Internasional

Krisis Politik Thailand, Warga Negara Asing Diperingatkan

Thursday, 16 Januari 2014 | View : 1074

BANGKOK-SBN.

Sudah 46 dari 68 kedutaan besar dan konsulat di Ibu Kota Thailand tersebut, Bangkok, telah memperingatkan warga negaranya yang ada di Ibu Kota negeri Gajah Putih itu menghindari lokasi-lokasi demonstrasi anti pemerintah, massa berkumpul, dan lain-lain untuk menghindarkan kemungkinan buruk yang terjadi.

Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, Rabu (15/1/2014) mengumumkan 46 negara dan teritori yang mengeluarkan peringatan itu adalah antara lain Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Britania Raya, Irlandia, Prancis, Swedia, Jerman, Austria, Spanyol, Yunani, Portugal, Belgia, Luksemburg, Belanda, Denmark, Norwegia, Rumania, Finlandia, Hungaria, Italia, Swiss, Slovakia, Rusia, Kazakhstan, Polandia, Ceko, Turki, Israel, UAE, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Jepang, China, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Banyak kedutaan besar di negeri Gajah Putih tersebut terus memperbarui peringatan mereka dalam menindaklanjuti rencana Komite Reformasi Demokratis Rakyat berdemonstrasi di persimpangan-persimpangan utama di Bangkok sampai akhir pekan untuk menekan pemerintah sementara agar mundur.

Negara-negara dan wilayah Asia Timur terutama China telah meminta warganegaranya memantau situasi dan agar menghindari lokasi-lokasi demonstrasi.

Hong Kong masih mempertahankan peringatan perjalanan merah yang diumumkan sebelumnya di Bangkok, Ibu Kota Thailand.

Taiwan dan Filipina telah menyarankan untuk tidak memakai warna merah atau kuning untuk keselamatan diri mereka sendiri.

Para demonstran anti pemerintahan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mulai bergerak di Bangkok, Minggu.

Para demonstran anti pemerintah Thailand pada Senin berencana ‘menutup’ Ibu Kota demi menggulingkan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Para demonstran juga ingin menggagalkan pemilu sela yang dijadwalkan berlangsung 2 Februari 2014 mendatang.

Krisis masih terjadi hingga Kamis (16/1/2014). Sehari sebelumnya, Rabu (15/1/2014) Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra pada Rabu mendesak para demonstran anti pemerintah untuk melampiaskan kemarahan para demonstran pada dirinya di kotak suara.

Yingluck Shinawatra bersikeras bahwa pemilihan umum (pemilu) merupakan cara terbaik untuk memecahkan krisis politik yang menyeret negeri Gajah Putih tersebut.

PM Yingluck Shinawatra telah berpekan-pekan lamanya menghadapi demonstrasi massal jalanan yang berusaha memaksa pemerintahan terpilihnya keluar dari kantor dan menetapakan ‘dewan rakyat’ untuk pemerintahan sementara.

Tujuan para demonstran ini adalah untuk merebut dominasi politik saudara laki-laki Yingluck Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri. Para demonstran anti pemerintah menuduh pemerintahan Yingluck Shinawatra dikendalikan oleh saudaranya itu dari pengasingannya.

Yingluck Shinawatra yang menjadi tuan rumah dalam perundingan pada Rabu (15/1/2014) membahas proposal komisi pemilu negara untuk menunda pemilu, namun pihak oposisi serta komisi pemilu independen kerajaan seolah-olah menolak untuk hadir.

Dia tidak sepenuhnya mengesampingkan penundaan. Yingluck Shinawatra kembali menegaskan kekhawatirannya bahwa konstitusi tidak mengizinkan adanya penundaan jajak pendapat pada 2 Februari 2014.

“Jika rakyat tidak menginginkan pemerintahan ini maka mereka seharusnya keluar dan memberikan suara,” tukasnya.

Banyak dari penentangnya, yang kebanyakan mencakup pendukung kerajaan negeri Gajah Putih ini, tidak ingin jajak pendapat pada Februari 2014 dilaksanakan. Penentangnya khawatir hal ini hanya akan mengembalikan keluarga Shinawatra atau para sekutunya untuk berkuasa.

Para penentangnya mengatakan reformasi pemilu dibutuhkan sebelum pemungutan suara diadakan setidaknya dalam waktu setahun, namun membantah bahwa mereka berusaha menunda sistem demokrasi negara yang rapuh.

Para demonstran yang membangkang berjanji untuk mempertahankan upaya-upaya mereka demi menggulingkan Perdana Menteri dengan gaya mereka sendiri melalui aksi ‘shutdown Bangkok’ dengan menduduki persimpangan-persimpangan utama di Ibu Kota negeri Gajah Putih itu. (afp)

See Also

Rudal Kenai Objek Di Langit Iran Saat Pesawat Ukraina Jatuh
Iran Sebut Pesawat Ukraina Terbakar Sebelum Jatuh
Pejabat AS Sebut Pesawat Ukraina Kemungkinan Kena Rudal Iran
Bencana Kebakaran Lahan Di Australia
Kapal Induk Kedua China Resmi Diluncurkan
PBB Sebut 7 Ribu Demonstran Iran Ditahan Akibat Protes Kenaikan BBM
Sekelompok Pria Bersenjata Tewaskan 15 Orang Saat Demo Irak
Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.562 Since: 05.03.13 | 0.1258 sec