Hukum

Haris Andi Surahman Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Thursday, 23 Januari 2014 | View : 820

JAKARTA-SBN.

Politisi Partai Golkar, terdakwa Haris Andi Surahman alias Haris Surahman Manab yang disebut staf ahli anggota DPR fraksi Partai Golkar, Halim Kalla, dituntut hukuman dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan (3,5 tahun) penjara serta ditambah pidana denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan dalam kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa kasus dugaan suap pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Haris Andi Surachman alias Haris Surachman Manab, dengan hukuman selama 3,5 tahun penjara. Jaksa Rini Triningsih juga menuntut Haris Andi Surahman dengan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Jika tidak dibayar maka dia harus menggantinya dengan pidana kurungan selama dua tahun. “Menuntut dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Andi Surahman dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan," kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan berkas tuntutan Haris Andi Surahman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Kader Partai Golkar itu, Haris Andi Surahman dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengalokasian DPID di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Menyatakan Haris Andi Surahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Rini Triningsih saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Terhadap Haris Andi Surahman dikatakan terbukti terlibat menyuap anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati, sebesar Rp 6,250 miliar untuk pengurusan penetapan sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran (TA) 2011.

Haris Andi Surahman bersama Ketua Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, dianggap terbukti menyuap anggota DPR RI Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati terkait pengurusan pengalokasian DPID sebesar Rp 6,250 miliar. Uang sebesar Rp 6,250 miliar diduga untuk pengurusan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran (TA) 2011. “Terdakwa Haris Andi Surahman alias Haris Suharman Manab bersama-sama dengan Fahd El Fouz telah memberi uang Rp 6,250 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wa Ode Nurhayati selaku anggota DPR periode 2009-2014,” kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rini Triningsih, uang tersebut diberikan supaya Wa Ode Nurhayati selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah mendapatkan alokasi DPID Tahun Anggaran (TA) 2011. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Haris Andi Surahman terbukti memberikan suap sebesar Rp 6,250 miliar kepada anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati terkait pengurusan penetapan daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011. Menurut Jaksa, pada Oktober 2010, Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman bertemu Wa Ode Nurhayati di Gedung DPR RI membicarakan proyek di tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode Nurhayati menyanggupi dengan kompensasi tertentu.

Menurut tim Jaksa, Haris Andi Surahman dianggap terbukti menjadi perantara suap antara Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, kepada mantan anggota Banggar DPR RI, Wa Ode Nurhayati, sebesar Rp 5,5 miliar terkait alokasi DPID Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kabupaten Minahasa, provinsi Sulawesi Utara.

Jaksa memaparkan, tujuan pemberian uang itu agar Wa Ode Nurhayati selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusahakan wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Minahasa menerima alokasi DPID tahun 2011. Adapun uang yang diberikan Haris Andi Surahman pada Wa Ode Nurhayati berasal dari Fadh El Fouz.

Dalam pertimbangannya dijelaskan semua bermula pada September 2010, ketika Haris Andi Surahman menemui Fahd El Fouz di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, menyampaikan soal alokasi DPID 2011 dan meminta Haris Andi Surahman mencari anggota Badan Anggaran DPR RI yang mau mengusahakan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) buat Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Pidie Jaya. Haris Andi Surahman pun menyanggupi permintaan Fahd El Fouz.

Selanjutnya, Haris Andi Surahman menghubungi mantan tim sukses Wa Ode Nurhayati dan pegawai Wa Ode Nurhayati Center, Syarif Achmad.

Kemudian, Syarif Achmad dan Haris Andi Surahman bertemu Wa Ode Nurhayati di Restoran Pulau Dua Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Syarif Achmad menyampaikan permintaan Fahd El Fouz agar tiga kabupaten di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat alokasi DPID.

Mendengar permintaan tersebut, Wa Ode Nurhayati menyanggupi. Dengan catatan, ada imbalan 5%-6% dari anggaran yang turun buat masing-masing daerah.

Selanjutnya, Fahd El Fouz menghubungi pihak di daerah untuk mengumpulkan uang guna membayar imbalan untuk Wa Ode Nurhayati.

Setelah Fahd El Fouz menerima uang dan proposal dari dua Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu, dia lalu menyerahkan uang imbalan Wa Ode Nurhayati sebesar Rp 5,5 miliar secara bertahap melalui Haris Andi Surahman. Haris Andi Surahman kemudian memberikan uang itu ke sekretaris pribadi Wa Ode Nurhayati, Sefa Yulanda.

Menurut Jaksa, uang suap itu diberikan secara bertahap. Awalnya, uang itu ditransfer Fahd El Fouz ke rekening tabungan Haris Andi Surahman di Bank Mandiri untuk kemudian diberikan kepada Wa Ode Nurhayati.

Transfer pertama, tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar. Kedua, tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp 2 miliar. Ketiga, tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp 1 miliar, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar.

Sebagai realisasi komitmen fee 6% dari alokasi DPID di tiga kabupaten di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Haris Andi Surahman kemudian menyerahkan uang Rp 5,5 miliar kepada Wa Ode Nurhayati melalui staf Wa Ode Nurhayati bernama Sefa Yulanda. Sedangkan, sisanya Rp 500 juta untuk dirinya.

Tidak berhenti sampai di situ, terkait alokasi DPID Kabupaten Minahasa, ternyata Haris Andi Surahman juga kembali menyerahkan uang sebesar Rp 750 juta kepada Wa Ode Nurhayati melalui Sefa Yulanda supaya Kabupaten Minahasa juga mendapatkan alokasi DPID. Uang Rp 750 juta disetorkan Sefa Yulanda ke rekening Wa Ode Nurhayati secara bertahap pada 27 Oktober 2010 sebesar Rp 500 juta dan pada 1 November 2010 sebesar Rp 250 juta.

Dalam kasus ini, Wa Ode Nurhayati telah divonis enam tahun penjara karena telah menerima suap terkait pengalokasian DPID dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sedangkan Fahd El Fouz divonis dua tahun enam bulan penjara karena terbukti sebagai pihak penyuap.

Atas perbuatannya, Haris Andi Surahman dianggap telah terbukti melanggar dakwaan primer, yakni dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam dakwaan sekunder, dia dijerat Pasal 13 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jaksa Rini Triningsih menyatakan, Haris Andi Surahman dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana dalam dakwaan primer. Jaksa menilai Haris Andi Surahman terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan primer.

Adapun hal-hal dalam pertimbangan memberatkan perbuatan Haris Andi Surahman dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi. Dalam pertimbangannya, Jaksa Rini Triningsih menilai hal-hal yang memberatkan Haris Andi Surahman yakni perbuatannya tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi. Sedangkan, hal-hal dalam pertimbangan meringankan adalah Haris Andi Surahman dinilai bersikap sopan selama menjalani masa persidangan, menyesali, dan mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum. "Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya. Terdakwa juga belum pernah dihukum," lanjut Jaksa.

Menanggapi tuntutan Jaksa, Haris Andi Surahman beserta melalui tim penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang lanjutan yang akan digelar pada Kamis (30/1/2014) pekan depan.

Ketua Majelis Hakim, Amin Ismanto, S.H., M.H. pun menjadwalkan persidangan lanjutan berikutnya pada Kamis (30/1/2014) pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan atau pledoi terdakwa.

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.444.114 Since: 05.03.13 | 0.1706 sec