Ekonomi

Naik Turun Harga Elpiji 12 Kg

Monday, 06 Januari 2014 | View : 1058

JAKARTA-SBN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Dahlan Iskan menuturkan PT. Pertamina (Persero) akan menaikkan harga gas elpiji kemasan 12 kg sebesar Rp 1.000 per kg. Berbeda dengan kenaikan sebelumnya yang mencapai Rp 3.500 per kg.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Dahlan Iskan menuturkan kenaikan yang sebelumnya Rp 3.959 per kg dianggap terlalu tinggi.

Pertamina akhirnya menurunkan kenaikan harga elpiji ukuran 12 kg. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kenaikan elpiji kemasan 12 kg adalah Rp 1.000/kg.

Mengenai hal ini ada estimasi kerugian yang ditanggung Pertamina. Mengenai besarannya, Dahlan Iskan menuturkan lebih kecil ketimbang terdahulu.

"Ruginya secara kasar Rp 6,5 triliun berbeda kalau pakai harga tahun lalu. Berdasarkan audit BPK ruginya mencapai Rp 7,7 triliun," bilang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Dahlan Iskan, di Jakarta, Senin (6/1/2014).

"Pemegang saham memutuskan rapat kenaikan yang Rp 3.500 dianggap terlalu tinggi. Kenaikannnya seribu rupiah saja," papar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Dahlan Iskan, saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacok, dan Badan Pemeriksa Keuangan di BPK, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Penetapan harga baru tersebut secara resmi akan mulai berlaku nanti malam pukul 00.00 WIB. "Mulai nanti malam, mulai pukul 00.00 WIB," sebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Dahlan Iskan.

Dahlan Iskan menetapkan penetapan harga tersebut dilakukan secara bertahap dan akan terus disesuaikan. Walau demikian, Dahlan Iskan tidak bisa menjawab sampai kapan kenaikan Rp 1.000 per kg tersebut dipertahankan.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, meminta masyarakat agar tidak menyalahkan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan atas kebijakan kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg.

"Jangan salahkan Dirut Pertamina karena itu keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," cetus Dahlan Iskan sebelum acara pertemuan Ketua BPK dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Dirut Pertamina terkait LPG di Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin (6/1/2013).

Kenaikan harga tersebut, sambung Dahlan Iskan, karena dividen berkurang kepada negara jika Pertamina tidak menaikkan harga elpiji 3 kg. Skenario kedua adalah mengalokasikan deviden untuk infrastruktur. Namun, skenario tersebut tidak diterima birokrasi.

"Hari ini konsultasi dengan BPK karena salah satu alasan Pertamina menaikkan harga adalah temuan laporan keuangan tahunan Pertamina. Pertamina rugi Rp 7 triliun dan itu dari perdagangan elpiji 12 kg dan ada rekomendasi agar elpiji itu naik," terang Dahlan Iskan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Dahlan Iskan melanjutkan bawah pertimbangan menaikkan harga elpiji kemasan 12 kg karena penggunanya 17 persen dari pengguna elpiji keseluruhan.

"Maka kalau dinaikkan pengaruhnya tidak besar. Jadi kalau masyarakat pengguna elpiji 12 kg tak mampu membeli dengan harga baru, bisa pindah ke 3 kg karena harganya tidak naik," terang bekas Dirut PLN itu.

Untuk itu, imbuh dia, konsultasi hari ini penting dilakukan untuk mencari kemungkinan apakah ada perbaikan yang bisa dilakukan dan jika harga elpiji naik, tidak terlalu tinggi.

"Presiden menghendaki naiknya jangan tinggi-tinggi, meski Pertamina mengaku walau naik setinggi itu pun mereka masih rugi," tukas bos Jawa Pos Group itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pertemuan antara antara Badan Pemeriksa Keuangan, Direktur Utama Pertamina, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk berkonsultasi terkait kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg.

Menurut Hatta Rajasa, hal tersebut sesuai dengan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina meninjau kembali kenaikan harga elpiji.

"Kemarin sudah sangat jelas sekali bahwa keputusannya itu agar RUPS Pertamina meninjau kembali kebijakan yang sudah diambil. Namun hari ini akan berkonsultasi dengan BPK, karena kenaikkan itu juga Pertamina harus menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan," ujar Hatta Rajasa di BPK, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Seperti dikabarkan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta PT Pertamina meninjau ulang kenaikan harga jual LPG 12 kg. Peninjauan ulang kebijakan yang sudah diterapkan di awal tahun ini bisa dilakukan 1x24 jam dimulai dari hari ini, Minggu (5/1/2014).

Diakui Kepala Negara, kebijakan tentang harga LPG 12 kg yang tidak bersubsidi memang menjadi kewenangan atau domain Pertamina sebagai korporat. Namun, pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk meninjau kembali secara utuh dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan LPG 12 kg.

"Oleh karena itu, sebagai pemegang saham Pertamina, pemerintah mendorong agar Pertamina melakukan peninjauan kembali atas kenaikan harga tersebut," tegas Presiden SBY,  di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Diharapkan, proses peninjauan kemnali kebijakan kenaikan harga LPG 12 kg tetaap melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Undang-undang (UU).

