Hukum

Bupati Gunung Mas Didakwa Menyuap Mantan Ketua MK

Wednesday, 08 Januari 2014 | View : 869

JAKARTA-SBN.

Terdakwa dugaan suap Mahkamah Konstitusi (MK), Bupati Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan pengusaha yang adalah juga Komisaris PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB), bernama Cornelis Nalau Antun bersiap mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Bupati Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan Komisaris PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB), Cornelis Nalau Antun didakwa menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp 3 miliar melalui anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa.

Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih didakwa menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp 3 miliar untuk memenangkan sengketa Pemilukada Gunung Mas melalui pengusaha Cornelis Nalau Antun dan politisi Partai Golkar Chairun Nisa. Suap tersebut untuk mempengaruhi putusan sengketa Pemilukada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hambit Bintih dan Cornelis Nalau memberikan uang kurang lebih Rp 3 miliar melalui Chairun Nisa untuk disampaikan kepada Akil Mochtar sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi yang menangani perkara Pemilukada Gunung Mas,” jelas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ely Kusumastuti saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Menurut Jaksa KPK, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun memberikan uang dengan harapan Majelis Hakim Konstitusi menolak gugatan Pemilukada Gunung Mas yang diajukan dua pasangan calon Bupati dan wakilnya, yaitu Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy, serta pasangan Jaya Samaya Monohong dan Daldin yang kalah dalam Pemilukada.

Hambit Bintih berharap Majelis Hakim Konstitusi menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gunung Mas dengan menyatakan dirinya sebagai Bupati Gunung Mas terpilih bersama wakilnya Arton S. Dohong.

Atas keinginannya tersebut, akhirnya Hambit Bintih meminta tolong kepada politisi Partai Golkar, Chairun Nisa untuk menghubungkan dengan pihak MK.

Hambit Bintih dan Chairun Nisa kemudian bertemu di restoran Hotel Sahid, Jakarta, pada 19 September 2013. Setelah pertemuan tersebut, Chairun Nisa mengirim pesan singkat kepada Akil Mochtar. Kemudian, Akil Mochtar pun menanggapi positif permintaan Chairun Nisa untuk Hambit Bintih.

Pada 20 September 2013, Hambit Bintih menemui Akil Mochtar di kediaman rumah dinas Ketua MK, Jalan Widya Candra III Nomor 7, Jakarta Selatan.

Melalui Chairun Nisa, Akil Mochtar meminta Hambit Bintih menyerahkan Rp 3 miliar dalam bentuk dolar AS.

“Untuk memenuhi permintaan Akil Mochtar, selanjutnya Hambit Bintih meminta pada Cornelis Nalau untuk menyiapkan dana dan menyerahkan uang melalui Chairun Nisa,” beber Jaksa KPK Ely Kusumastuti.

Hambit Bintih juga menyerahkan uang Rp 75 juta yang dibungkus koran kepada Chairun Nisa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya pada 2 Oktober 2013 terkait pengurusan sengketa perkara Pemilukada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada malam harinya, Cornelis Nalau menyerahkan uang kepada Chairun Nisa sekaligus mengantar Chairun Nisa ke rumah dinas Ketua MK, Akil Mochtar di Jalan Widya Candra III Nomor 7, Jakarta Selatan.

Namun, saat Cornelis Nalau dan Chairun Nisa tiba di rumah Akil Mochtar dan menunggu di teras rumah, petugas KPK datang. Cornelis Nalau, Chairun Nisa, dan Akil Mochtar tertangkap tangan sebelum serah terima uang terjadi.

Dalam tangkap tangan tersebut, KPK menyita empat amplop coklat. Amplop itu masing-masing berisi SIN$ 107.500, SIN$ 107.500, SIN$ 79.000, dan US$ 22.000. Total uang itu kurang lebih senilai Rp 3 miliar.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 75 juta yang diberikan Hambit Bintih kepada Chairun Nisa.

Atas perbuatan itu, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dianggap melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menanggapi dakwaan Jaksa, Hambit Bintih mau pun Cornelis Nalau mengaku paham atas dakwaan Jaksa. Keduanya sepakat menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan Jaksa atau eksepsi. (ant/kom)

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.442.837 Since: 05.03.13 | 1.1001 sec