Politik

MK Pertimbangkan Hapus Presidential Threshold Pilpres

Monday, 20 Januari 2014 | View : 891

JAKARTA-SBN.

Direktur Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) Refly Harun mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan "Presidential Threshold" atau ambang batas di dalam UU Pilpres, dengan menyatakan ketentuan itu inkonstitusional.

Menanggapi permohonan Effendi Gazali dan Prof. Yusril Ihza Mahendra mengenai pengujian UU Pilpres, Correct mendesak MK untuk menghapus ketentuan "Presidential Threshold" (PT) dalam UU tersebut baik ketika pemilu dilakukan secara terpisah maupun serentak, kata Refly Harun melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Refly Harun mengatakan desakan itu dilandasi beberapa alasan.

Pertama, PT tidak sejalan dengan jiwa dan ketentuan dalam UUD 1945. "PT selama ini hanya memunculkan arogansi partai besar, hubungan transaksional, serta digunakan untuk membatasi hak konstitusional warga negara untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945," cetus dia.

Alasan kedua, bahwa Pilpres di Indonesia menggunakan sistem dua putaran. Pasangan calon bisa terpilih bila memperoleh suara lebih dari 50%, atau suara tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi dimana dari setiap provinsi tersebut suara yang diperoleh minimal 20%. "Dengan demikian, tidak akan ada presiden yang terpilih dengan suara minoritas," tutur Refly Harun.

Alasan ketiga, pemilih presiden adalah rakyat, bukan parpol, sehingga seharusnya suara rakyat yang dipentingkan, bukan suara parpol. Untuk itu sistem dua putaran menjamin bahwa presiden akan terpilih dengan suara mayoritas pemilih.

Keempat, jumlah peserta Pemilu Legislatif 2014 hanya 12 parpol. Kalaupun semua parpol mengajukan calon, hanya akan ada 12 pasangan calon. Namun, menurut dia, Correct meyakini jumlah pasangan calon tidak akan sampai 12. "Paling maksimal enam pasangan calon. Karena berdasarkan pengalaman Pilpres 2004, kendati PT ditetapkan hanya tiga persen kursi atau lima persen suara, faktanya hanya ada lima pasangan calon saat itu, padahal, Pilpres 2004 adalah pemilihan langsung pertama dalam sejarah, yang sudah tentu antusiasme publik dan parpol lebih besar," terang Refly Harun.

Alasan kelima, penerapan PT tidak memiliki logika dalam sistem pemerintahan presidensial. Kalau yang menjadi masalah adalah dukungan parlemen agar pemerintahan efektif, sesungguhnya koalisi tetap bisa dibangun ketika presiden sudah terpilih.

Hal itu terbukti, dengan kapasitas Golkar yang baru bergabung dalam koalisi setelah kalah dalam pilpres.

Alasan keenam, yakni pada masa depan, sebaiknya Pilpres dan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif disatukan. Sebab pemilu secara umum harus dibagi menjadi pemilu nasional (memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI) serta pemilu lokal (memilih Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan anggota DPRD). "Masing-masing pemilihan berjarak 2,5 tahun sehingga dalam lima tahun hanya akan ada dua pemilihan umum. Pemisahan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal tidak saja menghemat biaya pemilu, melainkan juga akan lebih mengefektifkan sistem presidensial karena parpol pendukung presiden terpilih umumnya juga akan memenangkan pemilu, atau paling tidak memperoleh suara signifikan," kata dia.

Sejauh ini terdapat dua pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) di MK. Masing-masing pengujian dimohonkan oleh Effendi Gazali dan Prof .Yusril Ihza Mahendra dengan nomor register perkara yang berbeda.

Pengujian UU oleh Effendi Gazali diregister dengan Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013 yang pengucapan putusannya dilakukan pada 23 Januari 2014. Sementara permohonan Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang diregister dengan Nomor Perkara 108/PUU-XI/2013, memasuki agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2014.

Kedua pemohon pada pokoknya memohon kepada MK agar pelaksanaan pemilu pilpres dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak yang akan berdampak pada dihapuskannya ambang batas pemilihan presiden. (ant)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.688.149 Since: 05.03.13 | 0.2136 sec