Hukum

Anas Urbaningrum: Tidak Benar Saya Melawan KPK

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PB HMI yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Anas Urbaningrum menggelar konferensi pers di kediamannya Jalan Teluk Langsa, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2014). Puluhan polisi tampak menjaga ketat kediaman Anas Urbaningrum.

Dari pantauan, Jumat (10/1/2014) terlihat puluhan polisi baik dari Polres Jakarta Timur maupun Polsek Duren Sawit yang berjaga-jaga di sekitar rumah Anas Urbaningrum tersebut.

"Memang udah ada mas dari semalam, yang depan gerbang itu dari Polres, kalau yang dekat pos itu dari Polsek dan banyak juga intelnya mas," tutur satpam kompleks yang enggan disebutkan namanya.

Menurut salah satu loyalis Anas Urbaningrum, Tri Dianto, digelarnya konferensi pers tersebut akan menentukan datang atau tidaknya Anas Urbaningrum memenuhi panggilan pemeriksaan yang kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan hari ini.

Anas Urbaningrum menggelar jumpa pers di rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terkait pemanggilannya oleh KPK. Dalam kesempatan tersebut, mantan ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan panjang lebar kasus yang menimpanya.

Anas Urbaningrum juga menjelaskan alasannya mengapa mangkir dari pemeriksaan pada Selasa (7/1/2014) lalu.

Mantan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum mengaku tidak memenuhi panggilan KPK lantaran dalam surat pemanggilan tertulis dirinya dipanggil dalam kasus pemberian hibah mobil Toyota Harrier dalam kasus Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya. Frasa 'dan atau proyek-proyek lainnya' inilah yang membuat tidak bisa diterima Anas Urbaningrum dan memilih tidak datang ke pemeriksaan KPK.

Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang Anas Urbaningrum membantah telah melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak hadir memenuhi panggilan KPK pada, Selasa (7/1/2014). Dia justru mengaku ingin bekerja sama dengan KPK dengan cara memperjelas surat panggilan yang diberikan kepadanya. "Saya ingin menjelaskan bukan berarti Anas melawan KPK, jadi gak benar kalau dibuat persepsi Anas melawan KPK, yang ada Anas ingin bekerja sama dengan KPK untuk menemukan keadilan, keadilan itu apa? Kalau semua dan sangkaannya jelas," terang mantan Ketua Umum PB HMI tersebut, Anas Urbaningrum di Markas PPI di Duren Sawit, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Anas Urbaningrum juga membantah telah mangkir dari panggilan KPK. Menurutnya, jika mangkir tidak akan ada komunikasi dari pihaknya kepada KPK. “Kalau mangkir gak ada komunikasi, gak ada alasan jelas, yang terjadi bertanya minta penjelasan apa yang dimaksud dengan proyek-proyek lainnya," bilangnya.

Dia mengaku tidak memahami isi surat panggilan KPK. Sebab dalam surat itu, dia dipanggil sebagai tersangka untuk kasus gratifikasi Hambalang dan kasus-kasus lainnya. "Saya tanya ke orang yang mengerti hukum, ini belum pernah ada panggilan dan sprindik seperti ini (ada kalimat kasus-kasus lainnya), katanya dalam hukum sprindik harus jelas, tindak pidana apa," katanya.

"Kenapa mesti jelas karena terkait pasal apanya? Melanggar pasal apanya? Saya sendiri juga bingung secara pribadi apa yang dimaksud proyek-proyek lainnya, karena itu penasihat hukum saya bertanya (ke KPK), bertanya beda dengan mangkir. Bukan hanya untuk kepentingan saya tapi juga untuk penasihat hukum sehingga saat mendampingi jelas," jelasnya lagi.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta KPK agar tidak menjemput secara paksa dirinya. Meski tak ingin dijemput paksa, Anas belum memberikan sinyal akan memenuhi panggilan KPK. "Rasanya tidak perlu dijemput dengan Brimob bersenjata, karena saya tahu alamat KPK di Rasuna Said," tukas Anas Urbaningrum di kediamannya Jakarta Timur, Jumat (10/1/2014).

Mantan Ketua Umum PB HMI, Anas Urbaningrum menyarankan agar KPK tidak menggunakan Brimob untuk menjemput dirinya. Karena, tugas Brimob masih banyak daripada menjemput dirinya. "Penting juga bahwa kalau tidak hadir akan dijemput paksa dengan Brimob bersenjata. Menurut saya, Brimob bersenjata bertugas yang lain, lebih baik tugas di daerah-daerah konflik," tandasnya.

Ia juga janji tidak akan lari. "Anas tidak akan pernah lari dan akan menghadapi proses hukum di KPK. Lembaga yang kita hormati," ucapnya. Sebab, sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari tahun lalu paspor miliknya sudah diambil oleh pihak imigrasi. "Jadi saya kira tidak perlu dijemput dengan Brimob karena saya tahu alamat Rasuna Said," tegasnya.

Namun usai jumpa pers, Anas Urbaningrum tetap tidak mau menjawab pertanyaan apakah dirinya akan datang memenuhi panggilan KPK hari ini atau tidak. "Ya tunggu saja," tutur Anas Urbaningrum yang mengenakan kemeja putih usai menutup jumpa pers di rumahnya, Jumat (10/1/2014).

"Saya tahu alamatnya (KPK)," sebut Anas Urbaningrum sambil tersenyum dan berusaha menghindari cecaran pertanyaan wartawan. (mer)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.496.221 Since: 05.03.13 | 0.8919 sec