Hukum

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Bantah Terima Suap

JAKARTA-SBN.

Sidang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk terdakwa Deddy Kusdinar, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali digelar hari ini, Selasa (21/1/2014) siang nanti. Sidang sendiri rencananya akan digelar pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan beberapa saksi, salah satunya adalah bekas Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PB HMI, Anas Urbaningrum saat ini ditahan KPK dan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK sejak Jumat (10/1/2014) pekan lalu. Anas Urbaningrum merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya. Anas Urbaningrum diduga menjadi tersangka tiga kasus gratifikasi, yakni proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT. Bio Farma Bandung, dan pengadaan alat laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Deddy Kusdinar, disebutkan konsorsium PT. Adhi Karya-PT. Wijaya Karya memberi uang kepada Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar dari proyek pembangunan Hambalang yang lengkapnya bernama Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Anas Urbaningrum menerima aliran dana sebesar Rp 2,21 miliar itu diduga digunakan untuk suksesi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010 lalu di Bandung.

Menanggapi penerimaan uang sebesar Rp 2,21 miliar, salah satu loyalis Anas, Tri Dianto yang juga pengusaha jamu di Cilacap tersebut menilai belaka rekayasa penyidik KPK. “Penyidik dan Jaksa memang mau menyudutkan Anas,” dalih Tri Dianto.

Menurut Jaksa, uang itu digunakan untuk akomodasi selama kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010 silam. Saat itu Anas Urbaningrum maju dalam perebutan Ketua Umum Partai Demokrat. Uang tersebut diantaranya digunakan untuk membayar akomodasi hotel, sewa mobil para pendukung Anas Urbaningrum, membeli HP BlackBerry, jamuan para tamu, dan biaya hiburan.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (21/1/2014), sebagai saksi terdakwa Deddy Kusdinar dalam kasus proyek Hambalang. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memenuhi panggilan Jaksa KPK, bersaksi untuk terdakwa Hambalang, Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (21/1/2014) siang.

Meski dirinya mengaku heran mengapa dirinya bisa dijadikan saksi untuk sidang perkara dugaan korupsi Hambalang. Ia mengaku tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghadirkannya sebagai saksi untuk Deddy Kusdinar karena tidak mengenalnya. “Saya juga belum paham persis kenapa saya jadi saksi. Padahal saya belum kenal terdakwa," kata Anas Urbaningrum saat diwawancarai wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PB HMI, Anas Urbaningrum membantah menerima suap dari PT. Adhi Karya terkait kasus proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat saat bersaksi dalam persidangan untuk terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Anas Urbaningrum secara tegas membantah menerima uang Rp 2,21 miliar dari PT. Adhi Karya terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia bahkan mengaku tidak pernah terlibat dalam proyek yang menelan dana Rp 2,5 triliun tersebut. “Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah meminta, dan saya tidak pernah menerima,” kata Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga mengaku tidak mengenal Deddy Kusdinar yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum juga menyangkal tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut dirinya telah memerintahkan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono untuk dilanjutkan ke mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto guna mengurus sertifikat tanah Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Tidak. Karena tidak pernah perintahkan mengurus tanah Hambalang atau sertifikat Hambalang," kata Anas Urbaningrum.

Anas Urbaningrum membantah pernah mengurus sertifikat tanah Hambalang. Menurut Anas Urbaningrum, dia bahkan tidak pernah dilaporkan atau menerima sertifikat tanah Hambalang dari Ignatius Mulyono. Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu menahu dengan proyek Hambalang, apalagi masalah sertifikat tanah. "Tidak pernah," kata Anas Urbaningrum saat menjadi saksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Meski begitu, Anas Urbaningrum tak menampik mengenal Kepala BPN Joyo Winoto. Menurut Anas Urbaningrum, perkenalannya dengan Kepala BPN Joyo Winoto terjadi pada tahun 2008 di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Tapi Anas Urbaningrum menepis pertemuan itu terkait masalah tanah proyek Hambalang. "Waktu itu diundang Pak SBY untuk persiapan 2009. Untuk Pemilu," pungkas Anas Urbaningrum. (tri/tem)

See Also

Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.821 Since: 05.03.13 | 0.1916 sec