"Saya meminta Pertamina bersama Menteri terkait, yang diamanatkan UU untuk menyelesaikan peninjauan kembali, itu dalam waktu 1x24 jam,” tandas Presiden SBY.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam kenaikan harga elpiji karena berkaitan dengan perundangan. Pemerintah hanya berhak mengatur LPG tertentu saja.

"Yang ini Pemerintah tidak bisa mengintervensi, tapi RUPS itu saja. Pemerintah menjelaskan saja hanya memperhatikan, BPK juga harus diperhatikan," terang Hatta Rajasa, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Seperti diketahui, PT. Pertamina (Persero) menaikkan harga jual elpiji kemasan 12 kg dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg. Melalui Menteri Negera Urusan BUMN, Dahlan Iskan, kenaikan yang sebelumnya Rp. 3.959/kg dianggap terlalu tinggi. Besaran kenaikan di tingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jero Wacik menegaskan kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg merupakan wewenang PT. Pertamina (Persero). Pemerintah menilai kebijakan ini sama halnya dengan BBM Pertamax yang bisa dinaikkan kapan saja oleh perusahaan.

"Dengan kata lain tindakan Pertamina dalam menaikkan harga elpiji 12 kg tidak harus menunggu persetujuan pemerintah. Pertamina bebas menaikkan harga produk non subsidi tersebut," tutur Jero Wacik di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Menurutnya, elpiji 12 kg masuk kategori non subsidi. Sehingga menjadi kewenangan korporat. Lain halnya dengan elpiji 3 kg jika mau dinaikkan harus dilaporkan terdahulu ke pemerintah atau DPR RI.

Jero Wacik mengatakan, keputusan lebih lanjut mengenai kenaikan harga elpiji 12 kg ini akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Pemerintah menjamin keputusan yang akan diambil sejatinya akan memperhatikan kemampuan rakyat juga potensi kerugian yang dialami Pertamina. "Bagaimanapun kepentingan rakyat harus didengar," tegasnya.

Pagi ini, Pemerintah melakukan rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya para menteri perekonomian akan membahas audit mengenai kinerja Pertamina oleh BPK.

"Hari ini kami para menteri di bidang perekonomian akan membahas audit BPK tentang Pertamina. Di audit itu ada potensi kerugian negara, itu yang membuat Pertamina merasa harus menaikkan. Ini yang akan kita konsultasikan," ucap Jero Wacik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan terjadinya kenaikan harga elpiji 12 kg akibat kerugian Pertamina sebagai BUMN, bukanlah kerugian negara.

"Kerugian selama setahun yang mencapai Rp. 7,73 triliun bukan kerugian negara tapi korporasi," jelas Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak. di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Apakah dengan dalil itu maka Pertamina bisa mengurangi kenaikan harga gas 12 kg?

Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak. tidak menjawab, ia hanya berkata bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menaikkan atau menurunkan harga gas 12 kg.

"Itu ditentukan dalam RUPS Pertamina, kapasitas BPK hanya dalam memeriksa audit bahwa Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 7,73 triliun (temuan 2011 sampai dengan Oktober 2012 dan rekomendasi ini yang dijadikan rujukan untuk menaikkan harga gas 12 kg sebesar Rp 3.500 per kg)," pungkasnya. (tri)

See Also

Harga Emas Berbalik Menguat Didukung Data Ekonomi AS
Dow Jones Dan S&P Melemah, Nasdaq Menguat
Merger Peugeot Dan Fiat-Chrysler Jadi Pabrikan Mobil Ke-4 Terbesar Dunia
Turunkan Angka Pengangguran, BLKK Al Mawaddah Melatih 48 Tenaga Kompeten
Ditunggu Warga, Pensertifikatan Tanah Massal Di TMMD Kalikondang
Bursa Asia Ditutup Bervariasi
Semangat Babinsa Koramil 09/Karangtengah Dampingi Panen Perdana MT I
Kontrol Hasil Panen, Babinsa 03/Wonosalam Lakukan Pengubinan Padi
Bersama Warga, Babinsa 06/Wedung Siap Sukseskan Swasembada Pangan
Mendesa Klaim Bank Dunia Contoh Indonesia Terkait Penganggaran Dana Desa
Mulai Hari Ini Harga Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite Turun
Bursa Asia Dan AS Menguat
Menko Maritim Sebut Bandara Kulonprogo Mulai Layani Penerbangan April 2019
Kodim 0716/Demak Buka Stand Pasar Murah
Babinsa Kodim 0716/Demak Perkuat Alsintan Dengan Diklat
Mengoptimalkan LTT Dengan Pemanfaatan Alsintan
Awas Tamu Tak Diundang Di Saat Panen Tiba
Demak Panen Raya Perdana Jagung Hibrida
Dandim 0716/Demak Jamin Demplot Kodim Kualitas Dan Produktivitasnya Panen Bagus
Generasi Muda Didorong Untuk Kreatif
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Menteri Perindustrian Bertemu Menteri Ekonomi Pendidikan Riset Swiss, Bahas Kerja Sama Dua Negara
Presiden Joko Widodo Terima Kunjungan Menteri Ekonomi Pendidikan Riset Swiss
Babinsa Pendampingan Nyemprot Tanaman Padi
7,23 Juta Wajib Pajak Yang Sudah Lapor SPT
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.544 Since: 05.03.13 | 0.1438 sec