Nasional

Mendagri Minta Publik Pahami Undang-undang

Friday, 27 Desember 2013 | View : 941

JAKARTA-SBN.

Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta publik untuk memahami Undang-Undang (UU). Hal itu terkait rencana pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersikukuh melantik tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK), Hambit Bintih. Pasalnya, calon Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini masih berstatus tersangka dan belum berstatus terdakwa. Sehingga Hambit Bintih bisa dilantik, berdasarkan dua hukum positif tersebut.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek, berdasarkan Undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah, calon pejabat yang masih berstatus tersangka dan belum terdakwa masih bisa dilantik. “Artinya, kami hanya melakukan aturan sesuai dengan Undang-undang. Proses praduga tak bersalah harus dihormati," kata Reydonnyzar Moenek, Rabu (25/12/2013).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, bagaimana mau menonaktifkan Hambit Bintih dari jabatannya, jika Hambit Bintih sendiri belum resmi menjadi pejabat. "Setelah dilantik, dan sudah menjadi terdakwa serta berkasnya dilimpahkan ke pengadilan, baru bisa dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut, masih bersifat sementara," ungkapnya.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengaku, pelantikan calon pejabat juga pernah dilakukan, yaitu Wali Kota Tomohon, Manado yang dilantik di Lapas Cipinang. Karena statusnya tersangka, maka pelantikan bisa dilakukan. "Kami menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, tapi ada UU No.32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 yang mengatur pemerintahan daerah. Itu semua harus dihormati dan dijalankan," tegasnya.

“Kemdagri itu hanya administrasi, kalau masyarakat tidak mengerti tentang UU. Padahal UU harus diperhatikan seksama,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, usai mengikuti rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI, di lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini pun mengatakan pemerintah mencermati implikasi hukum jika melakukan terobosan. Sebab, menurutnya, terobosan tidak melantik Hambit Bintih bakal bertentangan dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kalau terobosan itu berhalangan tetap, apa bisa (kasus Hambit) ini dianggap berhalangan tetap? Pendapat di publik mengatakan harus ada terobosan dan kebijakan baru. Kita tak lihat itu, karena UU sudah jelas. Kita lakukan terobosan mekanisme, kita digugat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 32/2004 berbunyi: “Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah”.

Frasa “berhalangan tetap” sendiri diartikan sebagai meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau mental, atau tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

“Misalnya, dilantik saja wakilnya. Pertimbangan kita, apa ini sudah tepat? Karena dia (Hambit) dipilih satu paket. Tidak ada yang dipilih wakil (saja),” terang Gamawan Fauzi.

Sebelumnya, KPK pun telah menolak pengajuan dan permohonan izin pelantikan Hambit Bintih yang dilayangkan oleh DPRD Gunung Mas. KPK sendiri akan mengirimkan surat resmi penolakan itu ke DPRD Gunung Mas.

Lebih lanjut, Gamawan Fauzi pun mengingatkan bahwa KPK pernah mengizinkan pelantikan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. “Dulu KPK pernah izinkan,” tandasnya, tanpa menyebut kepala daerah yang mana.

Seperti diketahui, padahal dulunya KPK pernah memberi izin pelantikan terhadap kepala daerah terpilih, meskipun berada dalam tahanan.

Kasus seperti Hambit Bintih ini juga pernah terjadi pada pertengahan April 2012 lalu. Pasangan Khamamik dan Ismail Ishak resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Pasangan itu dilantik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bawanglatak, Menggala.

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP atas nama Menteri Dalam Negeri. Khamamik/Ismail Ishak terpaksa dilantik di tahanan karena salah satu dari mereka terjerat kasus korupsi. Ismail Ishak diputus bersalah oleh pengadilan atas kasus korupsi dana BUMD Tuba tahun 2006.

Sementara itu Gamawan Fauzi menjelaskan, keinginan DPRD Gunung Mas untuk melantik Hambit Bintih selaku kepala daerah terpilih didasari kasus di Boven Digoel. Bupati di wilayah Provinsi Papua itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tapi tetap diproses pelantikannya.

Mendagri Gamawan Fauzi memahami keinginan DPRD setempat untuk melantik bupati barunya. Makanya, Mendagri mengambil langkah administratif seperti terhadap lima kepala daerah sebelumnya. Pelantikan Hambit Bintih akan dilakukan di tempat ia ditahan, namun dengan persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bila bupati terpilih tidak dilantik, pihak yang dirugikan adalah masyarakat setempat karena terjadi kekosongan roda pemerintahan," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2013), dikutip laman setkab.go.id.

Namun terkait adanya penolakan KPK untuk mengizinkan pelantikan Hambit Bintih, Mendagri Gamawan Fauzi belum mengungkapkan solusi atas permasalahan di Kabupaten Gunung Mas, mengingat Bupati Hambit Bintih yang terpilih kembali melalui pemilukada akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2013 ini.

Hambit Bintih adalah Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang terpilih kembali sebagai bupati periode 2013-2018. Namun ia ditangkap tim penyidik KPK pada 2 Oktober 2013 lalu dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua MK saat Akil Mochtar. Hambit Bintih ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK terkait dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilukada Gunung Mas. (ant/jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.495.319 Since: 05.03.13 | 0.3109 sec