Hukum

Utang Komisi Antirasuah Lunas

Thursday, 30 Januari 2014 | View : 914

JAKARTA-SBN.

Dengan tertangkapnya, ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, maka utang KPK untuk mencari buronan kasus dugaan korupsi telah lunas. Pasalnya, sebelum tertangkap Anggoro Widjojo adalah buronan terakhir yang masih diburu KPK.

“Dengan ditangkapnya tersangka AW (Anggoro Widjojo) maka tunai sudah seluruh utang KPK untuk mencari orang-orang yang sudah diduga lakukan Tindak Pidana Korupsi tapi melarikan diri,” kata Bambang Widjojanto.

Dalam kasus ini, Anggoro Widjojo selaku pemilik PT. Masaro Radiokom diduga memberi suap kepada empat anggota Komisi IV DPR RI yang menangani sektor kehutanan, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas.

Uang suap tersebut diduga untuk memuluskan pengajuan anggaran pengadaan peralatan SKRT.

Komisi IV DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Emir Faisal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT Tahun Anggaran (TA) 2007-2008. Komisi Kehutanan DPR RI mengabulkan permintaan Anggoro Widjojo dengan mengeluarkan rekomendasi 12 Februari 2007.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa Komisi IV DPR RI meminta Dephut meneruskan proyek SKRT, dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan PT. Masaro Radiokom untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut. Rekomendasi ini ditujukan agar Departemen Kehutanan menuntaskan SKRT pada awal 2007 dengan investasi sebesar Rp 2,2 triliun. Nilai proyek per  tahun Rp 180 Milliar. Dana tersebut dialokasikan dari DIPA Departemen Kehutanan, yang seharusnya digunakan bagi Dana Reboisasi dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Seperti diberitakan pada tahun 2008, skandal korupsi mendera Yusuf Emir Faisal. Oleh KPK, Yusuf Emir Faisal yang pada tahun 1999 terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKB dijadikan tersangka kasus dugaan suap proyek pengalihan fungsi hutan di Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Kasus itu meliputi proyek pengalihan fungsi hutan bakau seluas 1.200 hektare yang disetujui Menteri Kehutanan Malem Sambat (M.S.) Kaban pada 14 Agustus 2007 itu.

Proyek SKRT ini sempat diberhentikan Mohamad Prakosa, Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 yang menjabat sejak 10 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004.  Proyek ini rencananya dilanjutkan kembali pada 2008-2010. Kali ini, PT. Masaro Radiokom sebagai wakil Motorola ditunjuk langsung tanpa tender. Selain itu Harga Patokan Sendiri (HPS) dibuat langsung oleh PT. Masaro Radiokom, mengacu pada HPS tahun 2006-2007.

Atas perbuatan tersebut, Anggoro Widjojo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Korupsi.

Baik Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas maupun Yusuf Emir Faisal telah dihukum melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yusuf Emir Faisal menjalani sidang hingga divonis 4,5 tahun.

Kasus ini juga menjerat adik Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo dalam kasus dugaan percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK. (tri/tem)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.496.518 Since: 05.03.13 | 0.2765 sec