Hukum

KPK Harus Telusuri THR Anggota DPR Dari Rudi

JAKARTA-SBN.

Kesaksian mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), tentang pemberian dana Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota Komisi VII DPR RI harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar mafia migas. Kesaksian Rudi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk terdakwa Bos PT. Kernel Oil Pte Ltd. (KOPL), Simon Gunawan Tanjaya, pekan lalu, tentang adanya setoran THR, mesti diusut tuntas. Hal tersebut diungkapkan pengamat hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, di Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap SKK Migas untuk terdakwa Komisaris Kernel Oil Pte Ltd (KOPL), Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (28/11/2013), Rudi Rubiandini mengaku Komisi VII DPR RI pernah meminta uang THR kepadanya. Karena alasan itulah, Rudi Rubiandini akhirnya menerima uang US$ 200 ribu dari pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi, dan digunakan untuk THR yang diminta Komisi VII DPR RI.

Menurut Rudi Rubiandini, uang itu diserahkannya melalui anggota DPR RI, Tri Yulianto. “Untuk menutupi permintaan THR itu, saya simpan, enggak pernah saya pergunakan untuk kebutuhan pribadi,” ucap Rudi Rubiandini ketika itu.

Menurut Andi Syafrani, temuan THR SKK Migas yang berasal dari pengakuan Rudi Rubiandini ini akan menjadi perkara baru, terutama terkait dengan dugaan gratifikasi yang diterima para anggota DPR RI. Komisi antikorupsi harus mengusutnya. "Namun, pengakuan Rudi tentang THR dari SKK Migas ini semakin menguatkan dugaan publik mengenai bobroknya sektor migas serta rusaknya mental para anggota parlemen," tegas Andi Syafrani.

Karena itu, sambung dia, KPK berkewajiban terus menggali dan mengurai benang kusut korupsi di sektor energi ini. Kusutnya sektor tersebut sangat berdampak pada pendapatan negara secara signifikan. Bila tak dituntaskan, sektor energi masih akan dipermainkan para mafia. "Setidaknya, pengusutan THR SKK Migas mempermudah KPK menelusuri jejaring mafia migas, yang ternyata benar melibatkan juga para politisi Senayan," terang Andi Syafrani.

Senada dengan Andi Syafrani, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, juga mengharapkan dan meminta KPK segera memanggil anggota DPR RI yang diduga mendapat THR dari Rudi Rubiandini. "Harus dipanggil, karena THR untuk DPR adalah tradisi korup yang dipelihara dan dinikmati oleh anggota Dewan," tegas Uchok Sky Khadafi.

Menurut dia, pemanggilan itu merupakan sebagai penanda tradisi pemberian THR di kalangan Dewan itu berakhir. Bahkan, bila ditemukan bukti cukup, para anggota Dewan yang menerima THR dari Rudi Rubiandini bisa dijadikan tersangka. "Bila KPK sudah bisa mengumpulkan dua bukti hukum, jadikan saja itu anggota Dewan tersangka,” tukas Uchok Sky Khadafi.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami pengakuan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk anggota Komisi VII DPR RI.

Menurut Koodinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, hal tersebut adalah pintu masuk untuk mendalami pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap di SKK Migas. “ICW menduga praktik korupsi semacam ini bukanlah kejahatan tunggal, melainkan terkonsolidasi dengan baik. Pengakuan Rudi tersebut, mengindikasikan bahwa ada peran DPR, khususnya Komisi VII sebagai mitra kerja,” kata Abdullah Dahlan, Sabtu (30/11/2013).

Abdullah Dahlan menilai, kasus ini mirip dengan beberapa kasus korupsi yang terkonsolidasi, seperti kasus suap impor daging sapi dan kasus Hambalang. “Artinya proses ini ada back-up (sokongan) politik, utamanya dari parlemen,” ujarnya. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.488.109 Since: 05.03.13 | 0.3176 sec