Hukum

Mantan Sekjen Kementerian ESDM Tersangka

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian ESDM. Waryono menjadi tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya. Waryono Karno diduga telah menerima hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dan kegiatan lainnya. "Iya sudah tersangka," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2014).

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari kasus tindak pidana korupsi di SKK Migas. Lebih lanjut, Johan Budi SP. mengatakan penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). Surat perintah penyidikan (Sprindik) Waryono Karno pun telah diterbitkan pada 9 Januari 2014 lalu.

Johan Budi SP. membenarkan kasus ini merupakan pengembangan penyidikan atas perkara dugaan suap di lingkungan SKK Migas yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). "Dalam pengembangan penyelidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dan kegiatan lainnya, yang diduga dilakukan oleh WK (Waryono Karno) selaku Sekjen," ucap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo. “Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2014).

Menurut Johan Budi SP., hadiah atau janji tersebut diduga diterima saat tersangka masih menjabat sebagai Sekjen Kementerian ESDM. Padahal, patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam sidang dakwaan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap sejumlah hal. Salah satunya terungkap adanya uang sebesar US$ 150 ribu mengalir ke Waryono Karno dari Rudi Rubiandini.

Dalam dakwaan disebutkan, pada awal Juni 2013 Rudi Rubiandini secara bertahap menerima uang sebesar US$ 150 ribu dari Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas Gerhard Rummesser. Pemberian uang dari Gerhard Rummesser itu dilakukan di ruang kerja Rudi Rubiandini, Lantai 40 Kantor SKK Migas.

Sebelumnya nama Waryono Karno mencuat pasca penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait kasus dugaan suap SKK Migas di ruang kerjanya. Dalam penggeledahan itu ditemukan uang tunai sebesar US$ 200 ribu di tas kecil berwarna hitam yang tergeletak di ruang kerja Waryono Karno.

Belakangan diketahui, uang tersebut memiliki nomor seri berurutan dengan uang US$ 400 ribu yang disita dari kediaman rumah dinas Rudi Rubiandini pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Saat ditanya perihal uang US$ 200 ribu yang ditemukan di ruang kerjanya saat penyidik KPK menggeledah, Waryono Karno memilih langsung pergi. Dia langsung menaiki mobil Toyota Innova hitam bernomor polisi B 1290 IR yang telah menunggu. "Silakan tanya ke penyidik saja," singkat Waryono Karno usai diperiksa 7 jam di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2013) silam.

KPK juga telah menetapkan status cegah ke luar negeri kepada Waryono Karno untuk enam bulan kedepan. Selain itu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Waryono Karno juga sempat beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bahwa kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM tak berhenti sampai ditetapkannya Sekretaris Jenderal ESDM, Waryono Karno, sebagai tersangka. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP., pihaknya akan terus mengembangkan kasus Waryono Karno tersebut. "Perkara ini tentu akan dikembangkan sejauh mana apakah ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat atau tidak," tutur Johan Budi SP. di kantornya, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2014).

Sementara itu, terkait pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, KPK, tambah Johan Budi SP. belum membutuhkannya saat ini. Namun, sambung Johan Budi SP., bila menemukan bukti yang cukup, Jero Wacik pun tak luput dari kekebalan hukum di KPK.

Mengenai Waryono Karno, lanjut Johan Budi SP., pihaknya segera melakukan penelusuran aset. Hal itu dilakukan guna kepentingan proses penyidikan. Terlebih bila nantinya terbukti banyak harta Waryono Karno berasal dari korupsi, maka akan lebih mudah dieksekusinya.

Waryono Karno diduga melanggar Pasal 12 huruf  b dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 12 b dan atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi,” pungkas Johan Budi Sapto Prabowo.

Isi pasal tersebut terkait penerimaan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun kurungan dan pidana denda Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (tem/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.301.049 Since: 05.03.13 | 0.2005 sec