Politik

Mahkamah Konstitusi: Pemilu Serentak Mulai 2019

Thursday, 23 Januari 2014 | View : 931

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Undang-undang (UU) No.42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh akademisi Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID bersama dengan Koalisi/Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak. Putusan berlaku pada Pilpres 2019. Pasal yang diajukan, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh  Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID.

Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID. menggugat ke MK agar Pemilu Legislatif dan Eksekutif pada 2014 ini dilaksanakan serentak. Namun, MK pada hari ini Kamis (23/1/2014) telah memutuskan pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara serentak berlaku pada 2019 mendatang. Dengan dikabulkannya gugatan ini oleh Mahkamah Konstitusi hari Kamis (23/1/2014), penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar dan dilaksanakan secara serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif  dilakukan serentak mulai Pemilu pada tahun 2019 mendatang.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Mengabulkan permohonan pemohon," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014). Atas putusan ini, pemilihan presiden dan wakil presiden dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan legislatif.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014. Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan digelarnya Pemilu serentak pada 2019 sudah diputus oleh Majelis dengan pertimbangan agar DPR RI dan Pemerintah dapat menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pilpres lebih komprehensif. Lagipula, jika dilakukan pada saat sekarang ini dapat mengganggu tahapan Pemilu. “Amar putusan berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi. “Amar putusan mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya,” kata Ketua MK. Hamdan Zoelva.

Mahkamah Konstitusi menilai Pemilihan Umum untuk anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden mesti serentak. MK menegaskan yang dimaksud Pemilu adalah pemilihan untuk anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dan Pilpres yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan agar memberi kemudahan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efisien termasuk juga memperkecil risiko konflik horizontal, dan demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. "Yang dimaksud pemilihan umum berada dalam satu tarikan napas," ucap Ketua MK Hamdan Zoelva. Karena itu, Mahkamah menilai pasal-pasal tersebut tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun keputusan Mahkamah ihwal pemilihan serentak ini tak akan diterapkan pada Pemilu 2014.

Putusan dijatuhkan tidak secara bulat sebab Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.Hum. menyatakan dissenting opinion. Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.Hum. beralasan adanya putusan ini menggambarkan MK tidak konsisten karena MK pernah menolak perkara tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak meminta Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 UU No.42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal ini mengatur waktu pemungutan suara presiden dan wakil presiden yang dilangsungkan setelah pemilihan legislatif, serta syarat memenuhi ambang batas presidensial bagi partai atau kumpulan partai yang ingin mencalonkan presiden.

Dalam permohonannya pemohon beranggapan bahwa frasa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD” yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) UU No.42/2008 Pilpres bertentangan dengan UUD 1945.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak menganggap pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Soalnya, tak ada aturan yang spesifik tentang urutan penyelenggaraan pemilihan umum. Justru dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diadakan satu kali atau secara serentak.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak, Fadjroel Rachman menilai seharusnya tahun 2014 dapat diselenggarakan Pemilu serentak. Pertimbangan MK Pemilu serentak pada 2019 untuk menghindari persoalan teknis, tidak relevan.

Menurut Fadjroel Rachman, tidak tepat jika Majelis mempertimbangkan persoalan teknis dan prosedural dengan mengundur waktu pelaksanaan Pemilu serentak untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. “Yang diputuskan sebagai hak konstitusional kemudian ditunda pada Pemilu 2019, semestinya tidak boleh yang konstitusional dikalahkan oleh yang prosedural atau yang teknik. Idealnya seperti itu,” jelasnya.

Anggota koalisi lainnya, Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID. mengatakan pihaknya menggugat UU Pilpres tidak mengakomodasi kepentingan tertentu melainkan demi perbaikan sistem. Dikabulkan sebagian permohonan koalisi oleh MK merupakan kemenangan rakyat. Pihaknya masih mempertanyakan kinerja MK yang terkesan mengulur-ulur waktu untuk memutus. Padahal, perkara tersebut telah dibawa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Maret 2013.

Penggagas uji materi, Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID. mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014,  Ini  dikarenakan  putusan sudah dibuat pada Mei tahun 2013 lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1/2014) ini. Effendi Gazali mengatakan Pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp 120 triliun. (ant/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.647.989 Since: 05.03.13 | 0.1955 sec