Hukum

Manajer Pemasaran Adhi Karya Akui Aliran Dana Ke Mantan Ketum Partai Demokrat

Friday, 03 Januari 2014 | View : 754

JAKARTA-SBN.

Manajer Pemasaran PT. Adhi Karya Muhammad Arief Taufiqurrahman mengakui adanya aliran dana sebesar Rp 2,2 miliar untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Uang tersebut diduga terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Manajer Pemasaran PT. Adhi Karya Muhammad Arief Taufiqurrahman yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar ini awalnya sempat mengaku lupa. Namun, setelah diperlihatkan barang bukti, Muhammad Arief Taufiqurrahman pun akhirnya membenarkan.

“Waktu itu saya tidak tahu. Kemudian diperlihatkan bon-bon sementara yang ditulis ke Anas Urbaningrum. Jumlahnya Rp 2,2 miliar,” ungkap Muhammad Arief Taufiqurrahman di saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (3/1/2014)

Menurut Manajer Pemasaran PT. Adhi Karya itu, hal tersebut juga pernah diperlihatkan penyidik kepadanya saat diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Muhammad Arief Taufiqurrahman mengaku tetap lupa kapan tepatnya pemberian uang kepada Anas Urbaningrum itu diberikan.

Selain ke Anas Urbaningrum, Manajer Pemasaran PT. Adhi Karya itu juga membenarkan bahwa perusahaan jasa konstruksi pelat merah tersebut mengeluarkan sejumlah uang sebagai realisasi fee untuk mendapatkan proyek Hambalang ke beberapa pihak. Di antaranya ke Direktur PT. Dutasari Citralaras (DCL) Machfud Suroso, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ketika itu Andi Alfian Mallarangeng, dan Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Wafid Muharram.

“Iya (ada aliran uang terkait fee). Ada kode F1, F2, dan tetangga,” beber Muhammad Arief Taufiqurrahman.

Muhammad Arief Taufiqurrahman menjelaskan kode F1 mengacu pada Menpora, dan F2 yakni Sesmenpora. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tetangga adalah DPR RI.

Namun, dia mengaku banyak lupa saat diminta untuk memaparkan uang yang telah dikeluarkan PT. Adhi Karya untuk mendapatkan proyek Hambalang. Dia hanya mengatakan bahwa total keseluruhan uang yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 12 miliar sebelum proses lelang dimulai.

Muhammad Arief Taufiqurrahman pun hanya membenarkan perihal aliran dana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya ketika menjalani pemeriksaan dalam penyidikan di KPK.

Diketahui, dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar terungkap sejumlah nama-nama yang diduga ikut menikmati dana dari proyek yang menelan biaya Rp 2,5 triliun tersebut.

Sejumlah nama yang disebut menerima aliran dana itu, mulai dari Menteri, anggota Dewan, petinggi BPN, Ketua Umum Partai, hingga perusahaan sub-kontrak, dan pribadi-pribadi tertentu.

Misalnya, Andi Alfian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar dan US$ 550 ribu. Sekretaris Kemenpora saat itu, Wafid Muharram juga mendapatkan Rp 6,55 miliar.

Adapun mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mendapatkan Rp 2,2 miliar yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang uang diserahkan kepada Anas Urbaningrum digunakan untuk keperluan Kongres Partai Demokrat untuk membeli handphone BlackBerry beserta kartunya serta sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas Urbaningrum dan juga untuk kepentingan jamuan entertain.

Selain itu, Olly Dondokambey selaku anggota DPR RI dan anggota Banggar DPR RI juga disebut menerima sebesar Rp 2,5 miliar. Uang itu diterima pada 28 Oktober 2010.

Dalam kasus proyek Hambalang ini, Anas Urbaningrum telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir Februari tahun lalu.

Anas Urbaningrum diduga menerima hadiah atau janji terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya.

Anas Urbaningrum yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat itu diduga menerima hadiah atau janji saat masih menjadi anggota DPR RI pada 2009.

Atas perbuatannya, Anas Urbaningrum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. (ant)

See Also

Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.428 Since: 05.03.13 | 0.1748 sec