Hukum

BPK: Bailout Dan FPJP Rp 7,4 Triliun Merupakan Kerugian Negara

Monday, 23 Desember 2013 | View : 787

JAKARTA-SBN.

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689 miliar dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau bailout sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century akhirnya ditetapkan sebagai kerugian negara. Pasalnya, pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dinilai melanggar ketentuan.

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus yang menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka.

“Tata cara perhitungan kerugian negara sepanjang pemberian FPJP melanggar ketentuan, itu dianggap seluruh uang yang cair adalah kerugian negara. Bagi PMS atau bailout juga kalau pemberiannya bertentangan dengan UU, itu juga dianggap kerugian negara,” papar Ketua BPK, Hadi Poernomo di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Hadi Poernomo menjelaskan untuk pemberian FPJP ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

Sedangkan, untuk pemberian PMS atau bailout Bank Century telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun. Jumlah itu merupakan keseluruhan PMS dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

Dalam LHP yang diselesaikan pada 20 Desember 2013 itu, Hadi Poernomo tak menampik terjadi penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak lain dalam pengucuran dana tersebut.

Namun, Hadi Poernomo enggan mengungkap lebih lanjut mengenai hal itu.

Pasalnya, lanjut dia, saat ini penyidikan kasus tersebut tengah dilakukan KPK. “Pelanggaran lengkapnya ada dalam laporan, karena sudah masuk penyidikan, tidak bisa diungkap, tapi jelas siapa melakukan apa,” tukas Hadi Poernomo. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.298.168 Since: 05.03.13 | 0.1821 sec