Hukum

Kasus Bank Century, Perubahan PBI FPJP Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI

Monday, 27 Januari 2014 | View : 615

JAKARTA-SBN.

Mantan Deputi Direktur Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat (DPSHM) Bank Indonesia (BI), Agus Santoso membantah adanya tekanan dan paksaan dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Menurut Agus Santoso, perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi dasar pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689,39 miliar untuk Bank Century adalah keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI.

Hal itu diungkapkan oleh Agus Santoso usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik untuk tersangka mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2014).

“Sebab ketentuan dalam PBI itu bersifat strategis dan prinsipil, jadi diputuskan lewat RDG,” beber Agus Santoso yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu usai diperiksa selama sekitar tujuh jam.

Menurut Agus Santoso, BI sebagai lembaga negara punya kewenangan menyusun peraturan dan mengeluarkan peraturan. Sehingga, lanjut dia, BI berwenang mengubah peraturan dan memberikan sanksi dalam menyusun peraturan BI berdasarkan riset.

“Riset itu dasarnya mempertimbangkan pertimbangan kondisi atau perubahan eksternal serta faktor-faktor eksternal dan internal yang harus direspons BI secara tepat, cepat, dan akurat supaya kondisi ekonomi tetap stabil,” jelas dia.

Meski demikian, saat ditanya alasan perubahan nilai rasio kecukupan modal (CAR) dalam PBI sebagai syarat mendapatkan fasilitas FPJP, Agus Santoso enggan menjawab lebih jauh.

Agus Santoso hanya mengaku ditanyai sekitar 27 pertanyaan soal proses penyusunan PBI terkait jabatannya saat itu sebagai Ketua Tim Perundang-undangan dan Deputi Direktorat Hukum Bank Indonesia. (id)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.488.060 Since: 05.03.13 | 0.2546 sec