Politik

Akil Mochtar: BerKah Menang Di Panel, Kalah Di Pleno

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar membenarkan bahwa pemenang gugatan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman Surjadi Sumawiredja (BerKah). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengakui bahwa Khofifah Indar Paranwasa/Herman Surjadi Sumawiredja dimenangkan dalam panel hakim yang dipimpin olehnya sewaktu masih menjabat sebagai Ketua MK. Hal itu diungkapkan Akil Mochtar saat sidang lanjutan terdakwa Chairun Nisa diskors, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengatakan, ada perbedaan putusan dalam gugatan terkait Pemilukada Jawa Timur. Dalam panel, ia menyebut gugatan Khofifah Indar Parawansa/Herman Surjadi Sumawiredja (BerKah) dikabulkan.

"(Dikabulkan) sebagian," ungkap Akil Mochtar, selepas menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan penyuapan pengurusan sengketa Pemilukada, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Menurut Akil Mochtar, dalam rapat panel gugatan pasangan calon nomor 4, Khofifah Indar Paranwasa/Herman Surjadi Sumawiredja (BerKah) dikabulkan. Saat itu, ia mengatakan, dua diantara tiga hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan sebagian. Akil Mochtar menjelaskan dua hakim dalam panel yang berisi tiga orang hakim tersebut memenangkan Khofifah Indar Paranwasa/Herman Surjadi Sumawiredja. Namun, Akil Mochtar enggan menyebut siapa saja yang sepakat akan putusan tersebut. "Saya tidak usah sebut itu. Tapi cukup saya katakan bahwa 2:1. Itu suaranya untuk Khofifah," kata dia. "Di panel putusannya 2:1 (dua banding satu). Artinya, di panel itu kan yang dimenangkan oleh Bu Khofifah," beber Akil Mochtar yang ditemui usai bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Hambit Bintih, Cornelis Nalau, dan Chairun Nisa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Namun, Akil Mochtar mengaku tidak tahu bagaimana akhirnya pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf (KarSa) yang dimenangkan dalam putusan MK tersebut. Akil Mochtar mengaku tidak ikut memutus perkara tersebut. Sebab ketika keputusan diambil, dirinya sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menyebut bahwa pemenang gugatan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman Surjadi Sumawiredja. Namun, dalam hasil sidang pleno Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), ternyata muncul putusan lain. Pada putusan itu yang dibacakan Senin 7 Oktober 2013 lalu, MK menolak gugatan Khofifah Indar Paranwasa. Sehingga menetapkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai pasangan terpilih. “Tetapi kan putusannya saya sudah tidak ikut lagi. Nama saya sudah dikeluarkan. Plenonya yang menentukan, karena saya sudah tidak ikut di sana. Selanjutnya yang menang Pak Soekarwo," ungkap Akil Mochtar.

Menurut Akil Mochtar, memang bisa terjadi perbedaan antara putusan di panel dan pleno. "Plenonya menentukan. Saya sudah tidak ikut di sana. Nama saya kan sudah tidak ada," ujar dia.

MK sudah menjelaskan mengenai putusan Pemilukada Jawa Timur itu. Sidang terakhir gugatan terjadi pada 2 Oktober 2013. Pada malam harinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Akil Mochtar.

Keesokan harinya, Mahkamah Konstitusi (MK) baru menggelar rapat pleno dan hasilnya menolak gugatan Khofifah Indar Paranwasa/Herman S. Sumawiredja. Sehingga, pasangan Soekarwo/Syaifullah Yusuf tetap menjadi pasangan terpilih Pemilukada Jawa Timur.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan Khofifah Indar Paranwasa/Herman S. Sumawiredja terkait hasil Pemilukada Jawa Timur, Senin 7 Oktober 2013. Dalam sidang pleno agenda pengucapan putusan, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menilai pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf tidak terbukti demi hukum. “Menyatakan menolak permohonan dari pemohon (Khofifah) seluruhnya. Demikian diputuskan oleh 8 orang hakim konstitusi," ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam Sidang Pleno putusan sengketa Pemilukada Jatim di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/10/2013) tahun lalu.

Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu mengukuhkan kemenangan Soekarwo/Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai pemenang Pemilukada Jawa Timur 2013.

Pengukuhan tersebut sebagaimana putusan MK yang tidak menemukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Jatim 2013.

Majelis Konstitusi menilai pelanggaran yang dikatakan Khofifah Indar Paranwasa tidak terbukti.

Khofifah Indar Paranwasa mengatakan pasangan incumbent Soekarwo/Saifullah Yusuf melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan pemilukada. Namun berdasarkan fakta-fakta sidang, hakim menilai dalil yang diajukan Khofifah Indar Paranwasa tidak terbukti.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat pemohon yang mendalilkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa) menggunakan anggaran daerah. Tindakan pemanfaatan tersebut secara terencana dan sistematis sejak penganggaran 2010-2013, tidak terbukti demi hukum.

Kemudian pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuflah yang ditetapkan menjadi pemenang dalam Pemilukada Jawa Timur.

Namun, terkuak bahwa putusan tersebut tidak sesuai proses perjalanannya. Sebab, mantan Ketua MK, Akil Mochtar mengaku pemenang dalam Pemilukada Jatim sebenarnya yakni pasangan Khofifah Indar Parawansa/Herman S. Sumawiredja, bukan KarSa.

"Sudah klarifikasi kepada Pak Akil, jadi saat itu keputusan MK itu sebenarnya sudah ada tujuh hari sebelum putusan, dan itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah yang sudah menang. Ini tiba-tiba itu kan Gubernur incumbent yang menang," beber Pengacara Akil Mochtar, Otto Hasibuan, Selasa (28/1/2014).

Dalam perkara gugatan itu, Akil Mochtar diketahui merupakan Ketua panel hakim yang menanganinya. Menurut Otto Hasibuan, Akil Mochtar meminta dirinya untuk menyurati MK meminta klarifikasi, kenapa putusan tersebut bisa berubah paska Akil Mochtar ditangkap. Akil Mochtar ditangkap beberapa hari sebelum sidang putusan itu digelar.

Putusan terhadap kemenangan Khofifah Indar Paranwasa/Herman S. Sumawiredja itu bahkan sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013.

"Jadi putusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 (tujuh) hari sebelum amar putusan. Dan itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata Akil Mochtar melalui pengacaranya Otto Hasibuan di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2014).

Otto Hasibuan menjelaskan, pada 2 Oktober 2013 Akil Mochtar ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut.

"Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 (tujuh) hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa? harus ditanyakan ke MK," sambung Otto Hasibuan.

Untuk itu, lanjut Otto Hasibuan, Akil Mochtar mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah.

"Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, menglarifikasi masalah tersebut," ujarnya.

Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018.

KPUD Jatim pada Sabtu 7 September 2013 lalu telah menetapkan pasangan KarSa sebagai pemenang Pemilukada Jatim yang dilaksanakan 29 Agustus 2013. Pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf (KarSa) meraih suara tertinggi dengan 8.195.816 suara atau 47,25%.

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.652.229 Since: 05.03.13 | 0.1576 sec