Hukum

Komisi VII DPR RI Bantah Terima THR Dari Rudi Rubiandini

JAKARTA-SBN.
Anggota Komisi VII DPR-RI, Aspihani, mengaku dan menegaskan tidak pernah menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) seperti yang disebutkan tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), terkait pemberian dana terhadap anggota DPR. "Saya tidak pernah menerima uang yang disebutkan sebagai THR untuk anggota DPR Komisi VII," ujar Aspihani di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (30/11/2013), seusai menghadiri acara bertema lingkungan hidup.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel itu, Komisi VII DPR RI yang berjumlah 52 orang bersifat dinamis sehingga bisa saja anggota komisi pindah ke komisi lain sesuai instruksi fraksi.

Di sisi lain, sambung anggota komisi yang membidangi pertambangan, energi, dan lingkungan hidup itu, anggota Komisi VII DPR RI lainnya juga menegaskan tidak pernah menerima uang yang disebutkan sebagai THR. “Rekan-rekan Komisi VII lain juga menyatakan tidak pernah menerima THR, termasuk Ketua Komisi, Sutan Bathoegana, yang mengaku tidak pernah menerimanya," lanjut dia.

Ditekankan, pihaknya menyerahkan dugaan yang membawa-bawa nama anggota DPR RI itu kepada aparat penegak hukum dan mengharapkan segera diselesaikan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas isu tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, H. Marzuki Alie, S.E., M.M. mengatakan partainya tidak akan melindungi siapa pun kader yang terlibat dalam kasus korupsi. Partai Demokrat memiliki track record tidak pernah membela kadernya yang terlibat kasus korupsi. “Mau siapa pun di Partai Demokrat, kalau terlibat kasus korupsi, tidak akan kami bela dan kami tidak akan intervensi aparat penegak hukum untuk sekadar membela kader-kader kami. Kalau memang ada kader partai yang terlibat korupsi dan ada buktinya, silakan saja aparat penegak hukum memprosesnya," papar Marzuki Alie dalam keterangannya, Minggu (1/12/2013).

Ketua DPR-RI periode 2009-2014 asal Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menambahkan masyarakat dapat melihat komitmen itu secara jelas. Komitmen, jelasnya, bisa dilihat masyarakat dengan jelas.

Partai Demokrat, menurut Marzuki Alie, tidak pernah menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintervensi hukum. Partai pemenang Pemilu 2099 ini juga akan langsung mencopot jabatan kadernya jika sudah menjadi tersangka agar fokus menghadapi tuduhan hukum. “Sebagai bukti kita komit untuk memberantas korupsi adalah kita tidak pernah menggunakan kekuasaan yang kita miliki, untuk menutupi kasus korupsi,” tegasnya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan ketua umum, juga dirinya sebagai ketua DPR RI, menurut Marzuki Alie, kalau mau dan tidak komit pada pemberantasan korupsi, untuk mengintervensi KPK. Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Partai Demokrat maupun SBY sebagai presiden. Ini juga, jelas Marzuki Alie, yang membedakan penguasa saat ini dengan penguasa dan rezim lainnya. Kalau Partai Demokrat tidak komit, maka bisa saja memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk tidak “mencomot” siapapun kader-kader Partai Demokrat. “Sebagai bentuk komitmen SBY dan saya  tidak pernah intervensi, ini yang harusnya dilihat oleh rakyat bahwa kita mau partai kita bersih dari koruptor sebagai bagian membersihkan bangsa ini dari korupsi. Kalau kita mau dan tidak komit pada pemberantasan korupsi kita bisa gunakan kekuasaan untuk intervensi hukum seperti kekuasaan yang dulu-dulu. Yang namanya KPK meski independen kan penyidiknya itu polisi dan Jaksa juga, mereka bawahan eksekutif, tapi kita tidak pernah melakukan itu dan masyarakat bisa melihatnya,” imbuhnya.

Menurut Marzuki Alie, setiap kader Partai Demokrat harus melawan jika dikatakan Partai Demokrat adalah sarang koruptor, karena tidak ada koruptor yang dilindungi oleh Partai Demokrat. Sehingga nantinya yang tinggal di Demokrat hanya orang-orang bersih. ”Sayangnya kader-kader PD diam saja dituduh PD sebagai sarang koruptor, padahal faktanya tidak ada. Kalau sarang koruptor, maka tentunya koruptor kita bela, tapi masyarakat semua melihat bahwa kita tidak membela satupun koruptor di PD. Ini harus disampaikan juga terus kepada masyarakat,” tegasnya.

Terkait tudingan terhadap Ketua Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana yang dituduh meminta uang THR kepada SKK Migas seperti pengakuan tersangka kasus SKK Migas, yang juga mantan ketuanya Rudy Rubiandini, Marzuki Alie menegaskan hal yang sama. ”Kalau memang ada buktiya yah silahkan diproses, kami tidak akan melindunginya. Itu komitmen kami, itu komitmen  SBY,” tegasnya.

Namun kalau memang tuduhan itu tidak benar, menurut Marzuki Alie, maka Sutan Bhatoegana pun harus bicara dan membela dirinya. ”Kalau memang fitnah ditujukan pada kader PD, maka fitnah itu harus dijelaskan dan diklarifikasi, jangan sampai melebar. Saya sendiri bukan tidak pernah difitnah, tapi saya buktikan bahwa fitnah itu tidak benar dan segala tuduhan itu saya bantah dengan bukti-bukti,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap SKK Migas untuk terdakwa Komisaris Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL), Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (28/11/2013), mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) mengaku Komisi VII DPR RI pernah meminta uang THR kepadanya.

Rudi Rubiandini mengakui pernah menyetor uang US$ 200 ribu ke Komisi VII DPR RI. Uang itu diberi oleh Rudi Rubiandini melalui pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi, untuk THR bagi para anggota Komisi VII DPR RI. “Saya sampaikan US$ 200 ribu ke Komisi VII," beber Rudi Rubiandini bersaksi untuk Komisaris Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11/2013) lalu.

Karena alasan itulah, Rudi Rubiandini akhirnya menerima uang US$ 200 ribu dari Deviardi alias Ardi, pelatih golfnya dan digunakan untuk THR yang diminta oleh Komisi VII DPR RI.

Menurut Rudi Rubiandini, uang itu diserahkannya melalui anggota DPR RI, Tri Yulianto. “Periode pertama THR itu sudah saya serahkan ke seseorang bernama Tri Yulianto," ungkap Rudi Rubiandini. “Untuk menutupi permintaan THR itu, saya simpan, enggak pernah saya pergunakan untuk kebutuhan pribadi,” ucap Rudi Rubiandini ketika itu.

Dalam kasus SKK Migas ini, Simon Gunawan Tanjaya didakwa bersama-sama Widodo Ratanachaitong memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu kepada Rudi Rubiandini melalui Deviardi alias Ardi. Pemberian uang tersebut dilakukan agar Rudi Rubiandini menggunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan Kondensat Bagian Negara di SKK Migas. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.262.067 Since: 05.03.13 | 0.1836 sec