Hukum

Rekanan Korlantas Polri Dituntut 12 Tahun Penjara

Thursday, 02 Januari 2014 | View : 762

JAKARTA-SBN.

Direktur Utama (Dirut) PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa korupsi pengadaan simulator di Korlantas Polri, Budi Susanto, selama 12 tahun penjara.

Bos perusahaan rekanan Korlantas Polri dalam proyek pengadaan alat simulator SIM tahun anggaran 2011 itu dinilai telah terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 88,4 miliar dalam proyek senilai lebih dari Rp 198 miliar tersebut. Menurut Jaksa Penuntut Umum pada KPK, pemilik PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi dan pemenang lelang proyek simulator itu dianggap bersalah menggelembungkan harga unit simulator, merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 88,446 miliar, dalam proyek senilai lebih dari Rp 198 miliar itu.

"Menuntut, supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Budi Susanto selama 12 tahun, dikurangkan dari masa tahanan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, Riyono saat membacakan tuntutan Budi Susanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Selain hukuman penjara, pemilik PT. CMMA, Budi Susanto juga dituntut pidana denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa Riyono juga menuntut Budi Susanto dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 88,446,926.695.

Menurut Jaksa Riyono, ketentuannya jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan mendapat kekuatan hukum tetap, maka seluruh hartanya disita dan dilelang. Jika nilainya tidak mencukupi, maka harus diganti dengan pidana penjara selama enam tahun kurungan.

Jaksa Iskandar Marwanto menyatakan, Budi Susanto bersama-sama dengan Irjen Pol Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang, serta AKBP Teddy Rusmawan, dinyatakan turut melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan simulator kemudi uji klinik SIM roda dua dan empat.

Menurut Jaksa Iskandar Marwanto, Budi Susanto adalah pihak yang memerintahkan mark up (penggelembungan) harga terkait pengadaan alat simulator SIM Roda dua (R2) dan Roda empat (R4). Menurut Jaksa Iskandar Marwanto, Budi Susanto secara melawan hukum telah menggelembungkan harga unit simulator roda dua dan empat dalam tahap pelelangan. Mark up dilakukan dengan cara memasukkan komponen yang tidak ada dan mengulang komponen yang sudah ada dalam anggaran.

Selain itu, Budi Susanto diduga telah mengarahkan pengadaan barang dan jasa terkait proyek simulator SIM untuk memenangkan PT. CMMA dalam proyek itu. Budi Susanto bersama AKBP Teddy Rusmawan juga dianggap mengatur proses lelang simulator seolah-olah memenangkan PT. CMMA dalam proyek itu. Padahal Budi Susanto mensubkontrakkan pengerjaan pengadaan Simulator SIM tersebut. Untuk Simulator SIM Roda dua (R2), Budi Susanto mensubkontraktorkan ke PT. ITI. Sedangkan, untuk pengadaan Simulator SIM Roda empat (R4), Budi Susanto mensubkontraktorkan ke PT. Adora Integrasi Solusi, kemudian ke PT. Trimedya Primatech untuk pembuatan body dan chasis. Padahal, lanjut Jaksa, PT. CMMA mensubkontrakkan pekerjaan ke PT. Inovasi Teknologi Indonesia milik Sukotjo Sastronegoro Bambang. Menurut Jaksa Iskandar Marwanto, harga yang dicantumkan dalam Harga Perkiraan Sendiri adalah harga yang dikehendaki Budi Susanto, sehingga proses lelang menjadi tidak obyektif.

Menurut Jaksa Iskandar Marwanto, selain memperkaya diri sendiri, Budi Susanto juga disebut  memperkaya orang lain yaitu mantan Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Djoko Susilo sebesar Rp 36,9 miliar, Wakakorlantas Brigjen Pol. Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia (PT. ITI), Sukotjo Sastronegoro Bambang sebesar Rp 3,9 miliar. “Terdakwa memperkaya diri sebesar Rp 88,446,926.695 miliar. dan orang lain, yaitu Irjen Pol Djoko Susilo sebesar Rp 36,934 miliar, Brigjen Pol Didik Purnomo Rp 50 juta, Sukotjo S. Bambang Rp 3 miliar," papar Jaksa Iskandar Marwanto.

Budi Susanto juga dianggap telah memperkaya pihak lain yaitu Primer Koperasi Polri (Primkoppol) senilai Rp 15 miliar, anggota tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Wahyu Indra Pramugari sebesar Rp 500 juta, Bagian Keuangan Mabes Polri Darsian Rp 50 juta, dan anggota Itwasum Gusti Ketut Gunawa Rp 50 juta, serta Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp 20 juta.

“Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 144,9 miliar atau setidak-tidaknya Rp 121,8 miliar sebagai mana perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” jelas Jaksa Iskandar Marwanto.

“Terdakwa dianggap merugikan negara sebesar Rp 144, 984 miliar, atau setidak-tidaknya Rp 121 miliar," beber Jaksa Andi Suharlis.

Hal memberatkan Budi Susanto adalah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, merusak citra Polri sebagai penegak hukum, dan melanggar hak masyarakat karena menggunakan anggaran negara secara tidak tepat. Dalam pertimbangan yang memberatkan, Jaksa mengatakan bahwa Budi Susanto tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Budi Susanto juga dianggap telah merusak citra institusi Polri dan melanggar hak masyarakat karena tidak tepat dalam menggunakan anggaran negara.

Sementara pertimbangan meringankan Budi Susanto adalah sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. “Sedangkan dalam pertimbangan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum,” tukas Jaksa Riyono.

Atas perbuatannya, Budi Susanto dinilai telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer. Jaksa Penuntut Umum menganggap Budi Susanto terbukti melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas tuntutan tersebut, Budi Susanto dan kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi dan nota pembelaan atas tuntutan pada Kamis (9/1/2014) pekan depan. (ant)

See Also

Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.874 Since: 05.03.13 | 0.1825 sec