Nasional

KPK Tolak Permohonan Pelantikan Bupati Gunung Mas

Thursday, 26 Desember 2013 | View : 987

JAKARTA-SBN.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya secara resmi menolak permohonan izin pelantikan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambith Bintih. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan menolak permohonan izin pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo.

Juru Bicara KPK atau Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, pimpinan KPK memutuskan permohonan pelantikan dari DPRD Gunung Mas. Dia menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum juga menerima permohonan pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, dijelaskan Johan Budi SP., penolakan tersebut terkait permohonan pelantikan dari DPRD Gunung Mas dan bukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Juru bicara KPK, Johan Budi SP., Kamis (26/12/2013), mengatakan bahwa lembaganya menerima dua surat. Surat pertama dari DPRD terkait permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati. Sedang surat kedua dari Kemendagri, berisi  penyampaikan SK pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih. "Perlu ada pelurusan disinformasi, terkait dengan Bupati Hambit Bintih, KPK telah menerima dua surat, yang pertama dari DPRD terkait dengan permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati dan surat dari Kemdagri yang berisi penyampaian SK Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas," terang Johan Budi SP. melalui pesan singkatnya yang diterima, Kamis (26/12/2013).

Terkait dengan permohonan itu, KPK sudah mengambil keputusan untuk menolak permohonan DPRD Gunung Mas untuk melantik Hambit Bintih sebagai Bupati terpilih. Hambit Bintih sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gunung Mas, di Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait dengan itu, lanjutnya, pimpinan KPK telah menetapkan sikapnya, yaitu tidak menyetujui permintaan DPRD melantik Hambit Bintih yang kini ditahan di rutan KPK. “Terkait dengan itu, pimpinan KPK telah menentukan sikap, atas permintaan DPRD (DPD Gunung Mas) meminta izin pelantikan tidak disetujui oleh pimpinan KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP. melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (26/12/2013).

Atas penolakan tersebut, lanjut Johan Budi SP., KPK secara resmi akan mengirimkan surat kepada DPRD.

Hambit Bintih kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur. Seperti diketahui, Hambit Bintih ditahan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus suap terkait penanganan dan pengurusan perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi. Hambit Bintih diduga berperan sebagai penyuap atau pemberi suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar melalui anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa. Terhadap Hambit Bintih diduga memberikan sejumlah uang kepada Akil Mochtar yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Johan Budi SP., surat resmi pemberitahuan penolakan izin ini akan disampaikan KPK kepada DPRD Gunung Mas secepatnya. “Surat resmi akan disampaikan kepada DPRD, secepatnya," tukas Johan Budi SP.

Di sisi lain, Johan Budi SP. juga menyatakan, KPK bakal menentukan ihwal perizinan pelantikan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih pada Jumat (27/12/2013).

“Belum ada (keputusan). Kemungkinan Jumat akan disampaikan sikap KPK terkait permintaan ini,” sambung Johan Budi SP.

Menurut Johan Budi SP., KPK sudah menerima permintaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas. “Sudah menerima permintaan untuk bisa melantik,” imbuh Johan Budi SP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, sudah menerima surat permohonan izin dari DPRD Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), terkait pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih.

Johan Budi SP. juga meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa KPK telah menerima surat permintaan izin pelantikan Hambit Bintih dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Johan Budi SP., surat izin pelantikan bukan dikirimkan oleh Kemendagri, melainkan DPRD Gunung Mas.

Selain itu, KPK juga menerima  surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berisi  surat keputusan  (SK) pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas. Dari Kemendagri, lanjut Johan Budi SP., KPK hanya menerima Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas. "Jadi, surat pemohon izin melakukan pelantikan datangnya dari DPRD, bukan dari Kemendagri," elaborasi Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2013).

KPK mengatakan bahwa permohonan pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, datang dari DPRD, bukan dari Kemendagri. Karena alasan inilah, KPK menolak mengizinkan pelantikan Hambit Bintih di penjara.

Menurutnya, atas penolakan tersebut pihaknya KPK secara resmi akan mengirimkan surat kepada DPRD?

