politik. Para ahli memperkirakan, pemerintah yang terus mendapat protes semakin rentan terhadap intervensi pengadilan maupun kudeta militer.Jutaan orang pun tidak diberi kesempatan untuk memberikan suara pada Minggu (2/2/2014).

Banyak blokade terhadap jalannya pemilu oleh para pengunjuk rasa antipemerintah. Mereka berjuang agar pemerintahan PM Yingluck Shinawatra tidak terpilih kembali.

Terjadi penutupan sekitar 10% tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Menurut pantauan wartawan AFP, ratusan demonstran antipemerintah kembali turun ke jalan-jalan pada Senin (3/2/2014) untuk aksi protes terbaru melalui ibu kota meskipun jumlah mereka menurun tajam dibandingkan sebelum pemilu.

Para pejabat mengatakan hampir 46% pemilih yang memenuhi persyaratan telah memberikan suara dalam pemilu yang diboikot oleh partai oposisi utama. Tapi menghadapi kemungkinan terjadinya kembali pemungutan suara di hampir seperlima daerah-daerah pemilihan, mereka memperkecil harapan munculnya hasil yang cepat. Hal itu telah memicu momok ketidakpastian selama berminggu-minggu di negara di mana militer dan peradilan memiliki sejarah terbentuknya kembali bentang alam politik ini.

Tanpa jumlah anggota parlemen yang memadai untuk mengadakan sidang legislatif, bahkan apabila Yingluck Shinawatra menang dia masih akan tetap berperan sebagai penjaga pemerintah dengan kekuasaan terbatas hingga pemilu digelar di daerah-daerah yang bermasalah. “Dia tidak akan dipertahankan sebagai penjaga karena tidak memiliki kewenangan untuk benar-benar menjalankan negara ini,” jelas Thitinan Pongsudhirak, Direktur Lembaga Studi Keamanan dan Internasional di Chulalongkorn University, Bangkok, seraya menambahkan  bahwa Yingluck Shinawatra akan menjadi “lebih rentan terhadap beberapa jenis penggulingan”.

“Semakin lama Yingluck melemahkan penjagaan Perdana Menteri maka semakin besar kemungkinan bahwa kita akan melihat keputusan dari badan-badan independen yang memecahkan kebuntuan,” terang Thitinan Pongsudhirak.

Badan-badan semacam itu termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Nasional Anti-Korupsi yang menyelidiki Yingluck Shinawatra tentang kemungkinan pengabaian tugas atas skema subsidi beras yang kontroversial. Jika terbukti bersalah maka dia bisa menghadapi pemakzulan.

Sarjana dan penulis David Streckfuss yang berbasis di Thailand mengatakan oposisi melewatkan sebuah kesempatan untuk mendemonstrasikan tingkatan dari dukungan bagi kampanye mereka dengan catatan angka ‘tanpa’ suara.

David Streckfuss mengatakan para demonstran bertujuan untuk membantu menciptakan dalih bagi militer untuk melangkah demi menyingkirkan Yingluck Shinawatra, tapi kemungkinan besar ‘meremehkan’ serangan balasan dari Kaus Merah. “Cepat atau lambat akan ada respons yang sangat tajam”.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Panglima militer Thailand pada hari Jumat (27/12/2013) menyerukan semua pihak untuk tenang. Ia mengisyaratkan tak mengesampingkan kemungkinan kudeta militer selama konflik yang mengancam kedaulatan negara itu.

Jenderal Prayuth Chan-Ocha membuat komentar satu hari setelah pengunjuk rasa mencoba untuk menghentikan pemilu Februari 2014.

Ditanya apakah pengambilalihan militer itu mungkin dilakukan, Jenderal Prayuth Chan-Ocha hanya mengatakan, "Pintu itu tidak terbuka atau tertutup, akan ditentukan oleh situasi."

Panglima militer Thailand membuat sebuah pernyataan dalam sebuah acara di markas militer setelah pertemuan bulanan. Sang panglima, Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengatakan kudeta militer mungkin saja terjadi jika situasi memungkinkan. "Militer tidak akan menutup atau membuka kemunginan kudeta, tetapi sebuah keputusan harus dibuat tergantung situasi," ujar Jenderal Prayuth Chan-Ocha seperti dilansir dari Bangkok Post, Minggu (29/12/2013).

Para pengunjuk rasa telah melobi tentara untuk campur tangan dalam krisis. Pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban, juga telah meminta militer untuk berpihak. Akhir bulan lalu, mereka menyampaikan surat yang meminta militer untuk mendukung kampanye mereka. Jenderal Prayuth Chan-Ocha menanggapi dengan menegaskan bahwa tentara tidak akan berpihak.

Pada hari Jumat (27/12/2013), Jenderal Prayuth Chan-Ocha menegaskan kembali sikap itu, dengan mengatakan, "Tolong jangan membawa tentara ke pusat konflik ini." Jenderal Prayuth Chan-Ocha mendesak pihak-pihak yang bersengkata untuk melakukan gencatan senjata. Pun, dirinya menegaskan militer tidak akan memihak kepentingan apapun. (afp)

See Also

Rudal Kenai Objek Di Langit Iran Saat Pesawat Ukraina Jatuh
Iran Sebut Pesawat Ukraina Terbakar Sebelum Jatuh
Pejabat AS Sebut Pesawat Ukraina Kemungkinan Kena Rudal Iran
Bencana Kebakaran Lahan Di Australia
Kapal Induk Kedua China Resmi Diluncurkan
PBB Sebut 7 Ribu Demonstran Iran Ditahan Akibat Protes Kenaikan BBM
Sekelompok Pria Bersenjata Tewaskan 15 Orang Saat Demo Irak
Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.787.864 Since: 05.03.13 | 0.1694 sec