Hukum

Mantan Ketua MK Terjerat Delapan Pemilukada

Wednesday, 29 Januari 2014 | View : 738

JAKARTA-SBN.

Berkas penyidikan tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar telah rampung alias P21 dan dilimpahkan ke Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dijelaskan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo perkara yang sudah dirampungkan pihaknya yakni soal berkas penyidikan Akil Mochtar dengan sangkaan dugaan suap penanganan Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, terkait penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Johan Budi SP. menyebutkan terkait sengketa Pemilukada, Akil Mochtar tersangkut dalam sejumlah sengketa pemilukada. Terkait gratifikasi, Akil Mochtar diduga menerima uang atau barang terkait penanganan Pilgub Banten, Pilbub Empat Lawang, Pilkot Palembang, Pilbub Lampung Selatan, Pilbub Tapanuli Tengah, Pilbub Morotai Maluku Utara, Pilbub Buton Sulawesi Tenggara. "Pertama berkaitan TPK (tindak pidana korupsi) terkait tersangka AM (Akil Mochtar) seperti sengketa Pilkada Lebak, Gunung Mas. Sementara sangkaan menerima gratifikasi seperti Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001 juga dikenakan kepada AM seperti Pilkada Propinsi Banten, Empat Lawang, Palembang, Tapanuli Tengah, Lampung Selatan, Morotai dan Buton," katanya.

Sedangkan pada Pilgub Jawa Timur, Akil Mochtar hanya diduga telah menerima janji. "Ya, itu berkaitan dengan dugaan gratifikasi dengan sangkaan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi," beber Johan Budi SP. kepada wartawan di kantornya, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014) petang.

KPK sendiri tegas Johan Budi SP. memastikan akan menuntut maksimal kepada Akil Mochtar. Hal itu dilakukan karena Akil Mochtar merupakan penyelenggara negara sekaligus penegak hukum. "Dengan pasal-pasal yang disangkakan ke AM (Akil Mochtar) itu bisa dituntut maksimal," bilang Johan Budi SP.

Sejauh ini, lanjut Johan Budi SP., penyidik sudah menyita harta terkait Akil Mochtar hampir mencapai Rp 150 miliar. Aset itu banyak disita karena diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menerima janji dari pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilukada Jawa Timur sebagaimana MK menetapkan pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf sebagai pemenang. "Terkait Pilkada Jatim, KPK menduga Akil disangkakan menerima janji dari pihak yang bersengketa," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi SP. di kantornya, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Meskipun begitu Johan Budi SP. belum dapat menyebutkan pihak mana yang memberi janji kepada Akil Mochtar.

Penasihat hukum Akil Mochtar, Otto Hasibuan, mengatakan kliennya mempermasalahlan putusan MK yang memenangkan Soekarwo/Saifullah Yusuf.

Menurut Otto Hasibuan, Akil Mochtar mengatakan kepadanya apabila pasangan yang seharusnya menang adalah Khofifah Indar Parawansa/Herman Suryadi Sumawiredja (Berkah).

Lebih lanjut, dikatakan penasihat hukum Akil Mochtar bahwa telah ada rapat majelis MK yang mengatakan pasangan Berkah menang tetapi sesaat sebelum pembacaan putusan MK justru Akil Mochtar sudah ditangkap oleh KPK.

Akil Mochtar "keburu" ditangkap KPK karena kliennya diduga menerima suap penanganan dan pengurusan perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten di MK.

Otto Hasibuan mengatakan kliennya mempermasalahkan putusan MK yang tidak sesuai dengan rapat majelis MK dengan memenangkan rival dari pasangan Berkah.

Sebagaimana diberitakan, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Akil Mochtar dinyatakan KPK sudah lengkap dan akan disidangkan.

Dengan kata lain, berkas pemeriksaan Akil Mochtar dalam tahap penyidikan sudah selesai dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Jaksa memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. (ant/tri)

See Also

Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.865 Since: 05.03.13 | 0.1869 sec