Politik

DPR RI Setujui Perppu MK Melalui Voting

Thursday, 19 Desember 2013 | View : 879

JAKARTA-SBN.

Proses pengambilan keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) di Komisi III DPR RI, Rabu (18/12/2013), berlangsung alot. Sembilan fraksi yang ada di komisi hukum itu belum menemukan kata sepakat.

Di dalam penyampaian pandangan fraksi, Rabu (18/12/2013), empat fraksi mendukung Perppu MK disetujui untuk menjadi undang-undang, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun empat fraksi lainnya menolak, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Satu fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP), meminta agar ada penjelasan terlebih dulu dari pihak pemerintah soal kategori kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu, panel ahli, dan syarat hakim konstitusi.

Permintaan Fraksi PPP akhirnya dijawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menjelaskan bahwa syarat hakim MK harus lepas dari partai politik selama 7 tahun adalah untuk independensi dan imparsialitas.

Adapun untuk panel ahli, Azwar Abubakar menjelaskan bahwa hal itu akan dibentuk Komisi Yudisial. Tugas panel ahli, lanjutnya, seperti panitia seleksi dalam merekrut hakim konstitusi. Azwar Abubakar membantah mengerdilkan peranan partai politik. "Kami hanya menambah kualitas, tidak mengurangi hak DPR," tukasnya.

Namun, jawaban ini langsung dibantah politisi PPP, Ahmad Yani. Menurut Ahmad Yani, di dalam Undang-undang, KY tidak memiliki kewenangan merekrut panel ahli.

Lantaran tak mencapai kesepakatan, rapat pengambilan keputusan pun harus diskors selama 10 menit untuk menentukan apakah perlu voting atau pemungutan suara ulang.

Di dalam lobi-lobi itu, akhirnya enam fraksi meminta agar voting dilakukan di tingkat rapat paripurna. Sementara itu, Fraksi PKS yang meminta voting di Komisi III DPR RI. Adapun Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Gerindra abstain.

“Karena yang terbanyak menginginkan agar voting di paripurna, apakah bisa kita setujui agar Perppu MK ini diputus melalui voting di paripurna?" tanya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin. "Setuju!" ucap semua anggota komisi.

Aziz Syamsuddin menyatakan voting Perppu MK akan dilaksanakan pada rapat paripurna, Kamis (19/12/2013).

Menanggapi alotnya proses pengambilan keputusan Perppu MK ini, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, pemerintah akan mematuhi keputusan yang diambil DPR RI.

Amir Syamsuddin menilai, beberapa catatan fraksi di DPR RI cukup konstruktif untuk menjadi masukan dalam revisi Undang-undang jika Perppu MK ini disetujui. "Kalau seandainya paripurna besok, (DPR) menyetujui (Perppu MK), sangat banyak waktu kita gunakan. Saya kira itu akan memberikan dorongan bagi kita semua untuk menyempurnakan, dengan mengakomodir seluruh masukan," tutur Amir Syamsuddin.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui dan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme voting dalam rapat paripurna, Kamis (19/12/2013).

Keputusan itu diambil setelah rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menggelar voting. "Voting dilakukan dengan pilihan menyetujui, menolak dan abstain," papar Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Saat voting, dari kubu dari partai koalisi pemerintah minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), voting menghasilkan meraih 221 suara anggota DPR RI untuk menerima Perppu MK. Sedangkan, kubu penolak Perppu mendapat dukungan 148 suara menolak Perppu tersebut. Total sebanyak 369 suara.

Rinciannya, pendukung perppu MK yakni Fraksi Partai Demokrat sebanyak 129 orang anggota, Fraksi Partai Golkar 26 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional 28 orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 20 orang, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 18 orang. Total suara yang mendukung perppu MK ini yakni 221 orang.

Namun suara PPP tidak bulat. Sebanyak tiga anggota PPP menolak perppu tersebut.

Sementara fraksi penolak Perppu MK, yakni yang terdiri atas dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 79 orang anggota, Fraksi Partai Gerindra 16 orang, Fraksi Partai Hanura 9 orang, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 41 anggota.

“Dengan demikian, Perppu mengenai No.1/2013 tentang perubahan UU No.24/2003 mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) dapat disetujui menjadi Undang-undang,” kata Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. "Setuju," ujar anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mempersilakan jika Perppu diuji materi atau judicial review. “Judicial review silakan. Jangan kita menantang, silahkan mereka jalankan haknya yang mungkin merasa terganggu hak konstitusionalnya,” ujar Amir Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Meskipun diputuskan melalui pengambilan suara terbanyak atau voting, menurut Amir Syamsuddin bukan berarti ada pihak yang menang dan kalah. “Saya kira tidak ada yang mengklaim kalah dan menang, semua masukan dari pihak yang tidak setuju, sangat konstruktif sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan UU,” tandasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto menyambut baik disetujuinya Perppu menjadi Undang-undang. “Kalau DPR setuju berarti ada keinginan bersama untuk mengembalikan kewibawaan MK,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (kom)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.560.819 Since: 05.03.13 | 0.1887 sec