Hukum

Anggota DPR RI Chairun Nisa Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Wednesday, 08 Januari 2014 | View : 978

JAKARTA-SBN.

Politikus Partai Golongan Karya, Chairun Nisa, didakwa menjadi perantara suap terhadap M. Akil Mochtar bekas Ketua Mahkamah Konstitusi sebesar SIN$ 294.050, US$ 22 ribu, dan Rp 766 ribu (seluruhnya sekitar Rp 3 miliar). Serta menerima komisi Rp 75 juta dari calon Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih, dan pengusaha sekaligus Komisaris PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB), Cornelis Nalau Antun.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar periode 2009-2014, tersangka Chairun Nisa terancam pidana selama 20 tahun penjara karena didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar SIN$ 294.050, US$ 22.000 dan Rp 766.000 atau semua berjumlah setara Rp 3 miliar serta Rp 75 juta dari Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau Antun terkait perkara Pemilukada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, diketahui uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas yang tengah berpekara di Mahkamah Konstitusi (MK). "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara kepadanya untuk diadili," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sigit Waseso saat membacakan dakwaan pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Jaksa Penuntut Umum KPK Olivia Sembiring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/1/2014), mengatakan uang itu diduga diberikan agar Akil Mochtar mau mempengaruhi putusan gugatan Pemilukada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi dan menguatkan keputusan KPUD Kabupaten Gunung Mas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigit Waseso menjelaskan pemberian tersebut juga dimaksudkan agar MK menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas No.19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 adalah sah.

Jaksa Penuntut Umum KPK Sigit Waseso memaparkan, semua bermula dari pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada 4 September 2013.

Ada empat pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada tersebut, yakni Jaya Samaya Manohong dan Daldin (pasangan nomor urut satu), Hambit Bintih dan Arton S Dohong (nomor urut dua), Kusnadi B Halijam dan Barthel D Suhin (nomor urut tiga), dan Aswin Usup dan Yundae (nomor urut empat).

Kemudian, berdasarkan keputusan KPU No.19 tahun 2013 tanggal 11 September 2013, menetapkan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong sebagai pasangan calon terpilih.

Namun, atas keputusan KPU tersebut, dilakukan permohonan keberatan ke MK oleh dua pemohon, yaitu Alfridel dan Ude Arnold, serta Jaya Samaya dan Daldin.

Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dianggap menyuap Ketua MK Akil Mochtar (kini nonaktif) melalui politikus Partai Golkar, Chairun Nisa. Tujuannya untuk mempengaruhi putusan gugatan pilkada Kabupaten Gunung Mas yang diajukan oleh pasangan Alfridel Jinu/Ude Arnold Pisy dan pasangan Jaya Samaya Monohong/Daldin. Perkara ini ditangani Akil Mochtar selaku hakim ketua merangkap anggota, serta Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota. "Hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun agar Hakim Akil Mochtar selaku ketua merangkap anggota dan Maria Farida Indrati serta Anwar Usman sebagai anggota agar dalam putusannya menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Alfridel Jinu dan Arnold (pasangan bakal calon)," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigit Waseso saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Hambit Bintih berharap gugatan yang diajukan pasangan Alfridel Jinu/Ude Arnold Pisy dan pasangan Jaya Samaya Monohong/Daldin ditolak dan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang menetapkan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong sebagai pemenang pemilukada Gunung Mas dinyatakan sah.

Mengetahui hal tersebut, lanjut Jaksa Sigit Waseso, Hambit Bintih menemui terdakwa di restoran di Hotel Sahid Jakarta, pada 19 September 2013. Dengan tujuan meminta bantuan mengurus keberatan tersebut di MK. Pada 19 September 2013, Hambit Bintih bertemu dengan Chairun Nisa di sebuah restoran di Hotel Sahid, Jakarta, meminta bantuan mengurus keberatan tersebut dengan cara mendekati pejabat MK.

Jaksa Olivia Sembiring mengatakan, Hambit Bintih menemui Chairun Nisa di Hotel Sahid, Jakarta. Hambit Bintih meminta Chairun Nisa mempertemukan dia dengan Akil Mochtar.

