Internasional

10 Ribu Polisi Mengamankan Pemungutan Suara Thailand

Thursday, 30 Januari 2014 | View : 627

BANGKOK-SBN.

Pemerintah Thailand akan mengerahkan 10.000 polisi di Ibu Kota negara Gajah Putih, Bangkok pada pemilihan umum (pemilu) yang diadakan pada Minggu (2/2/2014).

Militer Thailand mengatakan mereka akan mengerahkan 10.000 pasukan guna mengamankan pemilihan umum, Minggu (2/2/2014).

Di pihak lain, para demonstran anti pemerintah bersumpah akan mengganggu jalannya pemilu yang diprakarsai Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra tersebut. Kelompok anti-pemerintah akan melanjutkan unjuk rasa guna menjatuhkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Pada Selasa (28/1/2014), pemerintah telah memutuskan segala persiapan menjelang pemilu 2 Februari mendatang, dimana pihak oposisi berencana memboikot, meski ada peringatan bahwa hal itu bisa menyebabkan kekerasan lebih banyak, tanpa menyelesaikan perpecahan politik yang semakin sengit di negeri tersebut.

“Saya meminta warga Bangkok untuk keluar dan memberikan suara,” kata Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yoobamrung kepada wartawan pada Rabu (29/1/2014).

“Pihak polisi akan mengurus keamanan. Mereka yang berpikir untuk pergi dan menutup Tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) di pagi hari harus berpikir dua kali karena polisi tidak akan membiarkan mereka melakukannya,” sambung Chalerm Yoobamrung.

Keputusan pemerintah tetap menggelar pemilu pada Minggu (2/2/2014), memicu ketegangan di Bangkok. Di Ibu Kota negara ini, pengunjuk rasa memblokade jalan-jalan utama dan memaksa sejumlah kantor kementerian tutup pada Januari 2014.

"Ada 5.000 tentara yang siap diterjunkan baik di dalam maupun di sekitar Bangkok guna membantu memantau keamanan. Kami juga akan meningkatkan jumlah pasukan di sekitar lokasi unjuk rasa karena ada sejumlah orang yang menghasut warga untuk melakukan kekerasan," ujar juru bicara angkatan bersenjata Winthai Suvaree kepada kantor berita Reuters.

Koresponden Al-Jazeera, Wayne Hay, melaporkan puluhan ribu polisi turut dikerahkan di berbagai wilayah di Thailand untuk menjaga fasilitas milik pemerintah.

Pengunjuk rasa sepertinya tak peduli dengan kehadiran ribuan pasukan keamanan yang terdiri atas tentara dan petugas kepolisian. Mereka tetap bertekad turun ke jalanan mulai Kamis (30/1/2014), hingga pemilu, Minggu (2/2/2014), di Bangkok serta pusat-pusat pemilu lainnya di Thailand untuk memboikot pesta demokrasi tersebut.

Demi keamanan negara, pemerintah menetapkan negara dalam keadaan darurat sejak 22 Januari 2014. Kebijakan pemerintah ini ditentang pemimpin unjuk rasa dengan membawa permasalahan ihwal legalitas kebijakan tersebut ke pengadilan.

Para demonstran anti pemerintah telah mencegah pemungutan suara awal di banyak TPS di Bangkok pada Minggu lalu.

Para demonstran anti pemerintah turun ke jalan-jalan pada November dalam letusan konflik politik terbaru yang melanda Thailand selama delapan tahun.

Hal ini memperluas lubang antara kelas menengah dan pendiri pendukung kerajaan Thailand khususnya terhadap kaum miskin, para pendukung Yingluck Shinawatra dan saudara laki-lakinya, mantan Perdana Menteri terguling Thaksin Shinawatra yang tinggal dalam pelarian di pengasingan.

Para pengunjuk rasa pun menuduh Yingluck Shinawatra menjadi boneka Thaksin Shinawatra, seorang pria yang mereka katakan sebagai kroni kapitalis korup yang menggunakan uang para wajib pajak untuk membeli pemilu dengan hadiah populis yang mahal.

Chalerm Yoobamrung yang bertanggung jawab atas keadaan darurat yang diberlakukan pada pekan lalu, mengatakan kepada wartawan sekitar 10.000 polisi akan dikerahkan pada Minggu untuk menangani masalah keamanan di TPS di Ibu Kota negara Gajah Putih itu, Bangkok.

Meskipun partai berkuasa, Yingluck Shinawatra yakin menang, para kandidat yang mendaftar belum cukup menghasilkan kuorum dalam parlemen yang baru setelah pemilu.

Pemilu yang harus diselenggarakan nanti adalah untuk mengisi kursi-kursi kosong, yang artinya ada prospek terhadap pengurus, dan cukup lemahnya pemerintahan di bawah pimpinan Yingluck Shinawatra selama beberapa bulan.

Para demonstran pun mengorbankan perekonomian dan bahkan para investor asing besar yang mulai mempertanyakan manfaat dari setiap pembajakan uang yang lebih banyak ke dalam operasional Thai mereka.

Para demonstran kembali turun ke jalan-jalan di Bangkok pada Rabu namun dengan jumlah pengunjuk rasa yang lebih kecil sekitar 500 orang.

Mereka tanpa pemimpin yang menghasut mereka, Suthep Thaugsuban yang tampaknya terhalang oleh aksi kekerasan pada hari sebelumnya di mana banyak pengunjuk rasa ditembak dan terluka. (afp/reuters/al jazeera)

See Also

Rudal Kenai Objek Di Langit Iran Saat Pesawat Ukraina Jatuh
Iran Sebut Pesawat Ukraina Terbakar Sebelum Jatuh
Pejabat AS Sebut Pesawat Ukraina Kemungkinan Kena Rudal Iran
Bencana Kebakaran Lahan Di Australia
Kapal Induk Kedua China Resmi Diluncurkan
PBB Sebut 7 Ribu Demonstran Iran Ditahan Akibat Protes Kenaikan BBM
Sekelompok Pria Bersenjata Tewaskan 15 Orang Saat Demo Irak
Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.429 Since: 05.03.13 | 0.1295 sec