Politik

Ini Alasan MK Putuskan Pemilu Serentak 2019

Thursday, 23 Januari 2014 | View : 1035

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali, Ph.D. bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Putusan berlaku pada Pilpres 2019. Pasal yang diajukan ialah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

MK menyatakan putusan Pemilu serentak berlaku untuk Pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Apa alasan MK?

Seperti dikutip dari risalah putusan yang dipublikasi di situs MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika Pemilu serentak ditetapkan tahun ini, menurut Mahkamah, tahapan Pemilihan Umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. “Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945," demikian salah satu butir pertimbangan yang dikutip dari risalah putusan.

Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.

Akan tetapi, meski menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No.42/2008, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum legislatif  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam oleh masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu serentak disambut positif banyak pihak.

Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino mengatakan, pemilu serentak dapat menekan terjadinya politik transaksional. “Kalau dihilangkan tentu sulit yah. Tapi menurut saya, pemilu serentak bisa meminimalisir lobi-lobi politik dan politik transaksional," kata Girindra Sandino di Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Girindra Sandino mengatakan, terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) secara bersamaan, koalisi yang terjalin antar Partai Politik (parpol) peserta pemilu akan didasarkan kesamaan ideolog, visi dan misi.

Koalisi, sambungnya, tidak lagi dibangun atas dasar hitung-hitungan suara dan janji-janji politik tertentu. “Karena koalisi dibangun sebelum pileg. Sebelum bertanding, partai-partai itu sudah berkoalisi," lanjut Girindra Sandino.

Girindra Sandino menilai, putusan Pemilu serentak adalah kemenangan rakyat. Pemilu, katanya, tidak lagi hanya dikuasai partai politik (parpol). Menurutnya, hal terpenting dalam perubahan sistem penyelenggaraan Pemilu adalah penguatan lembaga penyelenggara Pemilu. "Dalam kesekretariatan harus disokong lagi, logistik, hukum, desk-desk Pemilu harus diperkuat," imbuhnya.

Pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, telah menyatakan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan calon Legislatif yang tidak serempak melanggar konstitusi tetapi tetap dilaksanakan pada Pemilu 2014 mendatang.

“MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, pisah seperti itu, tetapi pelaksanaannya diundur 5 tahun lagi. Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya, bahwa sesungguhnya yang paling terbaik adalah Pemilu dilaksanakan secara serentak baik Pemilihan Presiden dan Legislatif maka logika itu yang diterima masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di (Pemilu) 2014 nanti yang menjadi pemenang," ujar Dimas Oky Nugroho mempertanyakan.

Fraksi Partai Hanura juga menyesalkan putusan MK tersebut. “Keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di kemudian hari,” tutur Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding.

Konsekuensi pertama, menurut Syarifuddin Sudding, putusan itu menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan, namun untuk gugatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2019.

Syarifuddin Sudding juga mengingatkan keputusan kontroversial ini akan dicatat pertama kali dalam sejarah, yaitu keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan.

Kedua, menurut dia, legitimasi Pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945. “Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak akan mempertanyakan keabsahan hasil Pemilu mendatang,” ujar Syarifuddin Sudding.

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menilai putusan MK sangat bijaksana. “Saya mengapresiasi putusan MK terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak pada 2019,” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq menilai MK tidak berwenang membuat norma baru di luar uji materi yang diajukan pemohon. Karena itu, menurut dia, putusan MK merupakan putusan di luar ‘gugatan’ yang diajukan. “MK tidak punya kewenangan membuat norma baru di luar gugatan,” cetus dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Pemilu serentak antara Eksekutif dan Legislatif diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang. "Terima kasih MK yang telah memutuskan perkara Pemilu Presiden serentak tahun 2019," kata Priyo Budi Santoso, Kamis (23/1/2014) disela-sela pertemuan Evaluasi Penerapan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di Pendopo Gubernur Aceh.

Priyo Budi Santoso mengaku sempat khawatir saat ada gugatan pada MK jika Pemilu serentak itu dilaksanakan pada Pemilu 2014. Sebab, tambah Priyo Budi Santoso, dengan dilakukannya Pemilu serentak sekarang bisa saja pihak tertentu menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya pada Pemilu 2014 mendatang. Untuk itu dia menilai langkah dan putusan yang diambil oleh MK sudah bijaksana dan tepat. Priyo Budi Santoso kepada wartawan menyebutkan, langkah dan putusan yang diambil oleh MK sudah bijaksana dan tepat. "Ini sebuah keputusan tepat diambil oleh MK, patut kita beri apresiasi, ini sejarah baru yang diciptakan oleh MK," imbuhnya.

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan MK. Jika MK memutus Pemilu serentak digelar untuk Pemilu 2014, hal itu menandakan MK telah diintervensi. “MK jelas bela kepentingan kelompok kalau nanti Pemilu dimundurkan waktunya situasi akan kacau, dan pemerintahan bisa diperpanjang lagi,” tandas Trimedya Panjaitan.

Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Tohari menilai putusan MK itu aneh, karena berlaku pada 2019. “Pertanyaannya, kenapa kita dipaksa untuk melakukan Pemilu yang tidak konstitusional di 2014? Baru konstitusional di 2019. Keputusan MK sangat aneh, karena kita disuruh melakukan Pemilu tidak konstitusional di 2014,” tukas Hajriyanto Tohari.

Wakil Ketua MPR RI ini menilai MK tak memiliki wewenang menentukan waktu pelaksanaan UU Pilpres. “MK hanya punya kewenangan menyatakan konstitusional UU. Ya atau tidak. Yang berwenang buat regulasi adalah DPR RI dan Presiden. MK bukan lembaga legislasi. MK tidak berhak mengeluarkan regulasi,” pungkasnya. (ant/jos/tem/tri)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.650.498 Since: 05.03.13 | 0.2942 sec