Hukum

Gubernur Provinsi Banten Dijerat Juga Dengan Pasal Pemerasan

JAKARTA-SBN.

Gubernur Provinsi Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah dijerat dengan pasal pemerasan, terkait proyek alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenakan pasal pemerasan kepada Gubernur Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan (alkes) pemerintah provinsi itu untuk tahun 2012-2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan suap. Ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. “Dari hasil pengembangan perkara juga atas nama RAC (Ratu Atut Chosiyah), penyidik juga telah menemukan dugaan sangkaan korupsi terkait pasal yang baru yaitu Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (tentang suap), terkait tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai Gubernur Banten,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2014).

Menurut Johan Budi Sapto Prabowo, pasal-pasal yang disangkakan terhadap Ratu Atut Chosiyah berkaitan dengan tugas dan fungsi Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur provinsi Banten.

Pasal 12 huruf e adalah berkaitan dengan pemerasan. Pasal 12 huruf e adalah mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ancaman pidana bagi orang yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah orang tersebut dijerat pasal ini dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor KUHPidana adalah pasal yang berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara.

Dalam kasus ini, selain memaksa atau memeras orang lain sehingga mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, Ratu Atut Chosiyah juga menyalahgunakan kewenangan.

Pihak Ratu Atut Chosiyah merasa langkah yang diambil KPK ini menyudutkan Ratu Atut Chosiyah semata. "Tanggapan saya mengenai pasal pemerasan itu, kerja pemerintahan itu kan kolektif kolegial. Bu Atut ini kan ada di dalam sistem jadi tidak bisa berjalan sendiri," tukas penasihat hukum Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya di Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Dengan jeratan pasal pemerasan, maka frame yang digunakan KPK ialah Ratu Atut Chosiyah menjadi aktor yang aktif memaksakan sesuatu kepada pihak lain, untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Inisiatif suap sepenuhnya berasal dari Ratu Atut Chosiyah.

Salah satu penasihat hukum Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya keberatan dengan jalan pikir KPK ini. Menurutnya, Ratu Atut Chosiyah walaupun menyandang jabatan sebagai kepala daerah, namun segala sesuatu yang dilakukannya melalui mekanisme. "Bu Atut ini kan eksekutif, kalau dia tidak mendapatkan persetujuan dewan dia tidak bisa. Ini suatu sistem. Dengan begini seperti ditarik ke Bu Atut pribadi," cetus Firman Wijaya.

Pasal pemerasan untuk Ratu Atut Chosiyah ini terkait dengan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten tahun 2012 dengan nilai proyek Rp 9,3 miliar. Sebelumnya dia dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Gubernur provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten. Ia diduga bersama-sama dengan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan memberikan suap untuk menyelamatkan Pemilukada Lebak, Banten. Bukan hanya kasus itu saja yang menjerat Ratu Atut Chosiyah. Ketua DPP Golkar ini juga menjadi tersangka pemberi suap kepada mantan Ketua MK, Akil Mochtar terkait Pemilukada Lebak.

Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Selain pasal penyalahgunaan wewenang, KPK juga menyangkakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Wawan yang berasal dari dua UU TPPU pencucian uang, yakni UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tersangka juga diduga melanggar Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) UU No.15/2002 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tambah Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Pemprov Banten, penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes dan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait dengan Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten. (ant/tem/tri)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.496.201 Since: 05.03.13 | 0.2777 sec