Hukum

KPK Dalami Setoran THR Ke Komisi VII

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), tentang adanya pemberian dana Tunjangan Hari Raya (THR) ke sejumlah anggota Komisi VII DPR RI. Demikian disampaikan oleh Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Menurut Abraham Samad, KPK ingin memastikan secara lebih terperinci dengan melakukan sejumlah upaya verifikasi dan validasi, di antaranya dengan memeriksa anggota Komisi VII DPR RI yang diduga menerima uang THR tersebut. “Kalau misalnya dari proses verifikasi dan validasi KPK menemukan ada bukti aliran itu masuk ke Komisi VII maka mereka yang menerima itu akan segera dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Karena kita ingin mengetahui bahwa apakah uang yang mengalir itu didapatkan dengan cara yang tidak sah," jelas ketua lembaga antirasuah tersebut, Abraham Samad.

Dengan dilakukannya pendalaman tersebut, Abraham Samad memastikan bahwa pihaknya akan sering memanggil anggota Komisi VII dalam beberapa waktu ke depan. "Ya apa boleh buat, itu konsekeuensinya kalau terima hadiah," tandas Abraham Samad.

Pemeriksaan terkait THR ini diawali dengan penjadwalan Tri Yulianto, salah satu anggota Komisi VII DPR RI yang disebut Rudi Rubiandini menerima uang US$ 200 ribu darinya. Namun, Tri Yulianto urung menghadiri pemeriksaan KPK. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Tri Yulianto sedang menjalani masa pemulihan pasca-operasi sehingga tidak dapat memberikan keterangannya di KPK.

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara tuntas dugaan aliran dana Tunjangan Hari Raya (THR) dari sektor migas.

Pengusutan bukan hanya ditujukan kepada sejumlah anggota Komisi VII DPR RI saja, namun juga ke seluruh aparat pemerintah yang mungkin terlibat. “Pengungkapan secara tuntas kasus ini juga harus dilakukan di lingkungan pejabat pemerintah yang terlibat dan menerima suap dari sektor migas ini. Saya mendorong KPK untuk mengungkap semua aktor yang terlibat,” tegas Pramono Anung di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Sebagai pimpinan DPR RI yang mengkoordinasi komisi-komisi terkait infrastruktur dan migas, politikus PDIP itu mengaku dirinya sama sekali tak tahu soal adanya aliran dana THR itu.

Di tengah kemungkinan tak benarnya isu itu, menurut Pramono Anung, menjadi kurang adil ketika hal itu dibesar-besarkan seakan menutupi fakta suap di lingkungan aparat pemerintah.

Padahal, menurut Pramono Anung, seandainya pun aliran dana THR itu benar adanya, nilainya juga tidak seberapa dibandingkan dengan nilai suap yang diterima mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) dari PT. Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL).

Adapun informasi THR ini keluar dari mulut Rudi Rubiandini saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa komisaris PT. Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL), Simon Gunawan Tanjaya, Kamis (28/11/2013) pekan lalu.

Rudi Rubiandini mengaku diminta untuk memberikan THR ke Komisi VII DPR RI. Dalam persidangan, Rudi Rubiandini mengaku merasa tertekan karena harus memenuhi permintaan para politikus di Komisi VII DPR RI tersebut.

Akhirnya, Rudi Rubiandini memutuskan memberikan uang dari Deviardi alias Ardi, pelatih golf pribadinya untuk memenuhi permintaan THR tersebut. Rudi Rubiandini lantas meminta bantuan pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi untuk membantu mencarikan uang buat membayar permintaan THR tersebut. Setelah mendapatkan uang dari Direktur PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Singapura, Widodo Ranatachaitong, Rudi Rubiandini menyerahkannya ke Tri Yulianto. "Deviardi menawarkan, ‘nanti saya cari" (uangnya),” elaborasi Rudi Rubiandini.

“Uang US$ 300 ribu betul dari Deviardi karena saya berpikir Deviardi berusaha carikan THR. Sehingga dalam pikiran saya, uang US$ 150 ribu dan US$ 300 ribu untuk THR. Akhirnya setelah dapat saya sampaikan US$ 200 ribu ke Komisi VII DPR. Sisanya, US$ 100 ribu disimpan dalam tabungan,” beber Rudi Rubiandini saat bersaksi untuk terdakwa komisaris PT. Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL), Simon Gunawan Tanjaya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Menurut Rudi Rubiandini, uang sebesar US$ 200 ribu diberikan kepada Tri Yulianto selaku perwakilan Komisi VII DPR RI sebagai bentuk uang THR. “Waktu itu saya serahkan ke Tri Yulianto," ungkap Rudi Rubiandini. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.186.765 Since: 05.03.13 | 0.521 sec