Atas permintaan itu, Chairun Nisa menghubungi Akil Mochtar. Chairun Nisa kemudian mengirimkan pesan singkat ke Akil Mochtar, menanyakan soal sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas. “Terdakwa selanjutnya menghubungi Akil Mochtar melalui pesan singkat yang berisi "Pak Akil, saya mau minta bantu nih.. Untuk Gunung Mas. Tetapi untuk incumbent yang menang,” imbuh Jaksa Sigit Waseso.

Terhadap permintaan tersebut Akil Mochtar menjawab dengan pesan singkat: “Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???” kata  Jaksa Sigit Waseso. “Akil kemudian menjawab pesan singkat Chairun Nisa, ‘Kapan mau ketemu? Saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas’,” ujar Jaksa Olivia Sembiring.

Chairun Nisa kemudian menghubungi Hambit Bintih dan memintanya bertemu dengan Akil Mochtar di rumah dinas Ketua MK di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Seusai dijembatani oleh terdakwa, kemudian, pada 20 September 2013, Hambit Bintih menemui Akil Mochtar di kediaman rumah dinasnya Ketua MK di Jl Widya Chandra III No.7, Jakarta Selatan meminta bantuan terkait permohonan keberatan hasil pemilukada Gunung Mas itu. Hambit Bintih lantas menemui Akil Mochtar dan menyanggupi memberikan sejumlah uang sesuai permintaan Akil Mochtar. Kemudian, Akil Mochtar menyampaikan bahwa terkait pengurusan perkara agar Hambit Bintih mengurusnya melalui berhubungan dengan Chairun Nisa.

Akil Mochtar lantas menghubungi Chairun Nisa untuk menceritakan pembicaraannya dengan Hambit Bintih. Pada 24 September 2013, Akil Mochtar menginformasikan ke Chairun Nisa bahwa sidang akan digelar keesokan harinya. Ia meminta disampaikan kepada Hambit Bintih untuk menyediakan uang Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. “Akil mengirim melalui pesan singkat menginformasi ke terdakwa bahwa: “Besok sidang, itu kemarin pemohonnya sudah ketemu saya. Langsung si Bupatinya. Tapi saya minta lewat Bu Nisa saja,” urai Jaksa Penuntut Umum KPK Olivia Sembiring. “Sekaligus meminta terdakwa menyampaikan kepada Hambit agar disediakan dana Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Amerika," ujar  Jaksa Sigit Waseso.

Mendapat arahan dari Akil Mochtar, terdakwa lalu melakukan pertemuan dengan Hambit Bintih dan Cornelis Nalau di Hotel Borobudur dan menyampaikan bahwa Akil Mochtar bersedia membantu. Tetapi, harus disediakan dana Rp 3 miliar.

Chairun Nisa menginformasikan pesan Akil Mochtar kepada Hambit Bintih, dan disanggupi.

Selanjutnya, sementara itu, Hambit Bintih kemudian menghubungi pengusaha Cornelis Nalau dan memintanya yang menyiapkan sejumlah dana yang diminta Akil tersebut dan untuk menyerahkannya kepada Akil Mochtar. Chairun Nisa lalu menemui Hambit Bintih di rumahnya, Jalan Tjilik Riwut, Kalimantan Tengah. Karena telah menghubungkan ke Akil Mochtar, Chairun Nisa memperoleh komisi Rp 75 juta dari Hambit Bintih yang diserahkan pada Rabu (2/10/2013) siang. Kemudian, sambung Jaksa Sigit Waseso, Rabu (2/10/2013), Hambit Bintih didampingi Cornelis Nalau bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta yang dibungkus koran di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. Uang tersebut diberikan atas bantuan yang dilakukan Chairun Nisa. Selanjutnya Hambit Bintih memberikan uang Rp 75 juta kepada Chairun Nisa. Saat itu Chairun Nisa juga memperlihatkan pesan singkat dari Akil Mochtar kepada Hambit Bintih, yang isinya adalah Akil Mochtar minta imbalan Rp 3 miliar dan diberikan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Hambit Bintih menyanggupinya. "Hambit menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta yang dibungkus koran kepada terdakwa terkait pengurusan gugatan pilkada Gunung Mas di MK RI," ungkap Jaksa Sigit Waseso.

