Hukum

Anas Urbaningrum Tolak Kuasa Hukumnya Ikut Antar Ke KPK

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PB HMI yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Anas Urbaningrum akhirnya menghadiri pemeriksaan di KPK dan tiba seorang diri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai janjinya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PB HMI yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Anas Urbaningrum datang ke KPK tanpa ditemani atau pun didampingi satu pun tim kuasa hukumnya. Rupanya Anas Urbaningrum memang sengaja ingin datang sendiri.

Anas Urbaningrum hanya ditemani oleh beberapa koleganya dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia ketika datang ke Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kebetulan di ormas itu, Anas Urbaningrum menjabat sebagai Ketua Presidium.

Anas Urbaningrum hanya melangkah sendirian memasuki KPK. Dan di lobi, dia sudah ditunggu oleh salah satu loyalisnya, I Gede Pasek Suadika.

Loyalis Anas Urbaningrum, yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia, I Gede Pasek Suardika, mengatakan, temannya itu datang sendiri ke KPK karena ingin bekerja sama dengan KPK. "Keinginan beliau begitu, kami tidak bisa paksa, karena beliau mengatakan sudahlah saya mau datang sendiri biar tidak ada tafsir macam-macam, karena tadi pagi beliau sudah menyampaikan beliau akan bekerja sama dengan KPK untuk mencari kebenaran dan keadilan, bukan memaksakan sebuah kasus," terang I Gede Pasek Suardika, di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014). “Karena beliau bilang, ‘udahlah saya mau datang sendiri biar gak ada tafsir macam,”jelas I Gede Pasek Suardika di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014).

Kehadiran anggota Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika yang juga sahabat dekat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sendiri sebenarnya juga sudah dilarang Anas Urbaningrum. Namun dirinya ngotot untuk bisa menemani Anas Urbaningrum. “Tapi saya bilang, loh kan mau salat Jumat dulu, temenin deh. Ya, udah saya temenin. Mau salat jumat di mana bang?” jelas I Gede Pasek Suardika yang tetap setia menunggu di lobi KPK.

Berdasarkan pantauan, Anas Urbaningrum tiba sendirian di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014), sekitar pukul 13.40 WIB. Anas Urbaningrum yang mengenakan kemeja putih itu datang seorang diri.

Mantan Ketua Umum PB HMI tersebut menyatakan, dirinya memang menolak dipanggil KPK. "Kalau ada yang bilang Anas tidak mau dipanggil KPK, memang tidak mau. Karena nama saya Anas bukan KPK," ungkap Anas Urbaningrum di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014).

Ia juga menegaskan, bahwa KPK tidak perlu repot-repot menjemput paksa dirinya, sebab Anas Urbaningrum tahu dimana alamat Gedung KPK.

Saat tiba di halaman KPK, Anas Urbaningrum langsung dihampiri anggota polisi. Anas Urbaningrum hanya terlihat didampingi politisi Demokrat yang juga loyalisnya, I Gede Pasek Suardika.

Pagi tadi, salah satu kuasa hukum Anas Urbaningrum, Handika Honggowongso menyebut kliennya akan memenuhi panggilan KPK usai salat Jumat. Handika Honggowongso menegaskan, Anas Urbaningrum akan datang seorang diri tanpa tim pengacara. "Mas Anas akan datang sendiri, jika Allah tidak berkehendak lain," beber Handika Honggowongso.

Setelah diperiksa sekitar 5 jam tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tampil setelah diperiksa lima jam, Anas Urbaningrum mengenakan jaket jingga bertuliskan Tahanan KPK. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu keluar dari ruang pemeriksaan penyidik KPK sekitar pukul 18.45 WIB mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Anas Urbaningrum dikawal sejumlah polisi yang tengah bertugas di KPK.

Tak banyak komentar yang keluar dari mulut mantan aktivis Himpunan Mahasisiwa Islam (HMI) itu.

Di balik rompi jingga itu, kemeja putih masih dia kenakan dan dia bicara secara tenang kepada pers. Anas Urbaningrum hanya mengaku hari ini menjadi hari bersejarah dan penting baginya. "Ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan insya Allah hari ini adalah bagian yang penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran,” tutur Anas Urbaningrum yang biasanya tampak tenang terlihat sedikit tegang saat keluar dari Gedung KPK.

Selang beberapa lama setelah diberondong pertanyaan sejumlah awak media, Anas Urbaningrum langsung menuju ke mobil tahanan KPK untuk dibawa ke Rutan KPK.

Bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, resmi ditahan KPK sejak pukul 18.00 WIB Jumat (10/1/2014) ini. “Yang bersangkutan (Anas Urbaningrum) ditahan di Rumah Tahanan Jakarta Timur Kelas 1 Cabang KPK untuk 20 hari pertama," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

Materi pemeriksaan dia, meliputi pemeriksaan pertama dia sebagai tersangka setelah dia mangkir dari panggilan KPK dua kali, pada 31 Juli 2013 dan 7 Januari 2014.

Jika kali ini dia tidak memenuhi panggilan, KPK bahkan sudah menyatakan akan memanggil paksa dia dengan didukung Brigade Mobil kepolisian.

Namun karena saat memenuhi panggilan kali ini dia tidak didampingi kuasa hukum, maka salah satu kuasa hukumnya akan mengajukan praperadilan. “Kalau ditahan, kami akan lakukan praperadilan," tukas salah satu tim kuasa hukum Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu, melalui pesan singkat.

Ini merupakan panggilan kedua Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus gratifikasi Hambalang. Anas Urbaningrum mangkir di panggilan pertama karena mempertanyakan beberapa poin dalam surat panggilan. Terutama klausul tentang pernyataan “... dan atau proyek-proyek lainnya …” Tim kuasa hukumnya tidak datang karena masih tidak puas dengan penjelasan KPK mengenai sangkaan dalam surat perintah penyidikan, menyebutkan Urbaningrum menerima hadiah dari Proyek Hambalang, dan proyek-proyek lain. "Kami tidak setuju dengan pemilihan kata-kata KPK dalam surat panggilan, yang menyatakan Pak Anas tersangka Proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lain. Saat tim menanyakan ke penyidik pada Selasa lalu (7/1/2014), ternyata penyidik tidak bisa menjelaskan proyek-proyek lain itu," kata salah satu tim pengacara Anas Urbaningrum, Pia Nasution, yang dihubungi melalui telepon.

Kliennya itu, menurut Pia Nasution, juga ingin menanyakan langsung mengenai proyek-proyek lain teresbut.

Mantan Ketua Umum PB HMI, Anas Urbaningrum telah ditetapkan menjadi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi terkait proyek pembangunan sekolah olahraga Hambalang pada 22 Februari 2013.

Anas Urbaningrum dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai Penyelenggara Negara Yang Menerima Suap atau Gratifikasi. Ancaman hukum yang bisa diterpakan kepada dia, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar.

Sekitar Juli 2013, Ketua KPK, Abraham Samad, pernah mengungkapkan proyek lain selain Proyek Hambalang terkait dengan dia, yaitu Proyek Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Proyek Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam kasus Hambalang ini, Anas Urbaningrum disebut-sebut menerima Toyota Harrier dari rekanan proyek Hambalang. Mobil mewah itu diterima saat Anas Urbaningrum masih menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI atau sebelum menjabat Ketua Umum Demokrat.

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran dana dari Badan Usaha Milik Negara untuk pemenangan dia dalam Kongres Partai Demokrat 2010, di Bandung.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, Anas Urbaningrum disebutkan menerima Rp 2,21 miliar dari Proyek Hambalang.

Uang itu untuk membantu pencalonan dia sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010. Pada saat itulah dia menang atas rival terdekat dia, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng. Uang itu diduga diserahkan ke Anas Urbaningrum, digunakan untuk keperluan Kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli BlackBerry beserta kartunya, sewa mobil, jamuan, dan hiburan bagi pendukung Anas Urbaningrum.

KPK, misalnya telah memeriksa Direktur Utama PT. Bio Farma, Iskandar, dan Direktur Keuangan PT. Bio Farma, Mohammad Sofie A. Hasan.

KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT. Pembangunan Perumahan, Lukman Hidayat, meski PT. PP bukan termasuk BUMN yang ber-KSO pada Proyek Hambalang.

KPK juga telah menggeledah empat rumah Anas Urbaningrum, Selasa (12/11/2013). Dari penggeledahan itu KPK menyita uang Rp 1 miliar, paspor atas nama Athiyyah Laila, kartu nama atas nama Presiden PT. AA Pialang Asuransi, Wasit Suadi.

Juga kartu nama Direktur PT. Adhi Karya, Bambang Tri, kartu nama PT. Pembangunan Perumahan, Ketut Darmawan, buku tahlilan dengan gambar Anas Urbaningrum serta empat unit telepon selular BlackBerry, dan satu telepon selular merek lain. (det/ant/tem/mer)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.904.262 Since: 05.03.13 | 0.2296 sec