Hukum

Lagi, KPK Periksa Politisi Hanura Bambang Wiratmadji Suharto

Thursday, 09 Januari 2014 | View : 921

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa politisi senior Partai Hanura Bambang Wiratmadji Suharto terkait kasus suap pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Lombok Tengah, Kamis (9/1/2014).

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sendiri telah menonaktifkan Bambang Wiratmadji Soeharto, Selasa (17/12/2013). Tujuannya, Bambang W. Suharto bisa lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan kasus hukumnya.

Ketua Dewan Penasihat Nonaktif Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Suharto menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus suap penanganan sengketa tanah di Kabupaten Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Dalam pemanggilan kali ini, Bambang W. Suharto diketahui diperiksa sebagai saksi untuk tersangka oknum Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Subri. "Saksi untuk tersangka Subri,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi.

Bambang Wiratmadji Suharto yang tiba di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/1/2014) sekitar pukul 10.00 WIB dengan ditemani sejumlah ajudannya. Bambang W. Suharto tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya tersebut.

Ketika ditanyakan mengenai pemeriksaannya ini, Bambang W. Suharto enggan berkomentar dan langsung masuk ke ruang tunggu atau lobi Gedung KPK.

Politisi senior Partai Hanura itu tampak memakai batik berwarna kuning.

Pemeriksaannya hari ini Kamis (9/1/2014) merupakan yang kedua kalinya, setelah Bambang W. Suharto sebelumnya sempat diperiksa pada Selasa (24/12/2013) lalu.

Selama lima jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politikus Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Suharto menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Ia tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya.

Bambang W. Suharto mengaku dicecar penyidik mengenai kepemilikan saham di PT. Pantai Aan.

Usai diperiksa, Bambang W. Suharto mengaku ditanya soal kepemilikan sahamnya di PT. Pantai Aan. Perusahaan tersebut merupakan tempat bekerja Lusita Ani Razak, penyuap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok Tengah, M. Subri. “Ditanya kaitan saja, saya sebagai pemegang saham atau tidak," beber politisi senior Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Suharto usai menjalani pemeriksaan penyidik di plaza Gedung KPK, Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2014).

Bambang W. Suharto yang mengenakan batik kuning sendiri membantah bahwa dirinya telah memberikan perintah kepada Lusita Ani Razak untuk melakukan penyuapan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, M. Subri. Lusita Ani Razak adalah anak buah Bambang W. Suharto di PT. Pantai Aan. "Tidak," tukasnya.

Selebihnya Bambang W. Suharto menolak mengomentari pertanyaan-pertanyaan para wartawan. Ia pun sendiri terburu-buru langsung masuk ke dalam mobilnya Toyota Vellfire warna putih yang membawanya pergi meninggalkan KPK ketika ditanya lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Bambang Wiratmadji Suharto yang merupakan pemilik PT. Pantai Aan di Lombok itu sempat mengakui pernah bertemu dengan tersangka dalam kasus ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok, M. Subri SK non-aktif, setelah berkas penyidikan dari laporan Bambang W. Suharto masuk ke Kejaksaan.

PT. Pantai Aan diduga menyuap Jaksa M. Subri terkait pemberian putusan tuntutan Jaksa untuk Sugiharta alias Along. Seperti diberitakan, Bambang W. Suharto merupakan bos PT. Pantai Aan, melaporkan Sugiharta alias Along dengan tuduhan mengambil lahan wisata milik PT. Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah.

PT. Pantai Aan dikabarkan akan membangun hotel di Praya. Sedangkan, lahan atau tanah yang berlokasi di Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah yang akan digunakan itu disebut-sebut milik Sugiharta alias Along.

Namun, Bambang Wiratmadji Suharto mengatakan, dirinya melaporkan Sugiharta alias Along ke kepolisian Praya, Polres Lombok karena atas diduga pencaplokan lahan kawasan dan membuat sertifikat kepemilikan lahan palsu di atas lahan milik PT. Pantai Aan. Sengketa tanah tersebut melibatkan perusahaan Bambang W. Suharto, PT. Pantai Aan yang mengklaim memiliki lahan seluas 4,3 hektare terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Alhasil, Sugiharta alias Along, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini proses persidangan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Kejaksaan Praya sendiri sudah menuntut Sugiharta alias Along dengan hukuman tiga tahun penjara pada Kamis (28/11/2013) silam.

Dalam kasus suap yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, KPK juga sudah mencegah Bambang W. Suharto yang kini dinonaktifkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro, untuk berpergian ke luar negeri sejak tertanggal 15/12/2013 hari Minggu. Pencegahan ini berlaku untuk masa jangka waktu selama enam bulan ke depan.

Politisi partai Hanura yang juga pengusaha itu dicegah lantaran diduga terkait kasus suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.

KPK pun sebelumnya juga pernah telah melakukan penggeledahan di rumah Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura tersebut yang berada di Jalan Intan Nomor 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada hari Selasa (17/12/2013) lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita satu koper berisi sejumlah dokumen terkait Bambang Wiratmadji Suharto.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK mencongkok Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Subri bersama Lusita Ani Razak yang diduga merupakan anak buah Bambang W. Suharto.

Menurut informasi yang dihimpun, Lusita Ani Razak merupakan pihak swasta dari PT. Pantai Aan yang Bambang Wiratmadji Suharto adalah Direktur Utama di perusahaan tersebut.

Lusita Ani Razak diduga sebagai pihak penyuap atau pemberi suap bersama barang bukti dalam kasus itu adalah mata uang dolar AS (US$) berupa pecahan US$ 100 sebanyak 164 lembar senilai sehingga ditotal berjumlah US$ 16.400 atau sekitar setara dengan Rp 190 juta serta ada ratusan lembar rupiah dalam berbagai pecahan dengan total senilai Rp 23 juta, di kamar sebuah hotel di Lombok, NTB pada Sabtu (14/12/2013).

KPK menjerat M. Subri dan Lusita Ani Razak sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.

Sementara itu, KPK menyangkakan Lusita Ani Razak melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai pemberi suap dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun kurungan.

Sedangkan, M. Subri selaku penerima hadiah diduga menerima suap untuk pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah dengan tersangka dalam perkara kasus tersebut bernama Sugiharta alias Along.

M. Subri dan kawan-kawan selaku penerima suap dikenakan dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. M. Subri saat ini sudah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kejari Praya Lombok.

Keduanya saat ini ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama. (ant/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.495.909 Since: 05.03.13 | 0.3245 sec