Pada 2 Oktober 2013, Chairun Nisa mengontak Akil Mochtar, mengatakan akan memberikan uang suap dari Hambit Bintih dan Cornelis Nalau. Akil Mochtar mengatakan akan menerima uang itu di kediaman rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan. “Sekitar pukul 12.47 WIB, terdakwa melalui pesan singkat membuat janji dengan Akil dan mengatakan nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana Hambit. Dijawab Akil: “Ya saya tunggu tapi jangan terlalu malam, terimakasih",” papar Jaksa Sigit Waseso.

Mendapat jawaban dari Akil Mochtar, terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, mengambil uang dari Cornelius Nalau di Apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta.

Untuk selanjutnya, terdakwa yang datang bersama didampingi pengusaha Cornelis Nalau membawa uang suap itu ke kediaman rumah dinas Akil Mochtar di Kompleks Widya Candra, Jalan Widya Candra III No.7, Jakarta Selatan ketika akan menyerahkan uang senilai Rp 3 miliar, Rabu (2/10/2013) malam. Tetapi, nahasnya, pada saat duduk di teras rumah untuk menunggu Akil Mochtar, petugas KPK datang dan tak lama kemudian keduanya serta Akil Mochtar di rumahnya langsung disergap tim KPK.

Jaksa Sigit Waseso menyebutkan, pada malam harinya, Chairun Nisa didampingi Cornelis Nalau ke rumah dinas Akil Mochtar untuk mengantarkan uang tersebut. Namun, saat masih duduk di teras menunggu Akil Mochtar keluar, petugas KPK langsung mencokoknya.

Dalam upaya penangkapan tersebut ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat dan uang Rp 75 juta yang dibungkus kertas koran. Amplop pertama bertuliskan Peniti (money changer) berisi uang SIN$ 107.500 dan Rp 400.000. Amplop kedua dengan tulisan yang sama berisi uang SIN$ 107.550 dan Rp 366.000. Amplop ketiga bertuliskan US$ 22.000 beli Rp 11.635 dan berisi uang US$ 22.000. Amplop keempat bertuliskan SIN$ 79.000 beli Rp 9.284 uang berisi uang SIN$ 79.000. Keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp 3 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Chairun Nisa didakwa dan dikenakan melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sehingga, untuk menjadi perantara suap Akil Mochtar, bekas anggota Komisi II DPR RI itu terancam pidana penjara hukuman maksimal selama 20 tahun bui denda Rp1 miliar.

Mendengar dakwaan tersebut dan menanggapi tuduhan itu, kuasa hukum Chairun Nisa, Soesilo Ariwibowo, menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. "Setelah kami membaca dan mencermati dakwaan penuntut umum, kami akan mengajukan eksepsi," cetus Soesilo Ariwibowo. “Kami minta waktu tiga hari kerja untuk mempersiapkan eksepsi, Yang Mulia,” ucap kuasa hukum Chairun Nisa kepada Majelis Hakim.

Ketua Majelis Hakim Suwidya menjadwalkan sidang pembacaan keberatan itu pada Senin pekan depan. Persidangan dijadwalkan dilanjutkan Senin, (13/1/2014) dengan agenda mendengarkan eksepsi Chairun Nisa.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, meminta publik untuk tidak mengaitkan kasus suap Chairun Nisa dengan lembaga yang dipimpinnya. Menurut Ketua MUI Ma'ruf Amin, MUI bukanlah lembaga milik anggota DPR RI yang ditangkap KPK dalam kasus suap itu. “Pengurus MUI merepresentasikan banyak pihak. Ketika dia bekerja di luar MUI dan melakukan kesalahan, maka itu tidak ada urusannya dengan MUI," ketus Ketua MUI Ma'ruf Amin saat dihubungi, Sabtu (5/10/2013).

Penetapan Chairun Nisa sebagai tersangka oleh KPK, tukas Ma'ruf Amin, juga tidak lantas memperburuk citra MUI. Lagi pula, ia mencatat korupsi yang melibatkan pengurus MUI baru sekali itu terjadi. "Lembaga lain malah berkali-kali. Misalnya DPR," pungkasnya. (viv/tem)

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.443.613 Since: 05.03.13 | 0.1807 sec