Hukum

KPK Akan Periksa Anas Urbaningrum Pekan Depan

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PBHMI, Anas Urbaningrum pada pekan depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Kamis (2/1/2014).

Surat panggilan KPK untuk Anas Urbaningrum pun sudah dikirim. "Untuk surat panggilan (Anas) sudah dikirim," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi, Kamis (2/1/2014).

Namun Johan Budi SP. mengaku belum mengetahui kapan Anas Urbaningrum akan diperiksa. Pemanggilan Anas Urbaningrum ini merupakan pemeriksaan pertama kalinya sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang.

Wakil Ketua KPK pun, Bambang Widjojanto membenarkan hal tersebut. "Ya memang betul Anas akan diperiksa minggu depan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (2/1/2014). “Setahu saya, dia akan diperiksa pekan depan,” tutur Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (2/1/2014). Namun, Bambang Widjojanto tidak merinci lebih lanjut ihwal hari pemeriksaan Anas Urbaningrum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pekan depan. Pendiri organisasi kemasyarakatan (ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum rencananya dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait aliran dana dari pembangunan proyek olahraga Hambalang dan proyek-proyek lainnya pada Selasa (7/1/2014) pekan depan.

Panggilan pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum sebagai tersangka proyek Hambalang ini untuk yang pertama kalinya. Bila benar, Anas Urbaningrum memenuhi panggilan tersebut, pemeriksaan Anas Urbaningrum pekan depan itu adalah merupakan yang kedua dilakukan KPK dan yang pertama untuk Anas Urbaningrum sebagai tersangka meski sebelumnya pada 31 Juli 2012, lembaga antikorupsi itu juga memanggil Anas Urbaningrum, Namun, ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu tidak memenuhi panggilan tersebut dan berhalangan hadir karena sudah ada acara lain. Mantan Ketua Umum PBHMI tersebut beberapa kali dipanggil KPK, tetapi statusnya masih sebatas saksi.

Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Patra M. Zen, membenarkan bahwa kliennya telah menerima panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Kalau enggak salah akan diperiksa sebagai tersangka pada Selasa minggu depan," ungkap Patra M. Zen di Jakarta, Kamis (2/1/2014) siang.

Patra M. Zen mengatakan, sebagai warga negara yang taat hukum, Anas Urbaningrum akan memenuhi panggilan tersebut. "Seperti yang sudah pernah disampaikan Mas Anas, beliau akan mematuhi semua proses hukum di KPK," katanya.

Terkait kemungkinan Anas Urbaningrum akan ditahan seusai diperiksa, Patra M. Zen mengatakan, sebaiknya KPK melihat aturan penahanan tersangka dalam KUHAP. Kliennya, lanjut Patra M. Zen, tak memenuhi syarat untuk ditahan. "Beliau tidak akan lari atau menghilangkan barang bukti, jadi buat apa ditahan. Kalau KPK mau mematuhi KUHAP, ya sebaiknya jangan ditahan," katanya.

Salah satu kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya membenarkan mengenai pemanggilan terhadap kliennya itu. "Surat panggilan sudah kami terima, namun untuk lebih lanjutnya saya akan berkoordinasi dulu dengan Mas Anas dan tim kuasa hukum," tutur Firman Wijaya, saat dikonfirmasi.

Surat pemanggilan sendiri biasanya dikirimkan 3 hari kerja sebelum pemeriksaan. Dengan demikian, jika surat pemanggilan dilayangkan hari ini, maka pemeriksaan kemungkinan akan dilakukan pada hari Selasa (7/1/2014).

Anas Urbaningrum melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya menyatakan kesiapannya untuk diperiksa KPK. “Siap, silakan saja diperiksa,” ujar kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya.

Firman Wijaya menegaskan, pihaknya tetap melihat kasus ini jauh dari pembuktian terhadap apa yang dituduhkan. “Anas tidak terbukti menggiring anggaran Hambalang. Kedua, soal mobil Toyota Harrier. Dilihat waktunya justru tidak nyambung,” jelas Firman Wijaya.

Terakhir, soal penerimaan uang dari PT. Adhi Karya, KPK dinilai Firman Wijaya tidak mempunyai bukti siapa yang menerima dana tersebut. “Ini semakin jauh dari pembuktian. Makanya, menurut saya, tinggalkan saja kasus ini,” tegas Firman Wijaya.

Karena KPK hanya mengejar alat bukti, sambung Firman Wijaya, pemeriksaan kliennya menjadi tidak penting dilakukan. “Dalam kasus ini, yang dikejar justru alat bukti. Pemeriksaan Mas Anas menjadi tidak penting. Harus jelas siapa yang mengambil? Buktinya mana?!” cetus dia lagi.

Dalam kasus ini Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar.

Mantan Ketua Umum PBHMI Anas Urbaningrum diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah di Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier senilai sekitar Rp 800 juta dari kontraktor PT. Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut, saat masih menjadi anggota DPR RI dari tahun 2009 dan diberi plat B 15 AUD. KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang. Anas Urbaningrum selaku anggota DPR RI diduga melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam kasus ini, lembaga antikorupsi tersebut telah melebarkan penyelidikan ke tubuh Partai Demokrat. Salah satu yang menjadi fokus penyelidikan adalah Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010.

Kongres itu diduga diasupi aliran dana guna pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Sebelumnya, sebagaimana pernah diutarakan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini juga menjadi pesakitan kasus korupsi, kubu Anas Urbaningrum diduga memberikan sejumlah uang dan ponsel BlackBerry. Upeti tersebut diduga digunakan sebagai salah satu alat koordinasi terkait pemenangan Anas Urbaningrum. Di sisi lain, KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi Demokrat antara lain Sutan Bhatoegana, Saan Mustopa, Marzuki Alie, I Gede Pasek Suardika, dan Max Sopacua. Satu di antara saksi tersebut membenarkan adanya uang dan BlackBerry yang diduga diberikan kepada pendukung Anas Urbaningrum saat kongres berlangsung.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengungkapkan bahwa Anas Urbaningrum pernah menerima hadiah mobil Toyota Harrier. Mobil itu dibeli dari uang jatah proyek Hambalang. "Adhi Karya mengantar uangnya tunai Rp 700 juta setelah itu bayarnya ke Duta Motor pakai cek. Setelah itu keluar BPKB atas nama Anas Urbaningrum," papar Muhammad Nazaruddin di kantor KPK, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Muhammad Nazaruddin menyebut pembelian mobil itu terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2009. Pihak Adhi Karya sendiri, menyerahkan uang tersebut di Mal Pacific Place disaksikan dirinya, Mahfud dan Anas Urbaningrum sendiri. Setelah dilunasi BPKB mobil tersebut dibuat atas nama Anas Urbaningrum dan diberi nomor B 15 AUD.

Selain itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga mengungkapkan ada dugaan pemberian lainnya kepada Anas Urbaningrum dan ini sedang diusut penyidik, yakni berupa mobil Toyota Vellfire.

Beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengungkapkan bahwa penahanan Anas Urbaningrum menunggu adanya penyerahan resmi rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur kepada KPK. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, Anas Urbaningrum akan ditahan begitu pembangunan rumah tahanan KPK di kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan, selesai.

Pembangunan tersebut sebenarnya telah selesai. KPK hanya menunggu serah terima rutan tersebut dari Mabes TNI Angkatan Darat. Denpom Guntur saat ini sudah memiliki 13 sel. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.496.449 Since: 05.03.13 | 0.2819 sec