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas menyampaikan keberatannya atas pelantikan Hambit Bintih.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempertanyakan rencana pelantikan tersangka kasus korupsi sebagai kepala daerah. “Apakah pelantikan itu tidak melawan moral hukum dari upaya luar biasa pemberantasan Tipikor dan logika common sense rakyat yang kian muak dengan ulah koruptor," tutur Bambang Widjojanto.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan pelantikan seorang koruptor sebagai kepala daerah akan memunculkan banyak kemudaratan. “Banyak kemudaratan yang potensial muncul dari ini (pelantikan),” ucap Bambang Widjojanto di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

"Apakah tersangka korupsi  yang pasti tidak bisa bekerja karena tidak hanya jadi tersangka tapi juga sedang ditahan masih pantas untuk dilantik?," ujarnya lagi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpendapat, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi harus mulai bertindak hanya dengan argumen hukum normatif tetapi juga moral hukum dan common sense.

Menurut Bambang Widjojanto, secara aturan hukum tersangka kasus korupsi memang masih mempunyai kewenangan yang melekat pada dirinya. “Tapi secara filosofis moral, orang itu kan ada masalah. Kan dia orang yang sudah dalam proses pemeriksaan apalagi di KPK sudah dinyatakan tersangka,” ujar Bambang Widjojanto.

Menurut Bambang Widjojanto, KPK pernah punya pengalaman dengan kasus kepala daerah di Tomohon yang koruptor kemudian dilantik di LP ternyata dia menggunakan jabatan dan pengaruhnya pasca pelantikan sehingga dapat dikualifikasi melawan hukum. “Apalagi terjadi pemborosan uang negara karena membayar pejabat negara yang dipastikan tidak bisa bekerja efektif," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengungkapkan alasan penolakan tersebut. Dalam kesempatan berbeda, menurutnya, penerapan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan pelantikan sebelum Hambit Bintih menjadi terdakwa, seharusnya mempertimbangkan aspek moral. Busyro Muqoddas mengatakan, penerapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 seharusnya menghormati aspek moral sebagai esensi setiap undang-undang. KPK, menurutnya, memandang korupsi sebagai skandal moral sehingga dirasa tidak pantas jika tersangka kasus dugaan korupsi masih dilantik sebagai kepala daerah.

Menurut Busyro Muqoddas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi seharusnya tidak mengajukan perizinan pelantikan Hambit Bintih. “Elok sekali jika Mendagri memihak pada pilihan etika dan moral daripada menerapkan Undang-undang tetapi menabrak moral kepemimpinan,” pungkas Busyro Muqoddas.

Wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan juga bahwa pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, padahal telah ditetapkan sebagai tersangka, adalah tidak efektif. Sebab, usai dilantik dia tidak bisa memimpin.

Status Hambit Bintih yang tersangka harusnya jadi pertimbangan. “Setelah dilantik juga tidak efektif dan tidak boleh aktif sehingga mubazir," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas melalui pesan singkat, Kamis (26/12/2013).

Bahkan, menurut Busyro Muqoddas, pelantikan tersebut menjadi contoh yang buruk bagi sistem birokrasi di Indonesia. “Jika Hambit tetap dilantik sebagai bupati sementara dia berstatus tersangka, hal ini dapat menunjukkan contoh buruk,” tukas Busyro Muqoddas. “Dan menjadi contoh kebijakan yang buruk jika tetap dilantik. KPK melihat korupsi sebagai skandal moral, sehingga tak pantas jika sebagai tersangka tahanan dilantik," singkatnya.

Busyro Muqoddas juga mengutarakan, krisis kepemimpinan cenderung terjadi karena banyaknya kasus dugaan korupsi di pemerintah daerah.

Hambit Bintih sebelumnya mengatakan, dia menyerahkan perizinan pelantikannya kepada KPK.

Hambit Bintih pun mengaku tidak menyesal apabila KPK tidak memberikan izin pelantikan. “Tidak (menyesal). Kita ikuti aturan saja. Kita tunduk saja,” kata Hambit Bintih.

Hambit Bintih merupakan incumbent yang kembali terpilih untuk menduduki kursi Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hambit Bintih ditangkap oleh KPK setelah menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dengan uang sebesar Rp 3 miliar.

Kementerian Dalam Negeri berkukuh untuk tetap melantik Hambit Bintih. Pelantikan tersebut harus dilakukan sebelum masa jabatan Bupati sebelumnya, yang juga diduduki oleh Hambit Bintih berakhir pada 31 Desember 2013.

Kemudian, berkas perkara milik Hambit Bintih telah dinyatakan lengkap (P21) oleh KPK dan telah diserahkan ke penuntutan. Sehingga, tak lama lagi akan disidangkan. (ant/jos/mer)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.495.262 Since: 05.03.13 | 0.2588 sec