Hukum

Sutan Bhatoegana: Tak Ada Anggota DPR Yang Ancam Copot Dirut Pertamina

Tuesday, 28 Januari 2014 | View : 1455

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina, Galaila Karen Kardinah Agustiawan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari ini Senin (27/1/2014). Karen Agustiawan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Waryono Karno.

Karen Agustiawan tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.00 WIB. Karen Agustiawan diperiksa selama lebih kurang 11 jam sebagai saksi bagi mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Ia diperiksa dengan didampingi penasihat hukumnya, Rudi Alfonso yang terlihat memakai baju batik berwarna cokelat. Rudi Alfonso mengakui kliennya akan diperiksa untuk Waryono Karno.

Saat ditanya apakah Karen Agustiawan akan diperiksa terkait dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Komisi VII DPR RI, Rudi Alfonso berkelit tidak mengetahuinya. "Ya nggak tahu, kan belum diperiksa, tunggu saja nanti selesainya, baru ini kita kasih tahu," kata Rudi Alfonso.

Ia menjelaskan pemeriksaan kliennya dalam kasus ini merupakan untuk pertama kalinya. Sedangkan pemeriksaan sebelumnya, Karen Agustiawan menjadi saksi untuk kasus dugaan suap di SKK Migas untuk tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R).

Ia membantah jika kliennya memberikan uang THR tersebut. Namun ia mengakui Karen Agustiawan kerap diancam untuk dicopot dari jabatannya sebagai Dirut PT. Pertamina jika tidak memenuhi permintaan untuk memberikan THR kepada Komisi VII DPR RI. "Kalau itu saya pastikan nggak ada. Ibu ini kan sudah sering diancam untuk dipecat, tapi dia tidak pernah melayani permintaan itu. Itu tidak benar sama sekali saya jamin, tidak ada pemberian dari Pertamina ke DPR itu," tegasnya.

Seusai diperiksa KPK, Karen Agustiawan menyatakan bahwa dia tidak sepeser pun memberikan THR kepada Komisi VII DPR RI. Bantahan tersebut sudah disampaikan Karen Agustiawan kepada penyidik KPK.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini bisa saja mengonfirmasi kepada Karen Agustiawan mengenai dugaan pemberian THR untuk Komisi VII DPR RI tersebut. “Saya tidak tahu materi proses pemeriksaan, tapi kalau rangkaian cerita yang bermula di SKK Migas, lalu pemberian THR ke Komisi VII, bisa jadi hal itu ditanyakan ke Ibu Karen," ujar Johan Budi SP.

Ihwal THR untuk anggota DPR RI ini pertama kali terungkap dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rudi Rubiandini yang beredar di kalangan wartawan. Rudi Rubiandini ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap kegiatan hulu migas.

Dalam BAP tersebut, Rudi Rubiandini mengatakan bahwa Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana pernah meminta THR kepadanya sekitar awal bulan puasa 2013 untuk anggota Komisi VII DPR RI. Rudi Rubiandini pun mengaku memberikan THR kepada Komisi VII DPR RI melalui anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto.

Sementara itu, baik Sutan Bhatoegana maupun Tri Yulianto membantah telah meminta atau menerima uang THR dari Rudi Rubiandini.

Dugaan aliran dana ke DPR RI ini pun diakui Rudi Rubiandini saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu. Pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) ini terungkap saat Rudi Rubiandini bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya. Rudi Rubiandini mengungkapkan, ada permintaan THR dari anggota Komisi VII DPR RI.

Pada saat bersamaan, menurut Rudi Rubiandini, ada pihak yang bersedia memberikan bantuan kepadanya. Rudi Rubiandini tak merinci siapa mereka. Nama Karen Agustiawan muncul dalam komunikasinya dengan Rudi Rubiandini yang tersadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pembicaraan tersebut, muncul ucapan yang diduga sebagai bentuk permintaan THR dari anggota Komisi VII DPR RI. Soal pemberian THR kepada Komisi VII DPR RI itu terekam dalam percakapan antara Rudi Rubiandini dan Karen Agustiawan yang disadap KPK.

