Hukum

Pembangunan Hambalang Seharusnya Tidak Dilaksanakan

JAKARTA-SBN.

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, seharusnya tidak dipaksakan untuk dilaksanakan. Pasalnya, proyek itu diketahui melanggar dari segi pembangunan, khususnya dalam pengesahan site plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Demikian disampaikan oleh Bupati Bogor, Rahmat Yasin, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bupati Bogor, Rahmat Yasin mengakui mengesahkan pengajuan site plan dan IMB proyek Hambalang pada 25 Februari 2010. Tetapi, setelah proyek berjalan, dia mengatakan ada pelanggaran dalam pembangunan dari laporan anak buahnya di Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor. “Proyek berjalan, tetapi, menurut laporan Dinas Tata Bangunan, memang pembangunan proyek Hambalang sudah melanggar site plan dan IMB, antara lain pelanggaran ketinggian bangunan dan koefisien dasar bangunan,” ungkap Rahmat Yasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (29/11/2013).

Sementara itu, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, membantah menerima uang dari proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebesar Rp 3 miliar. “Tidak pernah," kata Joyo Winoto saat menjawab pertanyaan anggota majelis hakim, Purwono Edi Santosa, dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Mantan Kepala BPN Joyo Winoto menjadi saksi untuk mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Deddy Kusdinar.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joyo Winoto mendapat Rp 3 miliar dari total kerugian negara hingga Rp 463,67 miliar dari proyek tersebut.

Joyo Winoto mengaku BPN memang mengeluarkan sertifikat tanah Hambalang pada tahun 2010. "Dalam perspektif sampai kepala (BPN) tidak ada masalah jadi dikeluarkan pada 2010. Berdasarkan risalah pengolahan data, disebutkan izin lokasi Bupati Bogor 2004 untuk gedung pelatihan olah raga pelajar nasional, lalu ada pembaruan 2007 untuk gedung pusat pembinaan prestasi olah raga," ungkap Joyo Winoto.

Sertifikat tanah Hambalang sesungguhnya sudah diajukan sejak kepemimpinan Menpora Adhyaksa Dault. Joyo Winoto bahkan mengaku Adhyaksa Dault pernah mendatanginya untuk menanyakan proses sertifikasi hak pakai tanah Hambalang. "Saat itu, permohonan belum masuk ke BPN. Permohonan ke kantor pertahanan Bogor itu September 2006. Lalu sempat datang lagi pada 6 April 2009. Permohonan sudah masuk ke BPN. (Itu) proses panjang," jelas Joyo Winoto.

Joyo Winoto mengaku bahwa mantan Deputi II BPN, Bambang Eko Haryoko, melaporkan bahwa permohonan sertifikat tanah Hambalang dari Kemenpora belum bisa diproses karena ada empat hal yang harus diselesaikan. "Pertama, mengenai luasan. Kedua, berkaitan ada laporan bagian tanah disengketakan secara tata usaha negara. Ketiga, persoalan pembebasan tanah, dan keempat berkaitan dengan peralihan kepemilikan dari pemilik awal ke Kemenpora," jelas Joyo Winoto.

Hal yang belum dipenuhi, menurut Joyo Winoto, terutama terkait dengan pemilik lama karena tanah itu pada tahun 2004 dilepas oleh PT. Buana Estate ke Kemenpora, tapi pada tahun 2006 perjanjian itu dicabut.

Namun, karena konsekuensi pengamanan aset negara, proses selesai dengan potensi konflik harus diselesaikan. Hingga akhirnya sertifikat tanah Hambalang dikeluarkan pada tahun 2010.

Adhyaksa Dault memang mengaku saat ia menjabat sebagai Menpora pada 2004–2009, diserahi tanah dari Direktorat Jenderal Pemuda dan Olahraga seluas 32 hektare di Sentul. "Saat itu sudah ada bangunan di atasnya, ada masjid, dua rumah, dan lapangan bola," ungkap Adhyaksa Dault.

Pada tahun 2005, Kemenpora membuat kajian untuk memindahkan sekolah olah raga Ragunan ke tanah tersebut. "Kami membuat kajian. Hasilnya adalah bisa dibangun dua lantai ke atas dan dua lantai ke bawah, tapi sertifikat tanah tidak keluar sehingga saya sebagai menteri memerintahkan agar pembangunan disetop," terang Adhyaksa Dault.

Adhyaksa Dault mengaku pernah dua kali datang ke Badan Pertanahan nasional (BPN) pada tahun 2007 dan tahun 2009 untuk mengurus sertifikat tanah.
"Tapi katanya, sertifikat masih diproses. Jadi anggaran Rp 125 miliar untuk membangun masih dibintangi karena tanahnya dimiliki oleh adiknya Pak Probo (Sutejo)," jelasnya.

Arti "dibintangi" adalah anggaran proyek mendapat tanda bintang dalam pembahasan anggaran di DPR RI sehingga anggaran belum dapat cair. "Setelah lewat satu tahun, saya putus, tidak ada urusan lagi. Saya kaget kenapa namanya jadi Hambalang karena dulu itu sekolah olah raga Sentul dan anggaran jadi "multiyears" dan triliunan," tambah Adhyaksa Dault.

Adhyaksa Dault bahkan menambahkan keanehan dalam rencana Hambalang, yaitu ada tempat bagi penonton. Padahal, Adhyaksa Dault menilai bahwa tanah Hambalang lempung sehingga tidak cocok untuk dibangun dengan menempatkan penonton.

Keanehan lain yang diungkapkan Adhyaksa Dault adalah bahwa saat masa kepemimpinannya, anggaran ke Kemenpora sedikit dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang banyak, sedangkan pada masa kepemimpinan Andi Alifian Mallarangeng, anggaran Kemenpora besar, namun PPK hanya sendiri, yaitu Deddy Kusdinar. "Saya juga tidak pernah mengelola anggaran 'multiyears'," ungkap Adhyaksa Dault.

"Saya tidak bertemu orang setelah SK (Surat Keputusan) kepala BPN ditetapkan karena ada aturan kepala BPN dalam tata naskah semua berkas diturunkan ke biro TU (Tata Usaha), pimpinan, dan ke bagian persuratan," ungkap mantan Kepala BPN Joyo Winoto. "Tidak (bertemu), Yang Mulia, tidak sama sekali," tambah Joyo Winoto saat ditanya Hakim Purwono mengenai pertemuan dirinya dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan anak buahnya, Mindo Rosalina Manullang.

Padahal dalam dakwaan Jaksa, PT. Duta Graha Indah milik Muhammad Nazaruddin menugaskan Mindo Rosalina Manullang untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang, bahkan sudah mengeluarkan uang untuk pengurusan tanah itu.

Perusahaan Muhammad Nazaruddin tidak berhasil memenangi lelang jasa konstruksi Hambalang meski telah mengusahakan sertifikat tanah.

Saksi lainnya, mantan Sekretaris Utama (Sestama) BPN, Managam Manurung, yang juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Deputi Hak atas Tanah, mengatakan bahwa dirinya kerap bertemu dengan anggota DPR RI, Ignatius Mulyono, seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPN dan Komisi II DPR RI.

Managam Manurung mengaku pernah dihubungi Ignatius Mulyono untuk dimintai bantuannya meloloskan permohonan hak pakai Menpora di tanah seluas 32 hektare yang tidak kunjung usai. (ant)

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.428.473 Since: 05.03.13 | 0.1918 sec