Menurut Rudy Alfonso, selama pemeriksaan berlangsung, tim penyidik KPK mengonfirmasi rekaman pembicaraan telepon antara Karen Agustiawan dan Rudi Rubiandini terkait dugaan permintaan dana untuk THR anggota DPR RI tersebut.

Kepada Karen Agustiawan, katanya, Rudi Rubiandini meminta agar Pertamina ikut urunan THR anggota DPR RI dengan membayarkannya melalui Waryono Karno.

Dalam pembicaraan antara keduanya, Rudi Rubiandini mengatakan SKK Migas merupakan pembuka, sedangkan Pertamina penutup. Namun Karen Agustiawan menolak memberi uang ke Komisi VII DPR RI. "Pak Rudi bilang bahwa Ibu karena ini SKK sebagai pembuka, itu dari Pertamina sebagai penutup. Bu Karen bilang, itu enggak bisa. Dia (Karen Agustiawan) enggak mau kalau (ada uang) dari Pertamina. Ibu Karen tidak setuju sama sekali kalau Pertamina diminta urunan untuk THR tersebut," sambung pengacara Karen Agustiawan, Rudy Alfonso.

Mendengar jawaban Karen Agustiawan tersebut, lanjut sang pengacara, Rudi Rubiandini kemudian mengatakan akan melaporkan penolakan Karen Agustiawan kepada Menteri. Karen Agustiawan pun mempersilakan mantan Kepala SKK Migas itu melaporkannya.

Dia juga mengatakan bahwa Karen Agustiawan tidak pernah dimintai uang secara langsung oleh anggota DPR RI. Sebelum Rudi Rubiandini, menurutnya, tidak ada pihak lain yang pernah meminta uang kepada Karen Agustiawan. Sebelum itu, kata pengacara Karen Agustiawan, belum ada satu pihak pun yang berani minta uang langsung kepada kliennya, termasuk Komisi VII DPR RI. "Saya kira semua sudah tahu bahwa tidak ada yang berani minta-minta ke Ibu Karen karena Ibu Karen orangnya sangat keras dan sangat judes kalau terkait sama itu (permintaan uang). Jangan coba anggota komisi VII yang meminta ataupun datang ke Ibu Karen untuk hal seperti itu," jelas Rudy Alfonso.

Menurutnya, Karen Agustiawan sudah berjanji bahwa Pertamina tidak akan dijadikan sapi perah oleh siapa pun, termasuk partai penguasa ataupun pemerintah.

Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan mengaku sempat sering diancam dipecat oleh mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). karena menolak untuk memberikan jatah atau menyumbang dana Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota Komisi VII DPR RI. Permintaan urunan uang THR untuk Komisi VII DPR itu berasal dari mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R).

Karen Agustiawan mengatakan, Rudi Rubiandini mengancam melaporkannya ke seorang Menteri. Namun, Karen Agustiawan tidak menyebut nama Menteri yang dimaksudnya tersebut. “Dia tidak sebut nama menterinya, tapi Pak Rudi minta urunan, dia menolak. Kemudian dikasih tahu, baiklah kalau Anda menolak, akan saya laporkan ke menteri," kata pengacara Karen Agustiawan, Rudy Alfonso di Gedung KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2014), saat mendampingi kliennya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kegiatan hulu migas.

Namun Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menyatakan tak tahu soal ancaman pemecatan terhadap Karen Agustiawan jika menolak memberikan THR kepada komisi yang ia pimpin. “Saya tidak pernah mendengar itu. Itu dibumbui di semua berita,” cetus Sutan Bhatoegana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Politisi Demokrat itu mendesak agar pihak-pihak yang menebar cerita soal adanya THR itu untuk menyebut nama anggota Komisi VII DPR RI yang meminta THR tersebut secara gamblang. “Karena saya tidak tahu. Tanya Bu Karen siapa yang omong itu, siapa yang mengancam, supaya lebih clear,” tukas Sutan Bhatoegana. (tri/sin)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.798.766 Since: 05.03.13 | 0.302 sec